Komisi I DPR Minta TNI All Out Dukung Pelaksanaan PPKM Darurat
Merdeka.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta institusi TNI maksimal atau all out mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah diputuskan oleh Pemerintah.
Menurut dia, peran TNI tidak hanya diperlukan untuk membantu pelaksanaan PPKM Mikro Darurat, namun juga krusial dalam membantu Pemerintah dalam mencapai target vaksinasi satu juta per hari, khususnya di Pulau Jawa dan Bali.
"Saat ini kita pada dasarnya sedang menghadapi perang untuk mengakhiri pandemi ini, dan strategi pertahanan yang terbaik sejatinya ialah pertahanan untuk melindungi dan mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak lagi akibat Covid-19," kata Meutya dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (1/7).
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN meminta Pemda aktif? “Oleh sebab itu, kami mohon bantuan dari Pemda untuk memberikan dokumen-dokumen...
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Kenapa Kapolri mendukung penuh Kementan? 'Saya menyambut baik kerjasama ini dan saya juga mendukung penuh apa yang dilakukan Pak Menteri selama beberapa bulan ini. Pak Mentan sahabat saya dan saya dukung swasembada pangan,' ujar Kapolri saat memberi sambutan pada Nota Kerjasama Kementan-Polri di Kementan, belum lama ini.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
Dia mengatakan melihat kondisi yang ada, masyarakat tidak bisa lagi setengah-setengah dalam upaya meningkatkan pertahanan dalam melawan pandemi Covid-19. Menurut dia, salah satunya dapat dilakukan melalui percepatan dan peningkatan jumlah vaksinasi.
Selain itu, Meutya mendukung keputusan pemerintah pusat untuk memberlakukan PPKM Mikro Darurat di Pulau Jawa dan Bali selama tiga pekan ke depan yang akan dimulai sejak 3 Juli mendatang.
Menurut dia, kebijakan tersebut penting untuk dilakukan saat ini guna menekan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 pada satu bulan terakhir.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan PPKM Darurat seiring dengan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia.
"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3-20 Juli 2021 khusus di Jawa-Bali," kata Jokowi dalam keterangan pers seperti yang disiarkan youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7).
Menurut Presiden, pembatasan aktivitas masyarakat ini akan dilakukan dengan lebih ketat dibandingkan sebelumnya, dan pengaturannya akan dilakukan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi.
Dia meminta kepada seluruh masyarakat untuk lebih disiplin dan mematuhi peraturan PPKM Darurat demi keselamatan bersama.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat itu, Meutya berkelakar jika kondisi mereka yang hadir dalam raker tersebut sedang bagus
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin mewanti-wanti Panglima agar prajurit TNI agar netral saat Pilkada
Baca Selengkapnya"Teruskan saya sudah ngomong saya enggak setuju yang namanya TNI-Polri mau disetarakan," tegas Megawati
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaPanja ini akan mengawasi posisi TNI pada pesta demokrasi tahun depan.
Baca SelengkapnyaKata Meutya di dalamnya juga diisi unsur pimpinan lain dan juga anggota di Komisi I DPR RI.
Baca SelengkapnyaMahfud mengingatkan, TNI, Polri dan ASN harus betul-betul netral dari politik sesuai perintah undang-undang.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari fraksi PDIP, Utut Adianto mengingatkan hal penting untuk Panglima TNI beserta jajarannya
Baca Selengkapnya“Mengapa Bu Mega menyampaikan hal itu, sebenarnya memang karena rasa sayang terhadap institusi TNI dan Polri," kata Hasto
Baca SelengkapnyaMomen jenderal-jenderal TNI bintang empat berikan hormat kepada anggota DPR wanita.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut teknis detil angka-angka dalam penyusunan anggaran TNI tahun 2025.
Baca Selengkapnya