Komisi I sebut larangan main Pokemon Go berlebihan

Merdeka.com - Di beberapa lembaga negara, permainan ini telah dilarang untuk dimainkan. Sebut saja, Istana Merdeka, Mabes Polri, hingga Markas TNI mengeluarkan larangan bagi pegawai dan anggota untuk bermain Pokemon Go saat berdinas.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan larangan atau imbauan untuk memainkan Pokemon Go semisal di Markas TNI atau Polri seharusnya tidak dilebih-lebihkan dan diumbar ke publik. Yang terpenting adalah pelaksanaannya di lapangan.

"Kalau saya soal Pokemon Go di wilayah-wilayah strategis sebaiknya enggak usah pakai pengumuman atau koar-koar. Yang penting dieksekusi saja. Kalau jangan ya jangan. Enggak usah larut di euforia Pokemon," kata Hanafi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7).

Hanafi menilai sejauh ini aturan yang melarang demam Pokemon Go di sejumlah lembaga terlalu berlebihan. "Ya berlebihan saya kira," tegasnya.

Kendati demikian, Hanafi menuturkan Komisi I akan segera membahas isu permainan asal Amerika ini. Hal ini karena, permainan tersebut telah ramai dibicarakan di masyarakat.

"Karena ini kan sudah ramai jadi wacana publik. Komisi I kan juga mewakili publik. Apakah betul isu ini sedemikian genting, ancaman atau isu promisi aplikasi baru sehingga jangan terjebak permainan orang lain," pungkas dia. (mdk/eko)