Komisi III DPR Targetkan Revisi UU KPK Rampung di Akhir Tahun

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu berharap Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa rampung sebelum akhir tahun. Jika sesuai target, maka pimpinan KPK yang baru nantinya akan bekerja menggunakan UU baru.

"Bahwa dibahas sekarang, kan bertepatan juga dengan adanya pimpinan KPK yang akan menjabat Desember. Sehingga pimpinan KPK yang baru nanti sudah bisa bekerja menggunakan UU yang baru juga," ungkapnya kepada wartawan, Rabu (4/9).

Politikus PDI Perjuangan ini menuturkan, usulan revisi UU KPK sudah ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR sejak 2017. Kala itu, kata dia, DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk merevisi UU tersebut.

"Ya itu kan sudah, kasusnya kan sudah lama itu ada di Baleg. Dan pemerintah dan DPR kan sudah, 2017 lalu ya itu sudah menyepakati empat hal untuk dilakukan revisi terbatas terhadap UU KPK itu," ungkapnya.

Empat hal yang disepakati untuk dilakukan revisi adalah terkait penyadapan, dewan pengawas, kewenangan SP3 dan tentang pegawai KPK.

"2017 itu kan sudah pemerintah menyampaikan kan, sepakat dengan DPR untuk melakukan revisi empat hal, terkait dengan penyadapan, dewan pengawas, kewenangan SP3 dan tentang pegawai KPK," klaimnya.

Masinton menegaskan UU tersebut memang sudah waktunya direvisi karena sudah 17 tahun. Sehingga perlu ada pembaharuan mengikuti perkembangan zaman.

"Ya UU itu kan, UU KPK itu kan sudah 17 tahun sejak tahun 2002. Maka DPR bersama pemerintah punya kewenangan untuk me-review, melakukan legislasi review terhadap seluruh produk perundangan-undangan, termasuk UU KPK. Apakah ini masih kompetibel sesuai dengan perkembangan zaman, kan gitu. Kita kan ingin penegakan hukum itu ke depan memiliki suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan," imbuhnya.

Kendati masih menimbulkan pro kontra di masyarakat, Masinton yakin dalam rapat paripurna besok seluruh fraksi akan setuju. Pasalnya, sebelum dibawa ke rapat paripurna revisi tersebut sudah disepakati di Baleg.

"Iya, itu kan tentu sudah menjadi kesepakatan di Baleg kan," tandasnya.