Komisi II Minta Menpan-RB Perhatikan Netralitas ASN di Pilkada Serentak
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin meminta Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo untuk memperhatikan kinerja ASN di daerah terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Dia berharap netralitas ASN tetap terjaga.
Dia menegaskan, bahwa ASN di daerah sebenarnya merupakan ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat. Pemda, benar-benar menjadi tumpuan masyarakat.
"Kita ini kan di masyarakat yang menjadi ujung tombak pelayanan sebenarnya pemerintahan daerah. Individu, masyarakat swasta, kerap berhubungan dengan Pemda. Bahkan Pemda menjadi tumpuan mereka," ujar dia, dalam raker, di kompleks parlemen, Selasa (23/6).
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Kenapa Pilkada 2020 jadi penting? Pilkada Serentak 2020 menjadi salah satu momen penting dalam demokrasi Indonesia, meskipun dilaksanakan di tengah tantangan pandemi.
-
Kenapa Pilkada Serentak 2024 penting? Pilkada Serentak 2024 adalah salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dilaksanakan serentak di berbagai daerah, Pilkada ini akan memilih kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pemilihan ini tidak hanya menentukan pemimpin yang akan mengarahkan pembangunan daerah, tetapi juga mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Kenapa penyelenggara pemilu Jawa Tengah harus menjaga integritas? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Kenapa Pilkada 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
Hal ini, lanjut dia, bertolak belakang dengan progres reformasi birokrasi di level daerah belum berjalan dengan maksimal. "Ada data ini baru 23,39 persen reformasi birokrasi di tingkat daerah," urai dia.
"Bahkan menurut laporan Ombudsman,Pemda ini mendapatkan pengaduan terbanyak dari masyarakat, bisa dinilai buruk. Kita minta ini bisa diperhatikan," imbuh dia.
Fakta dan kenyataan ini juga harus diperhatikan sungguh jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Sebab jika ASN terbukti tidak bisa menjaga netralitasnya, maka akan menurunkan citra ASN di masyarakat.
"Terlebih ketika kita nanti akan melaksanakan pilkada serentak. mohon jangan sampai harapan publik yang tinggi, lalu data menunjukkan masih kurang baik itu, nanti ditambah pula dengan persoalan ASN terlibat dalam pendulangan suara, dia tidak netral. Kalau seperti ini makin banyak pekerjaan rumah Pak Tjahjo," tandas dia.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemendagri telah menekankan kepada kepala daerah agar menjaga netralitas ASN pada Pilkada.
Baca SelengkapnyaAria Bima masih meyakini dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait netralitas ASN, TNI dan Polri
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, potensi ASN melanggar netralitas masih bisa terjadi di Pilkada serentak yang akan digelar di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi nanti.
Baca SelengkapnyaNetralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.
Baca SelengkapnyaSanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.
Baca SelengkapnyaSejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan tersebut, Bima juga menjelaskan sikap netral yang wajib dipedomani seluruh perangkat daerah.
Baca SelengkapnyaPNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaSikap netral untuk mencegah spekuliasi bahwa pilkada dipengaruhi oleh pihak tertentu.
Baca SelengkapnyaAparatur sipil negara (ASN) di Sumatera Selatan diimbau tidak cawe-cawe dalam pemilihan umum nanti
Baca SelengkapnyaIngat, PNS Tak Netral saat Pemilu 2024 Bisa Kena Sanksi Pidana
Baca SelengkapnyaInstruksi untuk tetap netral juga berlaku bagi pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
Baca Selengkapnya