Komisi I Nyatakan Berkas Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Lengkap
Merdeka.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan pihaknya bersama Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) telah melakukan verifikasi dokumen terhadap Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Meutya mengatakan, kelengkapan dokumen Andika telah dinyatakan lengkap.
"Komisi I DPR telah menerima berkas administrasi calon panglima TNI. Pada hari ini, pukul 14.00 Pimpinan Komisi I dan Kapoksi telah melakukan verifikasi dokumen terhadap Calon Panglima TNI atas nama Andika Perkasa, S.E., M.A., M.SC. Dengan demikian lengkap verifikasi administrasi," kata Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (5/10).
Adapun dokumen yang sudah diverifikasi antara lain: Data Riwayat Hidup, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Surat Keterangan Bersih Diri/Sehat (SKBD).
-
Siapa yang memimpin sidang akhir seleksi Akpol NTT? Sidang akhir dipimpin langsung Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, Rabu (3/7) kemarin.
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
-
Bagaimana proses pemilihan Panglima TNI? 'Nama nanti akan disampaikan Ibu Ketua DPR ya. Calon tunggal sesuai amanah UU,' imbuhnya.
-
Kapan tahapan persiapan Pilkada 2024 dimulai? Pertama, tahap persiapan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah adanya pengumuman Pilkada 2024.
-
Kapan masa kerja PKD Pilkada 2024 dimulai? Masa kerja PKD Pilkada 2024 ini dimulai sejak pelantikan dan berlangsung hingga semua tahapan Pemilu 2024 selesai.
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
"Dalam dokumen Jenderal Andika beristri satu dan memiliki dua anak. Dalam dokumen juga disebutkan telah melaporkan LHKPN pada Juni 2021, lalu telah melaporkan pajak terakhir 20 Juni 2021 serta keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani sesuai keterangan dokter dengan hasil PCR negatif," ujar Meutya Hafid.
Lebih lanjut politisi wanita dari Partai Golkar itu mengatakan, proses fit and proper test akan dilanjutkan dengan pendalaman RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Calon Panglima TNI pada Sabtu, 6 November pukul 10.00.
"Verifikasi faktual direncanakan dilakukan setelah RDPU pada hari Minggu, 7 November 2021," ujarnya.
Reporter: Yopi M
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jenderal TNI Agus Subiyanto akan menjalani uji kelayakan dan uji kepatutan calon Panglima TNI.
Baca SelengkapnyaJokowi mengusulkan nama Kasad Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon panglima TNI baru.
Baca SelengkapnyaDPR telah menerima Surat Presiden yang isinya mengusulkan nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon panglima TNI.
Baca SelengkapnyaDPR resmi menyetujui Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI
Baca SelengkapnyaJenderal Agus mengaku telah mempersiapkan visi dan misi untuk dipaparkan kepada Komisi I DPR saat fit and proper test.
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR menyepakati Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi calon Panglima TNI.
Baca SelengkapnyaAgenda verifikasi faktual ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.
Baca SelengkapnyaAndika akan terlebih dahulu diuji dan ditawarkan ke partai untuk mengetahui respons mereka.
Baca SelengkapnyaSaat ini sudah ada 10 nama Capim KPK dan salah satunya yakni mantan Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.
Baca SelengkapnyaRapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani
Baca SelengkapnyaBakal cawapres Ganjar Pranowo akan dikomunikasikan kepada ketua umum parpol koalisi dan Presiden Jokowi pada September, untuk kemudian dideklarasikan.
Baca Selengkapnya