Klarifikasi Ketua RT di Depok yang Dituding Sunat Dana Bansos Rp25 Ribu
Merdeka.com - Pembagian Dana bantuan sosial jaring pengaman sosial (JPS) PSBB Kota Depok ke warga terdampak Covid-19 menimbulkan polemik. Ketua Rukun Tetangga (RT) RT 05/06 Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, disebut-sebut menyunat Rp 25 ribu dari nominal yang ditetapkan sebesar Rp 250 ribu.
Barep Suroso selaku Ketua RT memberikan klarifikasinya. Barep menjelaskan, dirinya menyetorkan nama-nama yang dinilai berhak mendapatkan dana Bantuan Sosial ke Kelurahan Mampang.
Saat itu, totalnya ada lebih dari 80 nama. Pihak kelurahan menyortir kembali nama-nama yang diserahkan tadi. Dipilihlah 39 orang.
-
Siapa saja orang Bekasi yang tercatat? Keenamnya diketahui berasal dari beberapa kampung, seperti Amat Bin Amat asal Gabus, Noran Bin Miet asal Tanah Doearatoes, Sani asal Lembur Pulo Panjang, Sajian asal Rawa Bamboe, Saderi asal Bekasi dan seorang perempuan, Nyi Isah bin Ning asal Teloek Poetjoeng.
-
Bagaimana cara memilih nama yang tepat dari daftar ini? Mengingat setiap orang tua tentu ingin memberikan nama terbaik yang juga terselipkan doa untuk sang buah hati.
-
Apa saja yang sudah mendaftar? Tiga OTA itu ialah Airbnb.com, Agoda.com, dan Booking.com. Ketiga lainnya; Klook.com, Trivago.co.id, dan Expedia.co.id sejauh ini belum mendaftar.
-
Dimana nama-nama ini? Dikutip dari berbagai sumber, berikut kumpulan nama bayi laki-laki Islam 2 kata dalam Al-Quran yang telah kami rangkum secara khusus hanya untuk Anda.
-
Siapa yang ikut pemilu susulan di Demak? Meskipun saat ini masih mengungsi ke rumah saudara di Kudus, namun saya bersama istri tetap antusias menggunakan hak pilih karena itu sudah kewajiban sebagai warga negara,' kata Sunoto, warga Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak, yang saat hari pemilu susulan digelar, rumahnya masih terendam banjir.
-
Apa itu Kilangan di Banten? Konon, saat itu sudah ada pabrik gula dengan teknologi sederhana di wilayah Banten Lama bernama Kilangan. Kilangan ini merupakan tempat untuk menggiling tebu, dengan menggunakan batu besar serta tenaga hewan kerbau.
"Kata orang kelurahan, ini pensiunan gak dapat, ini juga karyawan tidak dapat. Padahal saya sudah jelaskan orang yang status karyawan itu sudah di-PHK makanya saya usulkan," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (21/4/2020).
Singkat cerita, Barep menuturkan dana bansos cair pada 14 April 2020 malam. Saat itu, dia bersama dengan beberapa pengurus RT dan RW serta perwakilan warga berembuk untuk menyiasati nama-nama yang di coret oleh pihak kelurahan. Padahal, secara klasifikasi layak menerima dana Bansos.
Tercetuslah ide subsidi silang, yaitu memotong Rp 25 ribu dari masing-masing penerima untuk dibelikan sembako. Barep menegaskan, sembako itulah yang akan dibagikan kepada orang-orang yang telah dicoret namanya.
"Kita lihat banyak yang gak dapat, bagaimana cara mengatasi. Jika tidak ada solusi pasti kan ada yang bergejolak," ujar dia.
"Saya terus spontanitas tuh ya sudah besok yang dapat dipotong saja Rp 25 ribu untuk dibelikan sembako nanti dibagikan kepada yang gak dapat. Usul itu disetujui oleh yang lain," dia menambahkan.
Barep menuturkan, solusi tidak terwujud lantaran ada pihak-pihak yang gagal memahami maksudnya tersebut. Barep dituding menyunat dana bansos.
Akhirnya, Barep mengembalikan uang hasil urunan dari penerima yang rencananya akan dibelikan sembako.
"Sudah-sudah saya kembalikan semua ke yang berhak," ucap dia.
Barep menegaskan, tidak ada niatan sama sekali untuk mengambil jatah penerima bansos. Pemotongan itu semata-mata untuk menolong warga lain yang berhak tetapi tidak mendapatkan dana bansos.
"Saya gak berpikir sama sekali kalau itu salah, gak berpikir sama sekali ke situ. Saya cuma kasihan melihat banyak orang yang tidak diterima, misalnya ada janda dia malah gak dapat," ucap dia.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
13 Orang terlibat kasus katrol nilai itu hasil audit SMPN 19 dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek Dikti.
Baca SelengkapnyaDinas Pendidikan Depok mencarikan sekolah agar 51 siswa itu dapat diterima di sekolah swasta.
Baca SelengkapnyaKPK telah menetapkan 21 tersangka (dengan rincian) yaitu empat tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi
Baca SelengkapnyaKPK juga turut memanggil staf Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Bagus Wahyudono.
Baca SelengkapnyaAliran dana diduga tertuju pada oknum guru di sekolah tersebut.
Baca SelengkapnyaSebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca SelengkapnyaMassa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) itu mempersoalkan 51 calon peserta didik (CPD) lulusan SMPN 19 Depok yang dianulir dari 8 SMA Negeri.
Baca SelengkapnyaKabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri enggan untuk membeberkan terkait identitas para pelaku yang terlibat pungli.
Baca SelengkapnyaBupati Karanganyar Rober Christanto buka suara ihwal pemanggilan para kepala desa (kades) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaMabes Polri Pastikan Proses Hukum Kades di Jateng Terkait Dugaan Pemotongan Dana Aspirasi
Baca Selengkapnya"Dari 13 yang diperiksa sudah dua wilayah kita minta klarifikasi,” kata Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio
Baca SelengkapnyaKPK mencecar para saksi perihal pengurusan dana hibah hingga dugaan aliran suap dari Pokmas.
Baca Selengkapnya