KLHK Tetapkan Waisai Kota Kecil Terkotor di Indonesia, Bupati Raja Ampat Tak Terima

Merdeka.com - Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati mengatakan akan mengklarifikasi terhadap penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengkategorikan Waisai, ibukota Raja Ampat, sebagai kota kecil terkotor di Indonesia.

"Pemerintah daerah tidak puas atas penilaian tersebut karena indikator penilaian bukan merupakan tolak ukur yang menjadi rekomendasi Pemkab Raja Ampat untuk masuk dalam penilaian Adipura tersebut," kata Bupati di Waisai, Papua Barat, Kamis (21/2) seperti dilansir Antara.

Dia mengatakan meskipun tidak sesuai kenyataan, namun penilaian tersebut menjadi motivasi dan dorongan bagi pemerintah daerah lebih optimis untuk memerangi sampah di Waisai ibukota Raja Ampat.

Menurut dia, Kabupaten Raja Ampat belum layak masuk dalam penilaian Adipura, sebab masih dalam tahapan pembangunan infrastruktur dasar pendukung.

Ia menjelaskan daerah yang diikutsertakan dalam penilaian Adipura adalah daerah yang infrastruktur pendukung memadai dan instalasi pengelolaan sampah benar-benar mampu mengelola sampah dengan baik.

Menurut Faris, Instansi teknis yang menangani sampah di Kabupaten Raja Ampat baru terbentuk dua tahun lalu, dan baru bergerak di lapangan satu tahun sehingga Raja Ampat belum layak diusulkan untuk mendapat penilaian Adipura tersebut.

Karena itu, kata Bupati, penilaian Kementerian LHK bahwa Waisai adalah kota kecil terkotor di Indonesia perlu diklarifikasi karena tidak sesuai kenyataan.

"Pengelolaan sampah di Waisai sudah berjalan baik dan tidak kotor seperti penilaian Adipura oleh Kementerian KLH," pungkas Bupati.

Sebelumnya, pada Januari lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penilaian terhadap sejumlah kota di Indonesia. Penilaian dilakukan terhadap kota terbersih dan juga kota terkotor.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati mencatat sejumlah kota terkotor karena mendapat nilai paling rendah pada saat penilaian program Adipura periode 2017-2018.

Untuk kategori kota metropolitan adalah Kota Medan, kategori kota besar Kota Bandar Lampung dan Kota Manado, untuk kategori kota sedang adalah Sorong, Kupang dan Palu. Sedangkan untuk kategori kota kecil adalah Waikabubak di Sumba Barat, Waisai di Raja Ampat, Ruteng di Manggarai, Kabupaten Buol di Sulawesi Tengah, Bajawa di Kabupaten Ngada.

"(Kota terkotor mendapat) Penilaian paling rendah antar kota-kota Adipura yang kita nilai, kan ada 300 sekian kota yang kita nilai, dan itu adalah kota yang jelek," ujar Rosa usai acara Penganugerahan Adipura dan Green Leadership Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di kantor KLHK, Jakarta, Senin (14/1).

Rosa menuturkan penilaian mencakup antara lain penilaian fisik dan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang mana kota-kota itu mendapat nilai jelek karena melakukan pembuangan terbuka (open dumping) serta ada yang belum membuat kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas) tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.