Follow
Kivlan mau hadir kalau ada Pengadilan HAM untuk kasus penculikan
Merdeka.com - Mantan Kepala Staf Kostrad era Orde Baru Mayjen (purn) Kivlan Zen hari ini dipanggil ke Komnas HAM terkait pernyataannya yang mengetahui keberadaan 13 aktivis yang hilang pada pergolakan 1997-1998. Namun, Kivlan tidak memenuhi panggilan Komnas HAM. Dia mengutus dua kuasa hukumnya.
"Dia enggak mau datang, kasus di sini sudah merupakan tugas negara dan sudah diselidiki," ujar kuasa hukum Kivlan Zen, Abdul Rahman usai bertemu Komnas HAM, di Jakarta, Rabu (14/5).
Kivlan sengaja tidak mau hadir lantaran merasa sudah pernah dimintai keterangan saat penyelidikan Komnas HAM pada 2006. Namun, dia bersedia hadir untuk memberikan keterangan bila duduk di kursi pengadilan.
-
Siapa yang disurati Komnas HAM? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya, Eky di Cirebon.
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
-
Siapa yang mengalami pelanggaran HAM? Abdul mengaku mendapat telepon dari kerabat di Shanghai pada September 2017. Menurut Abdul, kerabatnya itu mengabarkan bahwa adiknya diambil dari kamp konsentrasi warga Uighur di China.
-
Bagaimana Komnas HAM mengungkap pelaku? 'Ada penggalian fakta tentang peran-peran Pollycarpus atau peran-peran orang lain yang ada di tempat kejadian perkara atau yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir atau yang menjadi alasan TPF ketika itu untuk melakukan prarekonstruksi, melacak percakapan nomor telepon dan lain-lain lah,' kata Usman di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
-
Bagaimana Komnas HAM menindaklanjuti aduan tentang Vina? Aduan itu pun telah ditindaklanjuti, oleh Komnas HAM yang telah meminta klarifikasi Irwasda Polda Jawa Barat melalui surat Nomor 0.131/K/PMT/I/2017 tertanggal 20 Januari 2017.
-
Apa yang digali Komnas HAM? Usman ditanya seputar peran Pollycarpus dan peran orang lain di tempat kejadian perkara kematian Munir. Komnas HAM juga bertanya sosok yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir.
"Dia mau datang kalau ada pengadilan HAM," katanya.
Abdul menilai kalau negara berniat menuntaskan masalah hilangnya aktivis, harus ada kemauan dari pemerintah sendiri. "Harusnya keluar Keppres," katanya.
Sementara itu, menurut Komisoner Komnas HAM Roichatul Aswidah Rasyid akan ada pemanggilan kedua bagi Kivlan pada pekan depan. Menurutnya, pihaknya masih ingin mendengarkan keterangan dari bekas anak buah Letjen (Purn) Prabowo Subianto di Kostrad itu.
"Kurir Komnas HAM kan perlu waktu jadi enggak bisa satu atau dua hari ke depan," kata Roichatul.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Habiburrahman mengatakan Gibran akan memenuhi surat panggilan tersebut.
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran mengusulkan Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Baginya proses laporan itu perlu dimaknai sebagai hal yang lumrah saja.
Baca Selengkapnya
Permintaan tersebut sebagai implikasi permintaan Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang meminta Kapolri dihadirkan.
Baca Selengkapnya
KPK sedianya memanggil Cak Imin, Selasa 5 September 2023. Namun, dari pihak Cak Imin meminta agar pemanggilan tersebut dijadwalkan ulang.
Baca Selengkapnya
KPK diminta tidak mengabaikan hak konstitusional dari setiap tersangka untuk mengajukan gugatan praperadilan.
Baca Selengkapnya
Sidang gugatan dengan Nomor 730/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim Kadarisman Al Riskandar.
Baca Selengkapnya
Todung Mulya Lubis mengusulkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dihadirkan untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024
Baca Selengkapnya
Hakim MK menganggap ketidakhadiran pemohon dianggap gugur dan tidak perlu dilanjutkan untuk direspons pihak terkait.
Baca Selengkapnya
Sigit menegaskan bakal berupaya memenuhi hak konstitusinya selama dirinya merasa dibutuhkan keterangannya akan hal tersebut.
Baca Selengkapnya
Keempat menteri yang akan hadir adalah Menko PMK, Menko Perekonomian, Mendag dan Menkeu
Baca Selengkapnya
Uli menyebut ada tiga tujuan menyurati Polda Jawa Barat, salah satunya meminta keterangan mengenai perkembangan pencarian tiga DPO.
Baca Selengkapnya