Komisi III DPR kecam arogansi Kejagung geledah PT Victoria Sekuritas

Merdeka.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar DPR, John Kenedy Aziz menyayangkan sikap arogansi yang ditunjukkan penyidik Kejaksaan Agung terhadap PT Victoria Sekuritas Indonesia. Penyidik Kejagung menggeledah kantor PT VSI dalam perkara dugaan korupsi pengalihan hak atas piutang (cessie) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Menurut John, seharusnya tiap penyidik mampu memahami peraturan penggeledahan dan penyitaan aset. Sebab hal yang terangkum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut menjadi dasar acuan.

"Saya pikir sungguh sangat saya sayangkan kal‎au seumpama seorang penyidik tidak mengerti atau mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum tentang penggeledahan itu. Seharusnya KUHAP itu di luar kepala dia itu, harusnya dia sudah pintar," kata John saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa (18/8).

Dalam penggeledahan itu, penyidik tak mau menunjukan indentitas dan mengizinkan pihak perusahaan mendampingi. Tidak hanya itu, alamat penggeledahan di surat Kejagung pun berbeda dengan yang tertera di PN Jakarta.

‎"Itu sangat gegabah. Artinya ketidakhati-hatiannya membawa dampak kerugian bagi orang. Menghentikan penggeledahan itu dan kalau itu membawa kerugian pada orang lain, ya secara gentleman harus minta maaf pada yang bersangkutan, kalau itu memang salah geledah," kata John

Sedangkan bagi korban yang haknya terampas, John menyatakan bahwa bisa menuntut para penyidik melalui praperadilan. ‎

"‎Kalau itu ‎tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, si tergeledah, atau korban bisa mengajukan praperadilan. Jadi kalau seumpama ada penyidik salah geledah, sekarang sudah gak zamannya, sekarang zamannya terbuka menuntut dan dituntut sangat terbuka. Jadi saya pikir kalau seumpamanya ada pihak penyidik dalam hal ini kejaksaan salah dalam melakukan penggeledahan, tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan protapnya, harus dikembalikan hak orang itu," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur PT Victoria Sekuritas Indonesia (PT VS), Yangky Halim menegaskan bahwa penggeledahan di kantornya salah alamat. Dia menjelaskan, perusahaan yang dipimpinnya berbeda dengaen Victoria Securities Internasional Corporation (VSIC), perusahaan berbadan hukum asing di British Virgin Island ini yang berkaitan dengan kasus BPPN itu, bukan perusahaannya.

"Tim yang mengaku satgasus dari Kejaksaan Agung tidak menunjukan atau memberikan identitas," ujar

Yangky dalam surat pengaduannya kepada DPR yang diterima merdeka.com, Selasa (18/8).

"Beberapa identitas yang tidak ditunjukkan, antara lain surat perintah penggeledahan. Serta izin penggeledahan dan penyitaan dari pengadilan negeri setempat," kata dia.

Tidak hanya itu, proses administrasi perihal penggeledahan ini juga rupanya tidak sesuai dengan prosedur. Misalnya saja alamat penggeledahan yang tercantum dalam surat permohonan penggeledahan ke PN Jakarta Pusat berbeda dengan surat penggeledahan versi Kejaksaan Agung.

Berdasarkan surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diperoleh merdeka.com, tertulis jika Kejagung melayangkan surat untuk menggeledah kantor Victoria Securities International Corporation yang terletak di Panin Bank Center lantai 9, jalan Jend Sudirman Kav 1 Senayan Jakarta.

Kemudian yang kedua, diperuntukkan juga untuk kantor PT Victoria Securities di gedung Panin Bank, Senayan lantai 2, jalan Jenderal Sudirman, Senayan.

Sementara surat penggeledahan versi Kejagung, tertulis penggeledahan bertempat di Kantor Victoria Securities Lt 8 Panin Tower, Gedung Senayan City.