Follow
Komisi I DPR Lanjutkan Pembahasan Anggaran Kemhan/TNI Tahun 2023
Merdeka.com - Komisi I DPR RI melanjutkan pembahasan terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertahanan/TNI tahun 2023 yang dilaksanakan secara tertutup di Ruang Rapat Komisi I DPR, Senin (26/9/2022).
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menanyakan kepada peserta rapat apakah Raker tersebut berlangsung secara terbuka atau tertutup karena membahas anggaran Kemhan/TNI.
"Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan dan seluruh kepala staf angkatan kecuali KASAU diwakili. Apakah rapat dilakukan terbuka atau tertutup," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Jakarta.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Apa yang disoroti Prabowo di rapat kabinet? Prabowo menyinggung soal makan bergizi gratis diragukan banyak pihak. Prabowo menegaskan, program itu memang tidak bisa langsung berjalan sempurna. Apalagi di tahap-tahap awal.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang mengadakan rapat kabinet perdana? Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat kabinet perdana bersama seluruh menteri di Istana Negara, Rabu (23/10).
Seluruh anggota Komisi I DPR dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto setuju Raker dilaksanakan secara tertutup. Sebelum rapat berlangsung, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan Raker tersebut untuk menyelesaikan pembahasan anggaran Kemhan/TNI tahun 2023 yang harus disetujui Komisi I DPR lalu dilaporkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Dia menilai tidak ada hal-hal urgen untuk didiskusikan karena jumlah anggaran Kemhan/TNI sudah final sehingga tinggal disetujui.
"Rapat ini dijadwalkan hanya membahas anggaran saja, namun mungkin bisa saja berkembang ke masalah-masalah lain, dalam arti pertanyaan terkait pertahanan," ujarnya.
TB Hasanuddin mengatakan Raker Komisi I DPR pada Senin (5/9) memang membahas terkait RKA Kemhan/TNI tahun 2023 namun belum selesai sehingga perlu dibahas kembali untuk disetujui.
Hadir dalam Raker Komisi I DPR tersebut yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman, dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Yudo Margono.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut teknis detil angka-angka dalam penyusunan anggaran TNI tahun 2025.
Baca Selengkapnya
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca Selengkapnya
Rapat ini juga dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra.
Baca Selengkapnya
Dari pantauan merdeka.com, Prabowo tiba di Gedung DPR RI sekitar pukul 14.50 WIB.
Baca Selengkapnya
Saat itu, Meutya berkelakar jika kondisi mereka yang hadir dalam raker tersebut sedang bagus
Baca Selengkapnya
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I Meutya Hafid itu digelar secara tertutup.
Baca Selengkapnya
Anggota komisi III DPR Benny K Harman menyoroti tentang target PNBP. Menurutnya, kelengkapan data perlu menjadi atensi dalam pelaporan.
Baca Selengkapnya
Berbagai masalah ditanyakan anggota dewan kepada Panglima dan jajarannya.
Baca Selengkapnya
Menurut Puan, pengkajian mendalam diperlukan agar menghasilkan keputusan secara komprehensif.
Baca Selengkapnya
Secara khusus, rapat ini membahas kenaikan gaji TNI-Polri sebesar 8 persen. Sesuai dengan usulan Presiden Joko Widodo untuk menaikan gaji TNI-Polri tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Kehadiran Prabowo merupakan pertama kali usai sekian lama absen dari rapat Komisi I.
Baca Selengkapnya