Klarifikasi Pemuda Pancasila Sumbar soal kadernya diamankan polisi
Merdeka.com - Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Barat, memastikan diamankannya empat kader oleh Satreskrim Polresta Padang, Rabu (7/3) tidak bersangkut paut dengan organisasi. Pihak tertentu diminta tidak memperluas permasalahan dan menyeret-nyeret PP secara organisasi.
Perbuatan dugaan penganiayaan yang disangkakan kepada keempatnya adalah urusan personal, bukan organisasi. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat MPW PP Sumbar, Bhenz Maharajo menjelaskan, saat kejadian keempatnya bukan sedang menjalankan rutinitas keorganisasian, serta tidak sedang dalam tugas organisasi.
"Jangan sangkut pautkan organisasi Pemuda Pancasila dalam perkara ini. Keempatnya memang benar kader Pemuda Pancasila. Namun dugaan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan personal. Tidak ada hubungannya dengan organisasi. Itu mesti digaris bawahi. Empat kader yang diamankan di lingkungan organisasi selalu bisa mengayomi adik-adiknya. Kami terkejut dan prihatin atas kejadian ini," kata Bhenz dalam keterangan tertulis yang diterima merdeka.com, Kamis (8/3).
-
Bagaimana penangkapan para pelaku TPPO? Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan dari masyarakat sekitar mengenai adanya aktivitas mencurigakan oleh ketiga pelaku.
-
Siapa anggota Paspampres yang terlibat? Dimana dari ketiga tersangka yang ditetapkan hanya ada Praka RM yang merupakan anggota Paspampres.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Apa saja tugas PPPK di Sumut? Tugas dan Fungsi PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki tugas dan fungsi yang dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan posisi yang diemban.
-
Siapa yang bisa jadi PPPK di Sumut? PPPK adalah kategori pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan kontrak kerja, bukan melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Meski tidak bersangkut dengan organisasi, MPW PP akan tetap memberikan bantuan hukum kepada keempatnya, sebagai wujud solidaritas dan kebersamaan. PP bukan organisasi yang lepas tangan begitu saja ketika ada kader yang bermasalah, walaupun itu masalah pribadi.
"MPW memiliki lembaga bantuan hukum. Kader yang terjerat persoalan hukum akan diberikan bantuan hukum jika diminta. Ini merupakan bagian dari komitmen solidaritas Pemuda Pancasila. Kader tidak akan dibiarkan bermasalah sendiri. Upaya bantuan sesuai alur hukum akan diberikan," papar Bhenz.
Bhenz mengingatkan para pihak untuk tidak melakukan provokasi dengan menyeret-nyeret PP dalam persoalan ini, seolah-olah organisasi ikut terlibat. Seolah-olah PP adalah organisasi yang brutal.
"Bagaimana juga, hukum adalah panglima tertinggi di republik ini. Kami menghargai proses hukum yang sedang dijalankan. Silakan dijalankan, tapi jangan seret-seret Pemuda Pancasila. Jangan dijadikan persoalan yang terjadi sebagai jalan untuk memperlihatkan ke khalayak ramai seolah-oleh Pemuda Pancasila adalah organisasi yang brutal. Pemuda Pancasila tidak begitu. Ini adalah organisasi yang menjunjung tinggi hukum. Keliru jika Pemuda Pancasila dilibatkan," tuturnya.
Dalam perjalanannya, PP Sumbar di bawah kepemimpinan Erick Hariyona banyak berbuat di tengah masyarakat, dan turun langsung ketika dibutuhkan masyarakat. Ketika banjir melanda Padang pertengahan 2017 lalu, PP menjadi organisasi pertama yang turun ke tengah masyarakat, memberikan bantuan serta ikut terlibat dalam rehabilitasi pascabencana. Dalam kegiatan sosial lainnya, anak-anak putus sekolah, kaum dhuafa dirangkul serta diberikan pemberdayaan agar bisa mandiri.
"Pemuda Pancasila adalah rumah bagi siapa saja yang ingin berbakti kepada republik ini. Rumah bagi mereka yang menjunjung tinggi Pancasila. Kami akan tetap berada di trek menjaga NKRI. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang," tutup Bhenz.
Pernyataan pihak MPW PP Sumbar ini terkait pemberitaan sebelumnya yang tayang hari Kamis kemarin, berjudul Anggota Pemuda Pancasila di Padang keroyok petugas BNN.
Berita tersebut memuat informasi seorang anggota PP bernama Rizki Adi Putra diringkus Satreskrim Polresta Padang, karena diduga terlibat penganiayaan terhadap salah seorang anggota BNN Sumbar, Brigadir Rudi Nofriza.
Penganiayaan itu terjadi di salah satu warung kelontong di kawasan M Yamin, Kecamatan Padang Barat, Minggu dinihari kemarin (4/3). Dari hasil penyelidikan sementara, total pelaku penganiayaan berjumlah lima orang.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polda Jabar merespons pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin yang menyebut ada polisi yang diduga memasang baliho PSI di daerah Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaNamun belum diketahui kelompok yang melakukan perusakan tersebut.
Baca SelengkapnyaPDIP menggelar konsolidasi kader di Hotel Padma Kota Semarang, Selasa (15/8) malam.
Baca SelengkapnyaKepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka suara mengenai Kantor DPC PDIP Solo didatangi polisi.
Baca SelengkapnyaPolisi melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus yang dipicu laporan dugaan pungli di SD negeri ini.
Baca SelengkapnyaGerindra menyatakan akan menindak anggotanya yang melakukan perbuatan tercela.
Baca SelengkapnyaKetiga kadernya diketahui menyerahkan dukungan kepada I Gusti Putu Parwata untuk maju Pilkada Karangasem.
Baca SelengkapnyaEmpat polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan.
Baca SelengkapnyaLokasi yang dipakai oleh masyarakat untuk tidur tersebut bukanlah area suci untuk tempat salat, melainkan aula tempat pertemuan dan pelaksanaan kegiatan oleh pe
Baca SelengkapnyaPSHT menyinggung izin resmi yang telah disahkan oleh pemerintah
Baca SelengkapnyaHasto menyebut kepala daerah PDIP ditekan Kapolda Jatim agar tak fokus mendukung Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaPPP mengingatkan, aparat yang tidak netral atau memihak salah satu paslon pemilu akan memancing kerusuhan atau gesekan di masyarakat.
Baca Selengkapnya