Komisi III akan Cecar Pimpinan KPK Soal TWK pada Rapat 21 Juni

Merdeka.com - Komisi III DPR RI akan menggelar rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (21/6) mendatang. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, akan menanyakan masalah tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada pimpinan KPK.

"Nanti baru kita bahas kembali kalau rapat dengar pendapat KPK dengan Komisi III pada 21 Juni," katanya di DPR, Selasa (8/6).

Arsul menjelaskan, dalam UU KPK yang telah direvisi tidak ada alih status pegawai melalui tahapan tes wawasan kebangsaan. Saat penyusunan revisi, DPR sepakat alih status menaikkan pegawai KPK menjadi ASN.

"Ada yang menyangkut penyidik dan penyelidik itu maknanya alih status. Itu boleh diproses sesuai dengan UU tetapi semua jadi dulu ASN," katanya.

Lebih lanjut, Arsul bilang pembinaan pegawai KPK dengan pendidikan wawasan kebangsaan dilakukan setelah statusnya menjadi ASN. Jika ada yang menyimpang baru ditindak.

"Setelah itu dilakukan pembinaan, setelah ada proses-proses pembinaan apakah itu dengan katakanlah pendidikan wawasan kebangsaan atau dengan pendidikan bela negara, apabila ada yang kurang atau menyimpang baru boleh ditindak sesuai dengan peraturan disiplin pegawai negeri atau ASN," jelasnya.

Waketum PPP ini menuturkan, Komisi III tidak anti terhadap tes wawasan kebangsaan. Hanya menyayangkan status tes tersebut lulus dan tidak lulus. Bukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Sebab jika hanya tidak memenuhi syarat bisa diupayakan.

"Tetapi prinsipnya ditampung dulu semua, meskipun, katakanlah kita tidak anti tes wawasan kebangsaan ya. Misalkan hasilnya itu belum memenuhi syarat, tugas dari BKN itu untuk meningkatkan itu bersama lembaga terkait. Jadi sebetulnya sudah benar jika hasilnya TMS dan MS. TMS dan MS itu yang dipergunakan bukan lulus atau tidak lulus. Artinya kalau tidak memenuhi syarat harus ditingkatkan diupayakan agar memenuhi syarat seperti yang disampaikan bapak Jokowi," kata Arsul.

Hanya saja Arsul enggan memberikan kesimpulan bila pimpinan KPK telah melanggar undang-undang. "Maka silakan disimpulkan sendiri saja kalau itu. Saya tidak mau menyimpulkan," imbuhnya.