Komisi I DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp2,4 Triliun untuk Kementerian Pertahanan
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan mengatakan Komisi I menyetujui anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI untuk tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp2,4 triliun. Persetujuan itu dilakukan dalam rapat kerja dengan Menhan, Panglima TNI, KSAD, KSAL dan KSAU, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (26/9/2022).
"Penambahan anggaran yang diusulkan dengan total Rp2,4 triliun sudah kita setujui. Untuk program prioritas pemerintah, menyangkut masalah program pertahanan khususnya di angkatan laut, tapi tidak semuanya ke angkatan laut," ucap Farhan.
Farhan mengatakan, tambahan anggaran tersebut diantaranya untuk program prioritas. Sebelumnya, Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp131,92 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Siapa yang memberikan dukungan anggaran untuk TNI AU? Dia menyadari bahwa berbagai kegiatan TNI AU, termasuk dalam pengadaan alutsista amat dipengaruhi kebijakan pemerintah dalam memberikan dukungan anggaran.'Kami juga berterima kasih kepada bapak Menhan (Prabowo Subiyanto) yang sudah melengkapi angkatan udara dengan berbagai alutsista,' ujar Tonny.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra mengatakan usulan tambahan anggaran telah diajukan Kemenhan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas pada 14 Juni 2022. "Melalui SKB Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 27 Juli 2022, terdapat perubahan pagu anggaran Kemenhan dan TNI TA 2023 menjadi Rp131,92 triliun atau terdapat penambahan anggaran rupiah murni sebesar Rp8,55 triliun," kata Herindra.
Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran direncanakan untuk sejumlah pos Kemenhan dan TNI. Antara lain, pagu Kemenhan sebesar Rp22,43 triliun. Lalu, alokasi anggaran untuk Mabes TNI sebesar Rp11,33 triliun; anggaran untuk TNI AD sebesar Rp55,26 triliun; anggaran untuk TNI AL sebesar Rp23,62 triliun, dan TNI AU sebesar Rp19,25 triliun.
Jika dirinci berdasarkan jenis belanja, Herindra menyampaikan, pagu anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp54,16 triliun (41,05% dari total anggaran). Lalu, pagu belanja barang sebesar Rp45,34 triliun (34,37% dari total anggaran) dan pagu belanja modal sebesar Rp32,41 triliun (24,57% dari total anggaran).
Selanjutnya, jika dirinci menurut program, anggaran program pelaksanaan tugas TNI sebesar Rp3,63 triliun; program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar Rp2,35 triliun; program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp24,68 miliar. "Program modernisasi alutsista, non alutsista, dan Sarpras Pertahanan sebesar Rp35,19 triliun," ucap Herindra.
Kemudian, pagu anggaran program pembinaan sumber daya pertahanan sebesar Rp338,86 miliar; program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp607,89 miliar. Serta program dukungan manajemen sebesar Rp79,77 triliun.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran Kementerian Pertahanan menjadi yang terbesar di 2024.
Baca SelengkapnyaRapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca SelengkapnyaRapat ini juga dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra.
Baca SelengkapnyaRapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I Meutya Hafid itu digelar secara tertutup.
Baca SelengkapnyaJumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaWakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.
Baca SelengkapnyaPembahasan penting Jokowi dan Prabowo terkait kenaikan anggaran Kemenhan di 2024.
Baca SelengkapnyaPembahasan penting Jokowi dan Prabowo terkait kenaikan anggaran Kemenhan di 2024.
Baca SelengkapnyaPihaknya juga telah mengajukan permohonan anggaran kontijensi sebesar atau mencapai Rp250 miliar.
Baca SelengkapnyaSecara khusus, rapat ini membahas kenaikan gaji TNI-Polri sebesar 8 persen. Sesuai dengan usulan Presiden Joko Widodo untuk menaikan gaji TNI-Polri tahun 2024.
Baca Selengkapnya