Komisi I & III DPR akan bentuk tim damaikan TNI-Polri di Batam

Merdeka.com - Bentrokan antara TNI dan Polri di Markas Brigadir Mobil (Brimob) di Kawasan Tembesi, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Rabu kemarin (19/11), kembali menyita perhatian banyak kalangan, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang ikut memantau peristiwa tersebut.

Kali ini, giliran anggora DPR yang angkat bicara menyikapi kontak senjata antara anggota TNI dan pasukan Brimob tersebut. Bahkan, anggota Komisi I dan III, berencana membentuk tim khusus untuk menyelesaikan perselisihan yang kerap terjadi di kedua institusi tersebut. Sebab, selama ini, para petinggi TNI dan Polri, dalam hal ini Panglima TNI dan Kapolri, belum berhasil menemukan cara penyelesaian masalah di internal mereka masing-masing.

Hal ini sempat diungkapkan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Sidiq saat berada di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/11). "Jika para petinggi kedua institusi itu, tidak bisa menyelesaikan persoalan mereka, kita (Komisi I DPR) berencana membentuk tim dengan Komisi II," terang Mahfudz di Surabaya.

Namun, kata politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pihaknya belum mau terburu-buru membentuk tim khusus tersebut, tapi menunggu tindakan atau langkah apa yang diambil oleh TNI dan Polri untuk menyelesaikan kasus kontak senjata di Batam tersebut.

"Kita tunggu dulu kinerja mereka (TNI dan Polri). Biarkan mereka bekerja dulu, kalau kita terlalu cepat ikut campur tangan, itu juga tidak baik," dalihnya.

Menurutnya, selama ini kinerja petinggi di kedua intitusi tersebut, tidak berjalan efektif. Selama terjadi konflik antara Polri dan TNI, selalu hanya diselesaikan dengan cara nota kesepakatan dan pernyataan bersama.

"Tetapi, tidak pernah ada upaya-upaya serius untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik agar konflik antara TNI dan Polri ini tidak terus terjadi lagi. Siapa pun panglimanya, dan siapa pun kapolrinya, kalau tidak duduk bersama dan mencari akar permasalahan, konflik akan terjadi terus."

"Ayo, mari kita saling terbuka dan tidak ada yang perlu ditutup-tutupi keluhannya. Semuanya pasti berjalan lancar. Konflik pribadi tidak akan jadi konflik institusi," sambung dia.

Mahfudz mengingatkan, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan TNI dan Polri agar kejadian di Markas Brimob di Batam tidak terulang lagi dan tidak terjadi di tempat-tempat lain.

"Pertama, para oknum yang terlibat dalam konflik tersebut harus ditindak tegas tanpa harus diberi perlindungan. Sebab, sanksi seperti ini akan menimbulkan efek jera bagi anggota yang berbuat indisipliner," katanya.

Yang kedua, Mahfudz melanjutkan, anggota polisi dan TNI yang ada di jalanan, harus bertugas sesuai tupoksinya. "Polisi bertugas sebagai penegak keamanan dan hukum. Dan anggota TNI berfungsi sebagai pertahanan, tidak perlu menjadi backing keamanan, atau backing bisnis-bisnis ilegal," katanya.

"Sepanjang kedua institusi ini tidak mengembalikan fungsi mereka pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, maka sebenarnya mereka sudah memelihara konflik," tandas dia.

Seperti diberitakan, bentrokan antara anggota Brimob di Batam dengan anggota TNI dari Kesatuan 134 Tuah Sakti kembali pecah Rabu kemarin. Pada malam harinya situasinya makin mencekam karena kembali terjadi rentetan tembakan di Markas Brimob di Kawasan Tembesi, Kota Batam.

Padahal di dalam markas itu tengah dilakukan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sebagai mediatornya adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Soerya Respationo. Soeryo dibawa keluar menggunakan mobil Barracuda dengan pengawalan ketat.

Kontak senjata terhenti saat warga yang masuk ke halaman Markas Brimob menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan Bendera Merah Putih. (mdk/hhw)