Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi I DPR Minta TNI All Out Dukung Pelaksanaan PPKM Darurat

Komisi I DPR Minta TNI All Out Dukung Pelaksanaan PPKM Darurat Komisi I DPR. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta institusi TNI maksimal atau all out mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah diputuskan oleh Pemerintah.

Menurut dia, peran TNI tidak hanya diperlukan untuk membantu pelaksanaan PPKM Mikro Darurat, namun juga krusial dalam membantu Pemerintah dalam mencapai target vaksinasi satu juta per hari, khususnya di Pulau Jawa dan Bali.

"Saat ini kita pada dasarnya sedang menghadapi perang untuk mengakhiri pandemi ini, dan strategi pertahanan yang terbaik sejatinya ialah pertahanan untuk melindungi dan mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak lagi akibat Covid-19," kata Meutya dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (1/7).

Orang lain juga bertanya?

Dia mengatakan melihat kondisi yang ada, masyarakat tidak bisa lagi setengah-setengah dalam upaya meningkatkan pertahanan dalam melawan pandemi Covid-19. Menurut dia, salah satunya dapat dilakukan melalui percepatan dan peningkatan jumlah vaksinasi.

Selain itu, Meutya mendukung keputusan pemerintah pusat untuk memberlakukan PPKM Mikro Darurat di Pulau Jawa dan Bali selama tiga pekan ke depan yang akan dimulai sejak 3 Juli mendatang.

Menurut dia, kebijakan tersebut penting untuk dilakukan saat ini guna menekan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 pada satu bulan terakhir.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan PPKM Darurat seiring dengan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia.

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3-20 Juli 2021 khusus di Jawa-Bali," kata Jokowi dalam keterangan pers seperti yang disiarkan youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7).

Menurut Presiden, pembatasan aktivitas masyarakat ini akan dilakukan dengan lebih ketat dibandingkan sebelumnya, dan pengaturannya akan dilakukan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi.

Dia meminta kepada seluruh masyarakat untuk lebih disiplin dan mematuhi peraturan PPKM Darurat demi keselamatan bersama.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Momen Ketua Komisi I Bertemu Kasad Jenderal Maruli Pertama Kali dalam Raker Bareng DPR
Momen Ketua Komisi I Bertemu Kasad Jenderal Maruli Pertama Kali dalam Raker Bareng DPR

Saat itu, Meutya berkelakar jika kondisi mereka yang hadir dalam raker tersebut sedang bagus

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pensiunan Jenderal Kader PDIP Beri Pesan Tegas ke Panglima TNI Jelang Pilkada Serentak
VIDEO: Pensiunan Jenderal Kader PDIP Beri Pesan Tegas ke Panglima TNI Jelang Pilkada Serentak

Anggota Komisi I Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin mewanti-wanti Panglima agar prajurit TNI agar netral saat Pilkada

Baca Selengkapnya
Megawati Sentil TNI-Polri: Mau Disetarakan, Apa yang Mau Disetarakan?
Megawati Sentil TNI-Polri: Mau Disetarakan, Apa yang Mau Disetarakan?

"Teruskan saya sudah ngomong saya enggak setuju yang namanya TNI-Polri mau disetarakan," tegas Megawati

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat Pilkada
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat Pilkada

Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.

Baca Selengkapnya
Komisi I DPR Usul Bentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024
Komisi I DPR Usul Bentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024

Panja ini akan mengawasi posisi TNI pada pesta demokrasi tahun depan.

Baca Selengkapnya
Jelang Pemilu, DPR Bentuk Panja Netralitas TNI
Jelang Pemilu, DPR Bentuk Panja Netralitas TNI

Kata Meutya di dalamnya juga diisi unsur pimpinan lain dan juga anggota di Komisi I DPR RI.

Baca Selengkapnya
Mahfud Dapat Laporan Tindakan Aparat yang Berlebihan: Perintah Presiden dan UU Harus Netral
Mahfud Dapat Laporan Tindakan Aparat yang Berlebihan: Perintah Presiden dan UU Harus Netral

Mahfud mengingatkan, TNI, Polri dan ASN harus betul-betul netral dari politik sesuai perintah undang-undang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Utut PDIP Beberkan Masalah Utama Panglima TNI & Kepala Staf soal Anggaran
VIDEO: Utut PDIP Beberkan Masalah Utama Panglima TNI & Kepala Staf soal Anggaran

Anggota DPR dari fraksi PDIP, Utut Adianto mengingatkan hal penting untuk Panglima TNI beserta jajarannya

Baca Selengkapnya
Megawati Singgung Aparat Tak Netral, Hasto PDIP: Karena Rasa Sayang Bu Mega ke TNI Polri
Megawati Singgung Aparat Tak Netral, Hasto PDIP: Karena Rasa Sayang Bu Mega ke TNI Polri

“Mengapa Bu Mega menyampaikan hal itu, sebenarnya memang karena rasa sayang terhadap institusi TNI dan Polri," kata Hasto

Baca Selengkapnya
Momen Para Jenderal TNI Hormat ke Anggota DPR Wanita jadi Sorotan, Netizen Sampai Penasaran Jabatannya
Momen Para Jenderal TNI Hormat ke Anggota DPR Wanita jadi Sorotan, Netizen Sampai Penasaran Jabatannya

Momen jenderal-jenderal TNI bintang empat berikan hormat kepada anggota DPR wanita.

Baca Selengkapnya
Megawati Minta TNI-Polri Tak Intervensi, Dudung: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral
Megawati Minta TNI-Polri Tak Intervensi, Dudung: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral

Menurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.

Baca Selengkapnya
Bahas Penyesuaian Anggaran  dengan Kemenhan-TNI, Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup
Bahas Penyesuaian Anggaran dengan Kemenhan-TNI, Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup

Rapat tersebut dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut teknis detil angka-angka dalam penyusunan anggaran TNI tahun 2025.

Baca Selengkapnya