KMP kumpul bahas satu tahun Jokowi hingga revisi UU KPK
Merdeka.com - Sejumlah pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP) berkumpul di Bakrie Tower pada Senin (12/10) malam. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, pertemuan membahas berbagai masalah dan isu-isu terkini.
"Hari ini kami membicarakan mengenai tiga hal, yakni hasil kinerja Jokowi-JK selama satu tahun, membahas pengorganisasian internal KMP, serta membahas masalah RUU," kata Aburizal di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Senin (12/10) malam.
Ical menjelaskan, untuk kinerja Jokowi-JK, petinggi KMP akan membuat satu penilaian pengamatan tentang hasil yang dicapai selama satu tahun, bagaimana mereka membangun dan mengupayakan kesejahteraan negara.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Kapan Jokowi melantik Ketua KPK sementara? Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
"Kedua soal pengorganisasian internal KMP, sehingga nanti KMP bisa memberi masukan bagi pemerintah dalam upaya kesejahteraan negara itu," ucapnya.
Yang ketiga pihak KMP membahas masalah isu terkini tentang RUU yang dibahas di DPR. "Misalnya RUU KPK, kita temui jawaban bahwa itu diajukan pemerintah. Dalam hal ini Pak Setnov (Ketua DPR) sudah kirim surat ke presiden untuk segera bahas itu. Tax amnesty memang belum prolegnas, itu juga keinginan pemerintah, karena masalah keuangan negara masih belum baik. Supaya masyarakat juga ketahui bahwa itu penting bagi pemerintah," paparnya.
Sementara itu Sekjen Golkar Idrus Marham mengungkapkan, dalam pertemuan hadir presidium KMP yang terdiri dari perwakilan Golkar, PPP, PAN, PKS, serta Gerindra.
Lanjut Idrus, dalam agenda hari juga membahas banyaknya masalah dan substansi yang dimunculkan mulai dari pikiran tentang perlunya perbaikan sistem ketatanegaraan. "Nanti banyak UU yang tumpang tindih, termasuk isu-isu yang ada di DPR, terus belum lagi masalah asap, masalah haji, masalah KPK dan UU pemilu yang akan datang yang harus dipersiapkan untuk hadapi pemilu 2019, karena itu dilaksanakan bersama pileg dan pilpres. Intinya KMP tadi membahas isu-isu yang beredar saat ini," tutupnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK semula berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menghadiri sidang tahunan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Jumat, 16 Agustus 2024 di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca SelengkapnyaJK mengaku banyak membicarakan masa depan bangsa dan negara termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan.
Baca SelengkapnyaKurnia berharap, apa yang menimpa KPK di era Firli Bahuri tidak terulang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi hadir dalam rapat konsolidasi kesiapan Pilkada Serentak, Selasa, 20 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaDemokrat yang berada di luar pemerintahan dalam 10 tahun terakhir selama ini mengusung narasi perubahan.
Baca SelengkapnyaJohan Budi meminta agar permasalahan itu disampaikan kepada Komisi III DPR RI sebagai mitra KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku baru kemarin mengetahui tunjangan kinerja pegawai KPU tidak pernah naik sejak 2014.
Baca SelengkapnyaKepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya