Komisi II sebut daripada seragam, mending etos kerja PNS diubah
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri menerbitkan aturan penggunaan seragam putih dan hitam setiap hari Rabu untuk semua PNS. Anggota Komisi II DPR, Dadang S Muchtar menegaskan, daripada sibuk soal seragam, alangkah baiknya yang diperbaiki etos kerja PNS. Sebab menurutnya seragam tak pengaruh kualitas kerja.
"Jadi etos kerja, pelayanan publik itu sangat tergantung pada bupati, wali kota, gubernur, menteri hingga presiden. Tidak pengaruh sama seragam," kata Dadang saat dihubungi, Jumat (12/2).
Menurutnya, mengubah mental PNS harus dari atasannya. Sebab kecenderungan PNS ialah meneladani pola kerja atasannya.
-
Apa tujuan aturan baru tata cara kerja PNS? Penyesuaian tata cara kerja ini bertujuan meningkatkan produktivitas ASN dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Siapa yang meminta kinerja ASN Pasuruan berorientasi pelayanan publik? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
-
Mengapa batik motif Kagungan dipilih jadi seragam PNS Kuningan? Seiring berjalannya waktu, batik motif Kagungan ditetapkan menjadi motif batik seragam resmi PNS di Kabupaten Kuningan.
-
Mengapa Bupati Banyuwangi mengajak ASN meneladani sifat Nabi? 'Sebagai ASN, kita harus berusaha meniru sifat-sifat beliau dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat,' ujar Ipuk.
-
Bagaimana cara pemimpin mencapai perubahan? Seorang pemimpin yang efektif harus mampu melihat peluang dan tantangan, serta mengambil langkah-langkah untuk mencapai perubahan yang diinginkan.
"Saya sering ngomong sama Menteri PAN RB, etos kerja yang dibangun harus dari pemimpinnya, PNS itu ngekor saja, kalau pemimpinnya disiplin, semua disiplin. Pemimpinnya hobi golf semua hobi golf. Kalau pemimpinnya tidak pernah ke kantor ya susah. Itu PNS," tuturnya.
Politisi Golkar ini menilai penegakan disiplin ini juga akan berdampak pada pemberantasan korupsi. Tak hanya di pusat, lebih dari itu pola kerja bebas korupsi akan menjalar ke pemerintahan tingkat daerah juga.
"Ini sama dengan pemberantasan korupsi selama bupati, wali kota, gubernur dan para pemimpin disiplin, Insya Allah itu bisa diminimalisir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya alat bantu para pemimpin," ungkapnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sedang mencari solusi permasalahan pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada lewat revisi UU ASN.
Baca SelengkapnyaNantinya pengaturan gaji PNS akan mirip seperti di sektor bisnis yang dilakukan perusahaan BUMN maupun swasta.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR fraksi Partai Golkar Supiansa merspons soal target kinerja peningkatan kompetisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM.
Baca SelengkapnyaPemkot Pauruan menggelar Forum Aktivasi Budaya Kerja ASN Ber-AKHLAK bagi PPPK.
Baca SelengkapnyaMenpan Azwar Anas menargetkan aturan turun UU ASN rampung dalam 2 bulan.
Baca SelengkapnyaPerpindahan tanggungjawab itu apabila bawahan tersebut menyelewengkan perintah atasan.
Baca SelengkapnyaSalah satu poin RPP manajemen ASN, yakni bakal mengatur pengisian jabatan ASN untuk personil TNI/Polri atau sebaliknya
Baca SelengkapnyaTomsi menjelaskan, untuk mendapatkan suatu jabatan terbaik harus dibarengi dengan kerja keras dan dedikasi tinggi sebagai abdi masyarakat.
Baca SelengkapnyaAturan Sedang Disusun, Keberlangsungan Karier PNS Ditentukan Kapasitas dan Kinerja
Baca Selengkapnya