Komisi III DPR Jamin Fit and Proper Test Capim KPK Terbuka dan Profesional
![Komisi III DPR Jamin Fit and Proper Test Capim KPK Terbuka dan Profesional](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2019/08/28/1104821/540x270/komisi-iii-dpr-jamin-fit-and-proper-test-capim-kpk-terbuka-dan-profesional.jpg)
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Hery menegaskan proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlangsung dengan profesional dan terbebas dari intervensi kepentingan. Hal itu, ia katakan karena ada pro dan kontra para panitia seleksi (pansel) KPK cenderung berpihak pada calon yang berasal dari instansi Kepolisian.
"Sampai hasilkan 20 nama, kami nilai proses yang profesional dan proper. Bahwa ada pihak yang mencurigai ada institusi tertentu dan diistimewakan, itu hak orang. Tapi kami berikan jaminan bahwa kami sebagai DPR akan lakukan fit and proper test secara profesional," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).
Herman juga memastikan pihaknya akan melakukan proses seleksi dengan profesional. Pasalnya uji kelayakan dan kepatuhan atau fit and proper test yang dilakukan DPR dilaksanakan secara terbuka.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Bagaimana DPR ingin memastikan netralitas para pihak yang dilibatkan? 'Karena betul-betul dilibatkan langsung pada tiap prosesnya. Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
"Tidak, karena fit and proper test akan dilakukan secara terbuka. Tidak ada yang bisa bermain-main, semua berjalan secara profesional," ucapnya.
Sebelumnya, Koalisi Kawal Capim KPK menuntut Presiden Jokowi memanggil dan mengevaluasi Pansel Capim KPK 2019-2023. Termasuk salah satunya mengevaluasi indikasi konflik kepentingan.
Koalisi juga menyoroti tindakan dan pernyataan pansel serta proses seleksi Capim KPK. Pertama tentang isu radikalisme.
Anggota Koalisi Kawal Capim KPK, Asfinawati menyebut, pada 25 Juni 2019 Pansel Capim KPK mengembuskan isu radikalisme pada proses pemilihan pimpinan KPK. Hal ini tidak relevan lantaran yang seharusnya disuarakan adalah aspek integritas.
Kedua, koalisi sipil menyoroti penegak hukum aktif menjadi pimpinan KPK. Asfinawati mengatakan, pada 26 Juni 2019 pansel menyebut bahwa lebih baik pimpinan KPK ke depan berasal dari unsur penegak hukum. Alasannya, penegak hukum dipandang lebih berpengalaman dalam isu pemberantasan korupsi.
Ketiga, masalah kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dalam berbagai kesempatan, pansel kerap menyebut isu kepatuhan LHKPN tak dijadikan faktor penentu dalam proses seleksi pimpinan KPK.
Menurut Asfinawati, pansel tidak paham bahwa salah satu indikator untuk mengukur integritas seorang penyelenggara negara atau penegak hukum adalah kepatuhan LHKPN. Hal tersebut juga perintah undang-undang kepada setiap penyelenggara negara dan penegakan hukum.
Keempat, koalisi sipil menyayangkan Keppres pembentukan pansel tidak dapat diakses publik. Kelima, mengenai waktu proses seleksi yang tidak jelas.
Menurut Asfinawati, sejak awal pembentukan pansel tidak ada sama sekali pemberitahuan bagi publik terkait jadwal pasti proses seleksi pimpinan KPK. Hal itu tentu merugikan para calon serta masyarakat sebagai fungsi kontrol.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Hari Ini DPR Gelar Fit and Proper Test Capim dan Cadewas KPK](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/11/18/1731910194061-dd5a4.jpeg)
Sebelum mengikuti fit and proper test, para capim dan cadewas mengaku sudah mempersiapkan diri untuk diuji oleh Komisi III DPR.
Baca Selengkapnya![Puan Maharani Pimpin Rapat Persiapan Uji Kelayakan Capim KPK](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/11/15/1731659778829-jxjqa.jpeg)
Puan berpesan agar pimpinan dan dewan pengawas KPK yang terpilih nantinya harus bisa meningkatkan kinerja lembaga.
Baca Selengkapnya![DPR RI Bakal Umumkan Capim dan Cadewas KPK Terpilih Siang ini](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/11/21/1732161996061-7lww6.jpeg)
Masing-masing dari 10 capim dan cadewas lembaga antirasuah tersebut menjalani fit and propertest atau uji kelayakan.
Baca Selengkapnya![Capim KPK Fitroh Rohcahyanto Bicara Loyalitas: Bukan kepada Perseorangan, tapi Negara](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/11/18/1731937120040-gux16i.jpeg)
Fitroh merupakan seorang jaksa dan mantan Direktur Penuntutan KPK, yang setelah 11 tahun bertugas di lembaga antirasuah kini ditarik kembali ke Kejagung.
Baca Selengkapnya![DPR Gelar Seleksi Capim dan Dewas KPK 18-21 November 2024](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/11/15/1731662212025-z8fyi.jpeg)
DPR RI telah menunjuk Komisi III DPR RI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan selama empat hari tersebut.
Baca Selengkapnya![Besok, DPR Gelar Fit and Proper Test Wamenhan Herindra Calon Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/10/15/1728967373384-24rqu.jpeg)
Puan mengungkapkan, bahwa Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Herindra diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Baca Selengkapnya![KPK Jawab Usulan Sahroni Periksa Semua Capres-Cawapres: Tidak Bisa Ujug-Ujug Begitu](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/9/11/1694415556277-014q2k.jpeg)
KPK menegaskan pihaknya tidak bisa asal dalam memeriksa seseorang.
Baca Selengkapnya![Komposisi Pansel Didominasi Unsur Pemerintah, Komisi III DPR Singgung Transparansi Tahapan Pemilihan Capim KPK](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/14/1715702644356-fzvw3.jpeg)
Diketahui, bakal ada sembilan nama yang akan menjadi anggota Pansel yang terdiri dari lima unsur pemerintah dan empat masyarakat.
Baca Selengkapnya![Tok! DPR Tetapkan Setyo Budiyanto Ketua KPK Periode 2024-2029](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/11/21/1732168760487-tf1hc.jpeg)
Dalam penetapan pimpinan dan dewas KPK ini dipimpin langsung oleh Habiburokhman dari Partai Gerindra sebagai Ketua Komisi III DPR RI.
Baca Selengkapnya![Habiburokhman Minta Hormati Hak Hasto Lakukan Pembelaan Diri Usai Jadi Tersangka KPK](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/12/27/1735291638922-pv2qb.jpeg)
Meski demikian, Wakil Ketua Umum Gerindra ini menghormati hak Hasto untuk membela diri.
Baca Selengkapnya![Wakil Ketua Komisi III Usul KPK Periksa Semua Capres-Cawapres, Cak Imin: Saya Siap](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/9/10/1694358150581-d68iv.jpeg)
Bukan hanya siap, Cak Imin juga menegaskan dirinya bahkan sudah diperiksa lembaga antirasuah.
Baca Selengkapnya![Pesan DPR ke Herindra: Terus Jaga Stabilitas NKRI](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/10/16/1729066781875-elkx.jpeg)
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pesan dari DPR kepada Herindra agar terus menjaga stabilitas NKRI.
Baca Selengkapnya