Kolonel Nasution: Politikus bikin perang, prajurit TNI yang mati

Merdeka.com - Hari ini, tepat 62 tahun lalu, sejumlah pimpinan Angkatan Darat mencoba mendesak Presiden Soekarno membubarkan parlemen. Mereka merasa para politikus terlalu ikut campur masalah tentara. Mereka juga menunggangi sejumlah perwira TNI AD yang kerap membuat konflik.

Kondisi politik diperparah dengan ekonomi yang memburuk dan korupsi merajalela. TNI AD meminta permasalahan ini dibenahi.

Kepala Staf Angkatan Darat, Kolonel Nasution mengerahkan meriam ke istana. Peristiwa itu dikenal sebagai peristiwa 17 Oktober 1952.

Soekarno membeberkan peristiwa ini dalam biografinya yang ditulis Cindy Adams. Dia naik pitam. Soekarno marah sekali pada Nasution.

"Engkau benar dalam tuntutanmu tapi salah dalam caranya. Soekarno tidak akan menyerah menghadapi paksaan. Tidak pernah kepada seluruh tentara Belanda dan tidak kepada satu batalyon Tentara Nasional Indonesia!" bentak Soekarno .

Nasution membalas. "Bila ada kekacauan di negara kita, setiap orang berpaling kepada tentara. Tokoh-tokoh politik membikin peperangan, tetapi si prajurit yang harus mati. Wajar bila kami turut berbicara tentang apa yang sedang berlangsung," kata Nasution.

Namun penjelasan Nasution soal aksi itu hanya membuat Soekarno semakin marah.

"Mengemukakan apa yang terasa di hatimu kepada Bung Karno-YA. Tetapi mengancam Bapak Republik Indonesia-TIDAK! JANGAN SEKALI-KALI!"

Versi lain menyebutkan Nasution membawa konsep keadaan darurat untuk ditandatangani Presiden Soekarno. Salah satu isinya memberi kewenangan untuk membubarkan parlemen.

Isi pembicaraannya kira-kira seperti berikut:

"Kami minta kepada Presiden dapat menerimanya tentang adanya keadaan bahaya di seluruh Indonesia dan Presiden supaya dapat mengambil kekuasaan sebagai Panglima tertinggi," kata Nasution.

Jawaban Soekarno: "Apakah saudara-saudara menghendaki saya sebagai diktator?"

"Jika perlu," jawab Kolonel Nasution.

"Jika saya menjadi diktator, bagaimana kalau saya memecat saudara-saudara sekalian?"

Soekarno pun mengembalikan konsep yang sudah disiapkan Nasution. Dia menolak menandatanganinya.

Versi ini dibantah Nasution. Dia menjelaskan pertemuan berlangsung dengan sopan, tak ada paksaan atau konsep apapun pada Presiden Soekarno.

Peristiwa 17 Oktober gagal. Presiden Soekarno menolak parlemen dibubarkan, namun Soekarno setuju Pemilu segera digelar.

Nasution berhenti sebagai Kepala Staf Angkatan Darat setelah peristiwa 17 Oktober. Dia juga keluar dari dinas militer dan sempat mendirikan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Tahun 1955, Soekarno kembali memanggil Nasution untuk menjabat Kepala Staf Angkatan Darat.