Komisi II DPR tegaskan tak ada diskriminasi kepemilikan tanah di Yogyakarta

Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR Rufinus Hotmaulana Hutauruk menyatakan tidak ada persoalan dalam kebijakan agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebab, DIY sebagai daerah khusus memiliki kewenangan tersendiri dalam merumuskan kebijakan pemerintahan, termasuk soal pertanahan.

Hal ini diungkapkannya menanggapi polemik isu nonpribumi dilarang memiliki tanah di DIY. Menurutnya, soal kepemilikan tanah, DIY tidak tunduk pada Undang-undang Pokok Agraria (UU PA). Karena itu, kebijakan Instruksi Kepala Daerah 898/I/A-1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada WNI nonpribumi masih berlaku.

"Kebijakan yang dijalankan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X ini justru memberikan perlindungan hak kepemilikan tanah. Bahwa hak yang diberikan merupakan HGB (hak guna bangun)," katanya, Jumat (2/3).

Dia mengatakan, Komisi II DPR justru menginginkan adanya penguatan atas status kepemilikan tanah di DIY sebagai daerah khusus. Sehingga ke depannya, persoalan pertanahan di DIY tidak mencuat kembali karena memiliki payung hukum yang kuat.

Dia mengaku sangat prihatin atas munculnya isu rasisme atas kepemilikan tanah setelah penggugat kebijakan Sultan Yogya kalah di pengadilan. Dia menilai istilah rasisme kepemilikan tanah ini berlebihan dan sangat tidak benar.

"Karena status kepemilikan tanah di DIY adalah HGB maka ketika terjadi sengketa tidak bisa disita. Sebab, pemiliknya adalah pemerintah yang dalam hal ini Keraton Kasultanan dan Pakualaman. Contohnya, bila masuk investor punya HGB, bersengketa lalu disita, tidak boleh. Karena tanah itu adalah aset Keraton atau Pakualaman," jelasnya.

Dia menduga munculnya persoalan diskriminasi pertanahan DIY terkait dengan kepentingan investasi dan investor. Dia menyebut investor menginginkan status kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat hak milik (SHM).

"Kalau scheme tanahnya hak milik kan ujung-ujungnya bisa dijaminkan ke bank," ujarnya.

Dia justru memuji kebijakan Sultan HB yang mencegah praktik penguasaan tanah oleh investor. "Karena Sultan juga harus menjaga kepentingan masyarakat Jogja," katanya.

Sebelumnya, Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur dan Raja Keraton Yogyakarta dilaporkan ke Jokowi karena dugaan separatisme. Laporan tersebut ditulis Ketua Granad Willie Sebastian, dalam bentuk surat yang dikirim 12 September 2015.

Dalam surat tersebut Sultan dituding telah menyelewengkan Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama di bidang pertanahan dan indikasi separatis dengan menghidupkan aturan hukum Kolonial (Rijksblad) dan mengesampingkan UUPA No.5/1960.

"Tujuannya itu ingin menguasai tanah milik negara. Dan Sultan juga pernah bilang kalau di Yogyakarta itu tidak ada tanah negara," katanya saat ditemui merdeka.com, Selasa (15/9) malam.