KLHK Tangkap Penambang Batubara Ilegal di Kawasan Ibu Kota Baru

Merdeka.com - Penyidik Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda menetapkan NI (36) yang bertugas sebagai penanggung jawab operasional lapangan, sebagai tersangka penambang batubara ilegal, di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, di Samboja, Kutai Kartanegara, yang juga salah satu kawasan calon ibu kota negara (IKN) baru.

"Penyidik menetapkan tersangka Senin (30/9) kemarin," kata Kepala Balai Penegakan Hukum KLHK Wilayah Kalimantan Subhan, dalam keterangan tertulis diterima merdeka.com, Selasa (1/10).

Subhan menerangkan, tersangka NI, kini dititipkan di rumah tahanan Polresta Samarinda. Dalam kasus tambang batubara ilegal itu, petugas menyita barang bukti 1 unit Ekskavator merk Hitachi 210F, 1 unit Ekskavator merk CAT Caterpillar320D dan 2 karung batubara.

Penyidik menjerat tersangka NI dengan Pasal 17 Ayat 1 huruf a dan b Jo Pasal 89 ayat 1 huruf a dan b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun.

"Denda paling banyak Rp10 miliar," ujar Subhan.

Subhan menjelaskan, aktivitas tambang ilegal itu, terbongkar dari kegiatan operasi penegakan hukum oleh SPORC Brigade Enggang Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda, pada hari Senin (23/9) dini hari lalu.

"Tim menemukan 2 unit excavator sedang melakukan pembukaan, pengupasan dan penggalian batubara di dalam kawasan Tahura Bukit Suharto. Kemudian kita amankan operator ekskavator dan wakar (penjaga malam), untuk dimintai keterangan, serta menyerahkan 2 unit ekskavator kepada penyidik di kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, untuk dilakukan proses lebih lanjut," ungkap Subhan.

Keberhasilan penanganan kasus itu, tidak terlepas dari kerjasama dan sinergitas yang telah terjalin dengan baik antara Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, Polda Kalimantan Timur dan juga masyarakat.