Komisi III DPR Minta Seluruh Lapas Diaudit Usai Kebakaran di Lapas Tangerang

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari mendesak pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia. Desakan itu imbas kebakaran hebat yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang, Kota Tangerang, yang mengakibatkan 48 warga binaan meninggal dunia.

"Peristiwa kebakaran di LP Tangerang itu memberikan banyak hal yang mesti kita lakukan, salah satunya kita mendesak agar dilakukan audit terhadap seluruh Lapas se-Indonesia," ujar Taufik Basari, Selasa (14/9).

Pria yang biasa dipanggil Tobas ini menuturkan, audit tersebut menyangkut pelbagai fasilitas yang ada di Lapas, baik keamanan, keselamatan termasuk instalasi listrik dan standar operasional yang kerap berhubungan dengan terjadinya kebakaran. Audit ini juga untuk memastikan jika semua fasilitas yang ada di Lapas berjalan dengan baik.

Dia pun meminta Menkum HAM dan Dirjen Lapas bertanggungjawab atas musibah tersebut. Sebab, Lapas berada di bawah kewenangan Kemenkumham untuk menjamin seluruh keselamatan warga binaan.

"Kalaupun Menkum HAM mengelak dengan alasan overload atau kelebihan kapasitas seharusnya tidak menjadi alasan terjadinya kebakaran jika pengawasan dilakukan dengan baik," kata Ketua Fraksi NasDem MPR ini.

Permasalahan overload, diakui Tobas, memang harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Menurutnya selama ini Kemenkum HAM menyelesaikan dari hilir sedangkan hulunya tidak dilakukan perbaikan.

"Kalau dari hulunya kita tidak melakukan perbaikan, maka masalah overload akan tetap ada. Oleh karena itu, selagi ada momentum untuk memperbaiki terhadap sistem kemasyarakatan, lakukan dengan tuntas," kata dia.

Ketua DPP Partai NasDem bidang hukum ini menekankan perlunya semua pihak membangun kesadaran bersama bahwa masalah kelebihan kapasitas juga menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, BNN, bahkan Mahkamah Agung.

Sehingga, lanjut Tobas, masing-masing lembaga akan berpikir apa yang bisa dilakukan untuk membantu permasalahan over kapasitas di Lapas. Pihak kepolisian, misalnya perlu memikirkan bagaimana menerapkan restorasi justice.

Lalu, BNN perlu memastikan agar terhadap pengguna atau pecandu narkotika dilakukan rehabilitasi sehingga tidak menjadi beban bagi Lapas. Kejaksaan pun demikian ketika melakukan dakwaan. Bahkan, hakim dan masyarakat pun punya persektif yang sama bahwa sanksi pidana hanya sebagai langkah terakhir.

"Selama ini, publik menganggap mempidanakan itu menyelesaikan berbagai masalah seperti obat sakit kepala ketika mengalami pusing. Padahal tidak demikian. Banyak opsi yang tersedia," ujar Tobas.

"Kalau opsi dalam Revisi KUHP, ada jenis pidana baru misalnya kerja sosial. Kemudian, ada pidana badan diganti dengan pidana denda," pungkasnya.

48 Korban Meninggal Teridentifikasi

Dua Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) korban kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, berinisial M dan I, yang dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang, dilaporkan meninggal dunia, Senin (13/9) petang tadi. Dengan penambahan dua WBP itu, korban meninggal dunia akibat peristiwa itu menjadi 48 orang.

Kepala instalasi Hukum Publikasi dan Informasi RSUD Kabupaten Tangerang Hilwani menjelaskan, korban dengan inisial M meninggal pada pukul 18.07 WIB. Korban dengan inisial I meninggal pukul 19.00 WIB. Keduanya mengalami trauma pernapasan.

"Ada dua tambahan korban meninggal, tuan M mengalami trauma inhalasi, dengan luas luka bakar 20 persen dan dengan penyakit penyerta. Tuan I mengalami trauma inhalasi dan luka bakar 98 persen," kata Hilwani dikonfirmasi, Senin (13/9).

Dia menyebutkan, sebelumnya WBP berinisial M sempat menjalani operasi debridement atau pengangkatan luka untuk kedua kalinya pada pukul 10.00 WIB. Namun, kondisinya terus menurun pascaoperasi, hingga akhirnya meninggal dunia.

"Untuk Tuan M tadi pagi sudah dilakukan operasi debridement yang kedua. Tapi kondisinya terus memburuk," jelas Hilwani.

Saat ini RSUD Tangerang masih merawat 4 pasien WBP korban kebakaran Lapas Kelas I Tangerang. Dua di antaranya dalam kondisi stabil dan bisa diajak berkomunikasi. Sementara dua lainnya masih dalam kondisi yang cukup berat sehingga masih dalam pantauan khusus.

25 Saksi Diperiksa Polisi

Polda Metro Jaya hingga saat ini telah memeriksa 25 orang saksi terkait kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang pada Rabu dini hari (8/9). Kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Jakarta menyatakan, hingga Senin (13/9) sebanyak 25 orang telah diperiksa di dua tempat yaitu di Polda Metro Jaya dan Polres Metro Kota Tangerang.

"Di Polda ada 12 orang yang diperiksa yaitu pegawai lapas yang bertugas pada malam itu, kita periksa dan BAP (berita acara pemeriksaan), kemudian ada tiga saksi dari PLN," ujar Yusri.

Yusri mengatakan untuk saksi yang diperiksa di Polres Metro Kota Tangerang terdiri dari tiga petugas pemadam kebakaran (damkar) yang bertugas memadamkan api pada saat kejadian dan tujuh warga binaan Lapas Tangerang.

"Warga binaan dari blok C2 yang waktu itu mengetahui dan mengalami luka ringan. Petugas PLN yang bekerja di TKP (tempat kejadian perkara) dan damkar juga yang bekerja saat itu," kata Yusri.

Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, Victor Teguh Prihartono, pada Selasa (14/9).

Yusri mengatakan bahwa surat pemanggilan terhadap Kalapas Kelas 1 Tangerang itu sudah dilayangkan kepada yang bersangkutan.

"Apakah Kalapas kita lakukan pemeriksaan, kita sampaikan bahwa memang surat sudah dilayangkan kita jadwalkan besok (14/9) dilakukan pemeriksaan," kata Yusri.