Komisi I DPR ragu soal data BIN yang dibocorkan media Australia
Merdeka.com - Salah satu media Australia, the Sydney Morning Herald mengklaim mendapatkan dokumen Badan Intelijen Negara (BIN) berisi daftar nama sejumlah tokoh gerakan Papua Merdeka yang paling berbahaya.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menuturkan, dokumen yang dimaksud belum tentu benar adanya. Sehingga harus dipelajari terlebih dulu.
"Harus dipelajari dulu dokumen itu dari mana ke mana. Lalu jatuhnya ke media di sana dalam konteks apa? Itu harus dipelajari. Saya harus pelajari dulu, kan saya juga punya teman-teman di Australia nanti kalau sudah ada bahannya saya siap," kata Hasanuddin saat dihubungi merdeka.com, Jumat (5/2).
-
Siapa yang menandatangani nota kesepahaman? Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Alsintan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Muhammad Hatta dan Dekan Fakultas Teknik Pertanian UGM Eni Harmayani.
-
Siapa yang menandatangani nota kesepahaman BSI? Kerja sama tersebut diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara BSI Maslahat dengan Baitul Mal Aceh oleh Direktur Eksekutif BSI Maslahat Sukoriyanto Saputro dengan Ketua Badan Baitul Mal Aceh Mohammad Haikal yang disaksikan juga oleh Asisten 3 Provinsi Aceh Iskandar, di acara Topping Off Green Building BSI Aceh.
-
Kapan Kementan dan Polri menandatangani nota kesepahaman? Demikian disampaikan Wakil Menteri Pertahanan, Muhammad Herindra saat menghadiri nota kesepahaman Kementan dan Polri dalam memperkuat ketahanan pangan yang dihadiri jajaran Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI di Auditorium Utama Kementan, Kamis (25/4).
-
Siapa yang menandatangani perjanjian kerja sama? Pada akhir acara penandatangan Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerjasama ditandatanganisecara langsung oleh Dekan FH UMY dan Ketua PTUN Yogyakarta.
-
Siapa yang menandatangani kerja sama ini? Penandatanganan dilakukan oleh Plt. Direktur Jenderal Pembinanan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker, Fahrurozi dan President of KOSHA, Ahn Jongjoo di Jakarta, Selasa (25/6).
-
Siapa yang menandatangani MoU kerja sama? Penandatangan MoU dilakukan oleh Direktur Utama PT Indonesia Comnets Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi dengan Direktur Utama PT Alita Praya Mitra, Teguh Prasetya, disaksikan oleh Nokia Asia Paific Enterprise Lead, Stuart Hendry di Mobile World Congress, Barcelona, hari ini.
Politikus PDIP ini menjelaskan, sesungguhnya sudah ada nota kesepahaman antara BIN dengan intelijen Australia. Dalam perjanjian tersebut tercantum larangan membocorkan rahasia intelijen masing-masing negara ke publik.
"Tapi kalau badan intelejen di sana, saya kira sekarang sudah ada kesepahaman. Kesepakatan untuk saling menjaga rahasia. Kalau selama ini komitmen sudah dilakukan kita akan menjaga lembaga masing-masing," tuturnya.
Hasanuddin enggan berkomentar banyak mengingat belum ada konfirmasi resmi dari BIN. hanya saja dia kembali menegaskan bahwa data internal tak bisa sembarangan dibeberkan ke publik. "Belum tahu itu benar atau tidak. Kalau bicara target harusnya bisa krusial kok bisa," pungkasnya.
Seperti diketahui Surat kabar the Sydney Morning Herald melaporkan, Kamis (4/2), dalam daftar itu terdapat nama-nama tokoh agama Papua, aktivis politik, dan bahkan mahasiswa Papua yang tinggal di luar Papua. Kekuatan dan kelemahan tokoh-tokoh itu juga diungkap dalam dokumen BIN tersebut.
Dijabarkan juga strategi buat melemahkan gerakan Papua Merdeka. Dokumen yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris ini, kata Sydney Morning Herald, menunjukkan ketakutan pemerintah Indonesia terhadap gerakan Papua Merdeka sekaligus pelanggaran hak asasi di Papua.
Dokumen BIN berbentuk presentasi yang diperoleh Fairfax itu tertanggal Maret 2014, lengkap dengan logo BIN di sebelah kanan atas.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam rapat tersebut, DPR merasa tidak ada kekompakkan antara Menkominfo dan BSSN.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, Komisi I DPR mengingatkan BIN agar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen
Baca SelengkapnyaPemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Baca SelengkapnyaDi era digital potensi kerusuhan di pemilu bisa dilakukan hanya menggunakan telepon genggam.
Baca SelengkapnyaSilmy mengatakan, kebocoran data paspor tersebut sebetulnya terjadi pada Januari 2022.
Baca SelengkapnyaMulanya, Herindra menekankan pentingnya koordinasi intelijen daerah dari berbagai instansi. Sebab, masih terlihat sikap sektoral di lapangan.
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR melakukan rapat kerja bersama Kominfo dan Badan Siber dan Sandi atau BSSN, Kamis (27/6).
Baca SelengkapnyaRapat tertutup ini dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11).
Baca SelengkapnyaPKS dan Partai Demokrat menyayangkan sekaligus mengkritik Presiden Joko Widodo atas pernyataannya soal memiliki data intelijen Partai politik.
Baca SelengkapnyaTerjadi debat panas ketika Menteri Budi Arie dicecar tajam terkait kebocoran tersebut.
Baca SelengkapnyaKepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra menitipkan pesan kepada anggotanya di daerah jelang Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut peneliti BRIN, seharusnya Jokowi tidak mobilisasi intelijen negara untuk memata-matai partai politik.
Baca Selengkapnya