Kominfo Selidiki Dugaan Data Kependudukan di KPU Bocor

Merdeka.com - Jutaan data penduduk Indonesia di Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga bocor. Hal itu diungkap akun Twitter Under The Breach (@underthebreach).

Terkait hal tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pun sudah berkomunikasi dengan Ketua KPU RI Arief Budiman dan akan ditindak lanjuti koordinasi antara KPU, Kominfo dan BSSN untuk melakukan penyelidikan teknis untuk menjaga perlindungan data, khususnya data pribadi.

"Kemenkominfo sudah berbicara perihal dugaan kebocoran data tersebut dengan Ketua KPU. Sebagai tindak-lanjut Kominfo, KPU bersama BSSN, akan segera melakukan peningkatan keamanan dan menelusuri penyebab kejadian ini," kata Johnny dalam pesan singkat, Jumat (22/5).

Johnny menjelaskan dalam UU Pemilihan Umum, Pemerintah berkewajiban menyerahkan perkiraan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih kepada KPU Pusat. Sebab itu nantinya mekanisme pengiriman, pengolahan, penyimpanan, dan pengungkapan data calon pemilih perlu diperhatikan keamanannya.

"Tidak saja secara teknis melalui security system yang andal dan updated," lanjut Johnny.

Harap DPR Bisa Revisi UU PDP

Dia juga berharap nantinya pihak DPR untuk segera merevisi undang-undang perlindungan data pribadi. Johnny yakin para wakil rakyat memiliki niat serupa dengan pemerintah.

"Kami berharap bahwa proses politik pembahasan RUU PDP di DPR RI dapat segera dilakukan; kami meyakini DPR RI juga mempunyai pandangan yang sama dimana RUU PDP perlu segera diselesaikan," jelas Johnny.

Dia menjelaskan saat ini pihaknya sedang menyiapkan pusat data nasional pemerintah yang akan mengintergrasikan data-data dengan sistem keamanan yang berlapis dan memadai sesuai standard keamanan berlaku. Dia berharap pusat data tersebut akan mencegah terjadinya perpindahan data dari satu lembaga kepada lembaga lainnya.

"Akan memperkuat ketahanan data dan informasi nasional," jelas Johnny.