Follow
Koalisi Gafatar nilai pemerintah lakukan pelanggaran HAM
Merdeka.com - Koalisi Masyarakat Peduli Gafatar dan perwakilan korban menyambangi kantor Komisi Hak Asasi Manusia. Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi mendesak pengutamaan perlindungan HAM terhadap penanganan eks anggota Gafatar. Koalisi ini diterima oleh Koordinator Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM, Jayadi Damanik.
Salah satu anggota Koalisi Masyarakat Peduli Gafatar yang juga Ketua Yayasan Satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso, menjelaskan audiensi ini dilakukan karena pernyataan simpang siur dan menganggap sesat Gafatar.
"Kami tegaskan ini terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Hak sebagai warga negara" ujar Sugeng di Kantor Komnas HAM, Senin (1/2)
-
Alasan keluar dari grup? Assalamualaikum ikhwan akhwat , aku memutuskan untuk keluar dari grup ini karena ingin fokus pada studi. Mungkin nanti kalau ada kesempatan, aku akan bergabung kembali. Maaf jika ada kata-kata yang mungkin membuat kalian tidak nyaman. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan pada saudara Terima kasih!
-
Siapa yang menolak kembali ke Gaza? Tentara Israel diam-diam menolak perintah untuk kembali ke Jalur Gaza untuk berperang melawan kelompok perlawanan Palestina dengan mengatakan bahwa mereka tertekan, lelah, trauma hancur secara psikologis dan tidak termotivasi.
-
Siapa yang menolak melepas Sananta? Dilansir dari akun resmi Persis Solo, pihak klub menyampaikan jawaban sekaligus permohonan maaf karena Sananta akan tetap bersama klub untuk mengikuti kompetisi BRI Liga 1.
-
Bagaimana Ganjar pamit dari warga? “Saya mau pamit semoga jenengan sehat kabeh. Semoga buang sampah tidak sembarangan, semoga yang miskin dibantu, yang tidak miskin mau bantu,“ ucap Ganjar.
-
Siapa yang dipecat dari partai politik? Sayangnya, pada tahun 2018, ia dipecat dari partai tersebut karena dituduh melakukan kecurangan suara pada pemilu sebelumnya.
-
Apa alasan Gallant dipecat? Gallant menyatakan bahwa pemecatannya dipicu oleh perbedaan pendapat mereka terkait sejumlah isu, termasuk pengelolaan wajib militer untuk kaum ultra-Ortodoks, pembebasan sandera di Gaza, serta usulnya untuk menyelidiki serangan Hamas pada 7 Oktober lalu.
Menurutnya, banyak pelanggaran terjadi berupa pelanggaran hak untuk bekerja, hidup, dan berpindah tempat terhadap masyarakat yang membentuk satu komunitas. Koalisi ini meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan secara menyeluruh atas peristiwa 19 November namun tetap mengutamakan perlindungan hak asasi. Pemerintah tidak boleh sibuk dengan penilaian sesat dan tidak.
"Pemerintah juga harus mengusut tindakan-tindakan pelanggaran hukum karena Indonesia merupakan negara hukum," jelasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Perundingan gencatan senjata berlangsung di Kairo, Mesir. Namun tidak dihadiri perwakilan Israel.
Baca Selengkapnya
Hamas dan Jihad Islam Tolak Usulan Mesir Soal Gaza Demi Imbalan Gencatan Senjata Permanen
Baca Selengkapnya
Aksi Kamisan pada awal Februari ini diikuti Forum Alumni Universitas Indonesia, para keluarga korban pelanggaran HAM berat serta para mantan aktivis 98.
Baca Selengkapnya
Massa Aksi Kamisan mendesak penegak hukum untuk menghentikan kriminalisasi terhadap pembela HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Baca Selengkapnya
Aktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca Selengkapnya
Enam tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza tewas pada Sabtu (31/8) malam.
Baca Selengkapnya
Hasil survei juga menyebutkan sebagian warga Israel membela tentara yang memperkosa tahanan Palestina.
Baca Selengkapnya
Menteri ini mengerahkan segala upaya agar gencatan senjata tidak tercapai.
Baca Selengkapnya
Demo ini muncul setelah Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Baca Selengkapnya
Gatot menuturkan, saat ini lebih dari 100 anggota di PP Polri.
Baca Selengkapnya
Penggunaan topeng Guy Fawkes menjadi simbol perlawanan mereka terhadap kekuasaan yang dianggap telah menindas kebebasan demokrasi.
Baca Selengkapnya
Harian Haaretz pekan lalu melaporkan 130 tentara Israel menandatangani surat yang berisi menolak kembali ditugaskan ke Gaza selama belum ada pertukaran tawanan.
Baca Selengkapnya