Kode suap Hambalang; F1 untuk Menpora, Tetangga untuk DPR
Merdeka.com - Dalam sidang kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan terdakwa Deddy Kusdinar, terungkap kode-kode suap dari pejabat PT Adhi Karya untuk memenangkan proyek.
Kepala Divisi I PT Adhi Karya Djoko Prabowo, mengaku tahu soal pengeluaran uang pelicin dari perusahaan tempat dia bekerja buat memuluskan proses lelang proyek Hambalang. Menurut dia, Rp 6 miliar digelontorkan buat menyogok sejumlah pejabat dan politikus di DPR.
"Komitmen proyek dari Adhi Karya yang saya keluarkan totalnya ada Rp 6 miliar," kata Djoko saat bersaksi dalam sidang terdakwa Deddy Kusdinar, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (3/1).
-
Siapa anggota DPD yang memiliki harta Rp15,7 miliar? Mengutip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Komeng mengaku memiliki harta senilai Rp15,7 miliar lebih.
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang terlibat dalam kasus korupsi? Sayangnya, pernikahan keempat Liu tidak bertahan lama. Di tahun yang sama, ia dilaporkan kepada Komisi Inspeksi Disiplin karena dugaan terlibat dalam korupsi besar-besaran. Kasus ini memicu penyelidikan yang akhirnya merusak karier dan reputasinya.
Sementara itu, Manajer Pemasaran Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya , Muhammad Arief Taufiqurrahman, mengaku pernah diminta oleh Deddy memberikan jatah komisi pelicin bagi para pejabat Kemenpora dan anggota DPR sebesar 18 persen.
Bahkan menurut dia, pembagian uang itu sudah dijatah dan diatur dengan kode masing-masing. "Ada kode F1, F2, dan Tetangga. Betul, F1 itu uang untuk Menpora, F2 uang untuk Sesmenpora, dan Tetangga itu DPR," ujar Arief.
Menurut Arief, pada akhirnya total keseluruhan dana digelontorkan Adhi Karya buat memuluskan proyek itu mencapai Rp 12 miliar. Ketika ditanya oleh Jaksa Kiki Ahmad Yani, dia membenarkan duit itu sudah diganti oleh Kerja Sama Operasi Adhi Karya-Wijaya Karya.
Lantas, pegawai PT Wijaya Karya Harangan Parnaungan Sianipar, mengatakan perusahaannya sempat menerima Rp 30 miliar dalam proyek itu. Tetapi uang itu cuma pinjaman dari Kerja Sama Operasi ke anggota (member) dan sudah dikembalikan seluruhnya.
Hal itu dibenarkan oleh Manajer Proyek KSO Adhi Karya-Wijaya Karya P3SON Hambalang, Purwadi Hendro Pratomo. "Pada periode sekitar Februari 2011 ada cicilan dari masing-masing member. Kurang lebih April 2011 lunas," kata Purwadi.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menjatuhkan vonis 2,5 tahun terhadap mantan Direktur Utama PT Kereta Api Properti Manajemen (KAPM) Yoseph Ibrahim dan eks Vice President PT KAPM Parjono
Baca SelengkapnyaLarangan tersebut berlaku selama enam bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan
Baca SelengkapnyaKasus berawal dari operasi tangkat tangan pejabat DJKA tahun lalu
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka korupsi dari kasus Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaMahfud awalnya membandingkan gaya hidup anggota DPR masa kini dan zaman Orde Baru.
Baca SelengkapnyaUang tersebut mengalir ke Komisi I DPR dan BPK lewat perantara bernama Nistra Yohan dan Sadikin.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Arief mengungkap pejabat eselon 1 Kementan diminta untuk mengumpulkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi SYL
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto menjadi tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Baca SelengkapnyaDalam surat itu, KPK juga menyebutkan Hasto bekerja sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024.
Baca SelengkapnyaDuit senilai Rp750 juta itu diberikan SYL sebagai Tunjangan Hari Raya (THR)
Baca SelengkapnyaDalam dakwaan Jaksa, kedua eks pejabat Kemenhub tersebut menerima suap secara bertahap.
Baca SelengkapnyaRossa juga sempat menyinggung agar Donny diminta untuk bekerjasama dalam memburu keberadaan Harun.
Baca Selengkapnya