Komisi III akan panggil Kapolri terkait kematian Siyono

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, pihaknya akan memanggil Kepala Polri Jenderal Polisi Badrodin Haiti untuk dimintai keterangan mengenai kematian Siyono setelah ditangkap oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

"Saat ini DPR sedang reses. Namun, saya pribadi akan mengusulkan agar Panitia Kerja Penegakan Hukum Komisi III memanggil Kapolri," kata Desmond dihubungi di Jakarta, Selasa (5/4).

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, usulan beberapa masyarakat sipil agar DPR membentuk panitia khusus untuk mengungkap kematian Siyono yang diduga akibat pelanggaran hak asasi manusia oleh Densus 88 belum perlu.

Orang lain juga bertanya?

"Kemungkinan hanya akan di tingkat panja di Komisi III. Mudah-mudahan teman-teman di Komisi III dari fraksi-fraksi lain juga setuju untuk memanggil Kapolri," tuturnya.

Salah satu pokok bahasan yang akan Desmond usulkan dalam Panja Penegakan Hukum itu, selain persoalan kematian Siyono, adalah tentang permintaan tambahan anggaran untuk Densus 88.

Menurut Desmond, dalam rapat kerja dengan Polri sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin meminta penambahan anggaran untuk operasional Densus 88. "Saya akan usulkan agar Komisi III tidak menyetujui penambahan anggaran itu. Anggaran Densus 88 itu dari pajak rakyat. Tidak ada gunanya kalau orang yang baru diduga teroris mati tanpa menjalani proses hukum," kata Desmond seperti dilansir Antara.

Seperti diketahui, kematian Siyono memicu tudingan bahwa Densus 88 telah melanggar HAM. Itu juga yang menjadi alasan pihak keluarga meminta jenazah Siyono, yang sudah dimakamkan, untuk diautopsi.

Hasil autopsi yang dilakukan Tim Forensik Pimpinan Pusat Muhammadiyah menemukan luka bekas kekerasan benda tumpul terhadap jenazah Siyono. Hasil temuan itu pun dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Mabes Polri, kemarin.

"Respon Kapolri cukup bagus. Soal autopsi, Kapolri menghormati dan menunggu tim forensik dari Komnas HAM," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/4).

(mdk/gil)