Koalisi masyarakat sipil tuding Ruki ingin hancurkan KPK dari dalam
Merdeka.com - Sekelompok orang yang mengatasnamakan diri koalisi masyarakat sipil menghantarkan sebuah karangan bunga untuk Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai rasa 'terima kasih' khususnya kepada Pelaksana tugas (Plt) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki karena telah menghancurkan KPK dari dalam.
"Kami ucapkan terima kasih kepada Ruki yang telah menghancurkan KPK dari dalam. Terima kasih juga kepada empat komisioner KPK lainnya yang diam saja saat internal KPK mendukung revisi UU KPK," ujar Peneliti dari PSHK Miko Ginting di depan pelataran KPK, Rabu (16/12).
Miko Ginting yang turut ikut menghantarkan karangan bunga menyebut Ruki Plt pimpinan KPK merupakan aktor dari KPK yang mendukung dilaksanakannya revisi UU KPK. Selain itu Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari ICW dan PSHK juga mengucapkan rasa kekecewaannya dengan sindiran rasa 'terima kasih' kepada komisioner KPK lainnya yakni Johan Budi, Indriyanto, Adnan Pandu Pradja, dan Zulkarnain.
-
Bagaimana KPK merespon putusan hakim? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberi respons atas putusan hakim yang disunat itu.Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan sejauh ini fakta hukum dan alat butki yang disajikan oleh Jaksa KPK telah berkesesuaian bahkan terbukti di persidangan.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang terlibat dalam pembentukan UU KIP? “UU KIP dulu kan dibahas dengan Komisi I DPR, jadi enggak nyambung dengan Komisi III-nya. Menghasilkan Komisi Informasi Pusat, memang belum dikonstruksikan menjadi lembaga quasi peradilan.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
Dia juga mengatakan dengan sikap dukungan Ruki terhadap revisi UU KPK sama saja menggambarkan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto adalah musuhnya.
"Dengan dia mendukung revisi Undang Undang KPK sama saja seperti dia menganggap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto musuh. Dia seharusnya sadar berapa banyak kasus yang ditangani KPK saat masa jabatan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, namun sekarang kontradiksi sekali dengan dukungan revisi Undang Undang KPK," sambungnya.
Belum lagi adanya pemecatan staff KPK yang diduga dilakukan oleh Ruki membuat koalisi masyarakat sosial menilai Ruki yang membuat KPK gembos dan limbung.
"Adanya staff yang dipecat, ini membuat KPK semakin lemah," ujarnya.
Oleh sebab itu, dengan melihat sikap para komisioner KPK yang dinilai kurang serasi menghadapi permasalahan UU KPK, koalisi masyarakat sipil menyebut tahun ini adalah tahun yang menghawatirkan bagi KPK.
"KPK merupakan harapan masyarakat dalam pemnerantasan korupsi tapi jika dilihat sekarang, ini adalah tahun yang menghawatirkan bagi KPK," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sistem yang ada di sana (KPK) diobrak-abrik oleh pimpinan KPK makanya saya menganggap hebat ini karena dia bisa mengubah sistem.
Baca SelengkapnyaDjarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca SelengkapnyaAdies Kadir meminta jajaran kepolisian melakukan pengusutan atas adanya kebocoran materi itu.
Baca SelengkapnyaPKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca SelengkapnyaBahkan keputusan Ali yang dipulangkannya ke Kejagung itu pun bukan kehendaknya.
Baca SelengkapnyaKetika KPK yang sekarang berada dalam rumpun eksekutif, kata Michael, hal itu membuat independensi secara kelembagaan hanya di rumpun eksekutif saja.
Baca SelengkapnyaDia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaAksi yang digelar ini sehari setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menggelar rapat panitia kerja terkait Revisi UU Pilkada, pada Rabu (21/8).
Baca SelengkapnyaRombongan massa aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada mulai berdatangan ke Gedung MK.
Baca SelengkapnyaHubungan antara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan Dewas KPK kian memanas.
Baca Selengkapnya