Follow
Komisi I DPR duga hukuman mati jadi komoditas Pilpres di Brasil
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya mendukung kebijakan hukuman mati bagi bandar narkoba. Pemberlakuan hukuman mati dinilai tidak melanggar norma internasional.
"Kita tidak melanggar norma internasional, sesuai konvensi PBB bahwa hukuman mati boleh terhadap hukum darurat. Yang kita hukum warganya yang melanggar di wilayah kita," kata Tantowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/2).
Menurutnya langkah Presiden Brazil Dilma Rousseff mengecam hukuman mati di Indonesia tidak tulus karena faktor kemanusiaan. Diduga ada motif politik di balik protes keras hukuman mati yang didengungkan Brasil atas warga negaranya tersebut.
-
Siapa yang diduga sebagai pelaku? 'Kalau musuh kita mah nggak tahu ya, kita gak bisa nilai orang depan kita baik di belakang mungkin kita nggak tahu. Kalo musuh gue selama ini nggak ada musuh ya, mungkin musuh gua yang kemarin doang ya, yang bermasalah sama gua doang kali yak,' ungkapnya.
-
Siapa yang diduga ditangkap paksa? Ketua Kelompok Tani Kampung Susun Bayam (KSB) Furqan diduga ditangkap paksa Polres Jakarta Utara jelang buka puasa pada Selasa, 2 April 2024.
-
Siapa yang menjadi korban? Renu Singh, salah satu korban yang terjebak, telah melapor ke polisi dengan klaim bahwa ia telah ditipu sebesar USD 21.000 dan mengungkapkan bahwa ratusan orang lainnya juga mengalami kerugian total mencapai USD 4,1 juta.
-
Siapa yang berpendapat hukuman mati melanggar hak asasi manusia? Amnesty International berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan hak untuk hidup bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
-
Kenapa korban dibunuh? 'Oleh karena pelaku menolak untuk membayar 100 ribu selanjutnya korban memaki-maki dan mengancam pelaku dengan kata-kata yang kasar dan mengancam untuk memanggil abang-abang (keluarga) yang daripada korban,' kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, Kamis (25/4).
"Jangan dikelabui, ini seolah-olah berlandaskan kemanusiaan, ini kemanusiaan atau politik? Jangan-jangan hukuman mati jadi komoditas Pilpres di Brazil dan Australia. Patut diduga (hukuman mati) sebagai komoditas, itu pilihan mereka, kita jangan dikelabui," terang dia.
Lanjut dia, selama ini Indonesia pun tidak bergantung dengan Brasil dan Australia dalam urusan pertahanan. Maka dari itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan atas protes Brasil terhadap kebijakan hukuman mati bandar narkoba.
"Indonesia strategis, anggaran pertahanan kita baik. Kita tidak tergantung pada satu negara, kita bebas, kita tidak mau didikte, kita bebas," pungkas dia.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kader Partai Gerindra itu menduga kuat pelaku merupakan beking tambang ilegal atas kasus ini.
Baca Selengkapnya
Praktik curang itu tetap bisa terjadi meskipun pemilih menggunakan hak suaranya.
Baca Selengkapnya
Pasal pemilihan gubernur oleh presiden berbahaya akan mematikan demokrasi.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mendengar kabar upaya mengusung calon tunggal yang kaya raya dalam Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Chico meyebut maraknya money politic tidak ditindak tegas dan justru dibiarkan tumbuh subur.
Baca Selengkapnya
Masyarakat disajikan realita kontestasi yang dibentuk sedemikian rupa. Padahal ada pekerjaan yang lebih besar, lebih penting dan mendesak.
Baca Selengkapnya
Palti terancam hukuman kurungan selama 12 tahun akibat unggahannya tersebut.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menilai, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi yang terburuk pascareformasi.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Hugua mengusulkan, agar money politics dilegalkan dengan batasan tertentu di Peraturan KPU pencalonan di Pilkada
Baca Selengkapnya
"Politik harus bersandarkan pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu, keluarga, atau kepentingan golongan," kata Hasto.
Baca Selengkapnya
Masinton mengaku tahu betul bahwa Megawati menyayangi Jokowi, namun tidak tahu situasi sebaliknya.
Baca Selengkapnya
Hasto pun menyatakan informasi ini benar adanya dan bahkan ia berani mempertanggungjawabkan ucapannya ini di jalur hukum.
Baca Selengkapnya