Komisi III DPR: Ada konsesi politik di balik penangkapan Samadikun

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Golkar, Syaiful Bahri Ruray menilai ada konsesi politik di balik penangkapan buronan BLBI, Samadikun Hartono. Hal itu terlihat dari adanya perlakuan berbeda dengan buronan tindak pidana pencucian uang dana nasabah Bank Century Hartawan Aluwi.

"Presiden Jokowi memberikan konsesi politik ke Cina jadi bisa dengan mudah menangkap Samadikun Hartono," kata Saiful dalam diskusi publik bertajuk BLBI yang nyaris terlupa di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Sabtu, (23/4).

Syaiful menerangkan, penangkapan Samadikun ini erat kaitannya dengan sejumlah proyek negara Tiongkok yang ada di Indonesia. Semisal proyek LRT dan pembangunan pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia.

"Sebenarnya mudah tapi kenapa lama. Ini bukan dari hukum semata tapi juga konsesi politik China. Pasti ada sesuatu di balik itu. China dapat konsesi cepat dan bisa mendapat program besar di sini," ungkap Syaiful.

Untuk itu dia menilai, tertangkapnya Samadikun bukan peristiwa hukum yang fenomenal. Sebab ada bisnis politik di dalamnya. China sebagai negara yang memiliki sejarah yang panjang tentang korupsi harus dicermati agar praktiknya tidak meluas di Indonesia.

"China memiliki sejarah korupsi sejak zaman dulu. Saat ini besar kemungkinan kita akan dikuasai China jika kita bodoh. Dalam kasus ini kita harus hati-hati sebab Cina sudah mulai banyak investasi di indonesia," tutup Syaiful.

Barter politik

Guru Besar Universitas Pertahanan, Salim Said menilai tertangkapnya buron BLBI Samadikun Hartono erat katannya dengan hubungan politik antara China dan Indonesia. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, China memandang Indonesia memiliki magnet politik yang menguntungkan negeri tirai bambu.

"Di mata Cina, kita punya modal politik. Dia dapat modal keuntungan, dia juga dapat keuntungan. Politik itu urusan bisnis," ungkap Salim.

Salim menjelaskan, Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang baik dengan negara Tiongkok. Sehingga tidak sulit bagi China memberikan izin pemerintah Indonesia menangkap buron yang telah lama dicari itu.

Berbeda dengan negara Singapura yang sulit memberikan akses pemerintah Indonesia menangkap para buronan yang ada di sana. Sebab, uang hasil kejahatan orang Indonesia banyak disimpan di Singapura.

"Kekayaan orang Indonesia itu banyak di Singapura. Kebanyakan para koruptor di kita menyimpan uang di sana dan bagi Singapura itu merupakan investasi. Jadi tidak terlalu mudah Singapura memberikan persetujuan untuk menangkap para buronan," papar Salim.

Sementara itu, Salim menjelaskan sebenarnya Samadikun sudah ada di China sejak lama. Namun pemerintah Indonesia belum bisa menangkapnya karena sebelum era pemerintahan Jokowi, Indonesia dinilai tidak memiliki political capita yang menguntungkan China. Karenanya Indonesia tidak bisa berbuat apapun.

"Dulu ada Samadikun jalan-jalan enggak diapa-apain. Karena enggak ada untungnya untuk China. Mungkin saat itu kita tidak punya political capital," kata Salim. (mdk/war)