Kominfo Sebut NIK Jokowi dari Situs Pemilu, KPU Klaim Publikasi Sesuai Syarat Capres
Merdeka.com - Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi menyatakan informasi terkait NIK dan tanggal vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mengakses Sertifikat Vaksinasi Covid-19 tidak berasal dari Sistem PeduliLindungi. Menurut penelusurannya, NIK itu diketahui melalui situs Pemilu.
"Informasi NIK Bapak Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum dan informasi tanggal vaksinasi Bapak Presiden Joko Widodo dapat ditemukan dalam pemberitaan media massa," kata Dedy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/9).
Menanggapi hal itu, Ketua KPU RI Ilham Saputra menyatakan, penerbitan NIK milik Presiden Joko Widodo di situs Pemilu sudah sesuai aturan berlaku. Menurut dia, publikasi yang tertera adalah syarat yang sudah disetujui dari pemilik NIK saat Pilpres 2019.
-
Siapa yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Dalam lawatannya ke Jakarta, Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.
-
Siapa yang dilantik Jokowi sebagai Menteri Kominfo? Budi Arie Setiadi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika saat ini.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Bagaimana cara Jokowi bantu internet? Program bantuan berupa penyediaan layanan akses internet fixed broadband merupakan upaya pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband nasional.
-
Dimana Jokowi menerima Surat Kepercayaan? Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (8/12).
-
Kenapa Presiden Jokowi hadir di pelantikan? Pelantikan juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Pada prinsipnya KPU RI dalam menjalankan tahapan pencalonan memegang prinsip perlindungan data pribadi. Dalam konteks pencalonan Presiden Pemilu 2019, untuk publikasi syarat calon, KPU meminta persetujuan tertulis dari masing-masing pasangan calon," kata Ilham dalam keterangan tertulis yang diterima terpisah.
Sebelumnya, telah beredar sertifikat vaksin diduga milik Presiden Joko Widodo di sosial media. Sertifikat itu menunjukkan keterangan dosis kedua dengan tanggal yang persis dilakukan oleh Jokowi.
Selain itu, dalam sertifikat tersebut, juga terdapat NIK yang dicemaskan dapat disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab.
Sumber: Liputan6.com.Reporter: M Radityo.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) terkait kebocoran data pemilih tersebut.
Baca SelengkapnyaCoklit itu dilakukan sesuai dengan alamat Jokowi dan Iriana untuk data pemilih Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKepastian Jokowi dan Iriana terdaftar di DPT Pilkada Jakarta setelah ikut pencocokan dan penelitian data pemilih digelar KPU DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi bersumber dari hasil survei.
Baca SelengkapnyaPKS berharap, agar data-data yang dimiliki Presiden Jokowi tidak disalahgunakan.
Baca SelengkapnyaSeorang peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.
Baca SelengkapnyaSebanyak 204 juta data pemilih KPU diduga bocor. Diperjualbelikan di darkweb seharga Rp 1 miliar lebih.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani bilang telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan kebocoran NPWP tersebut.
Baca SelengkapnyaData pemilih bocor diduga usai diretas oleh hacker Jimbo.
Baca SelengkapnyaGerindra yakin data di intelijen yang dipunyai oleh Presiden tidak akan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana memiliki hak suara untuk Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPeretas menawarkan data DPT Pemilu 2024 yang berhasil dia dapatkan seharga USD 74.000 atau setara Rp 1,2 miliar.
Baca Selengkapnya