Komisi III DPR usulkan bentuk Panja 'Papa Minta Saham' Freeport
Merdeka.com - Komisi III DPR memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait penanganan hukum kasus PT Freeport Indonesia. Hal ini menjadi catatan akhir dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III bersama Jaksa Agung HM Prasetyo, Rabu (20/1). Pembentukan Panja tersebut bertujuan untuk membantu Kejaksaan Agung yang mengusut kasus 'Papa Minta Saham' yang menjerat Mantan Ketua DPR Setya Novanto.
"Komisi III memutuskan untuk membentuk panitia kerja (panja) terkait penanganan hukum kasus Freeport," kata Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin dalam Raker dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1).
Namun, pendapat berbeda datang dari Anggota fraksi NasDem, Taufiqulhadi yang menilai panja PT freeport belum dibutuhkan. "Saya pikir belum perlu dan sebaiknya dikomunikasikan dulu dalam fraksi," sambut Taufiq.
-
Kenapa NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Siapa yang diprioritaskan NasDem untuk Pilgub Jakarta 2024? NasDem akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Bahkan, Anies dianggap menjadi tokoh prioritas untuk diusung pada Pilkada yang digelar November mendatang.
-
Apa yang ditolak oleh NasDem dan Demokrat? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Siapa yang mendukung Setyo Wahono? Dapat Dukungan dari Ulama Dalam maju sebagai Calon Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono mendapat dukungan dari para kiai dan ulama di Bojonegoro. Hal ini lantaran ia dianggap peduli meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren.Salah satu ulama yang mendukung Setyo Wahono adalah Kiai Safarun.
-
Siapa saja yang dipecat selain Jokowi? Selain Jokowi, Gibran, dan Bobby, terdapat 27 kader lain yang juga menerima sanksi berupa pemecatan. Keputusan ini menunjukkan bahwa tindakan tegas diambil terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran.
Namun, penolakan tersebut tak digubris oleh Aziz Syamsuddin selaku pimpinan Komisi III DPR. Dia menyatakan Panja bakal tetap berjalan. "Saya kira NasDem tidak setuju, tidak masalah," jawab Aziz.
Anggota Fraksi Golkar Jhon Kennedy Aziz mengatakan Panja tersebut sangat penting. Mengingat dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung menjadi topik yang paling lama menyita waktu untuk dibahas sejak, Selasa (19/1).
"Ini harus ada catatan ini. Karena dibahas lima jam. Tidak mungkin tidak penting," katanya.
Sementara itu, Anggota Fraksi PKS, Nasir Djamil, meskipun setuju diadakan Panja ini, tetapi dia meminta Panja harus dipertimbangkan.
"Saya sependapat. Kami usulkan frasa mempertimbangkan," kata Nasir.
Namun demikian, setelah mendengar pendapat dari beberapa masing-masing fraksi, Ketua Komisi III, Aziz Syamsudin pun memutuskan untuk dibahas lagi dalam rapat internal Komisi II.
"Ini hanya menjadi catatan bukan kesimpulan dalam rapat ini. Makanya saya sertakan dalam cacatan akhir saja supaya diketahui bersama dan menjadi pertimbangan," kata Aziz menutup rapat. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaTidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca SelengkapnyaAdi mengatakan pemberian izin Kelola tambang tersebut kurang tepat
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaPSI menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen.
Baca SelengkapnyaNasDem menilai PDIP tidak konsisten karena telah mengkhianati atau mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama antara Pemerintah dan DPR.
Baca SelengkapnyaMayoritas fraksi di Komisi III DPR menolak usulan agar Polri berada di bawah TNI atau Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan bahwa Surya Paloh merupakan ketua umum partai yang lebih memikirkan bangsa.
Baca SelengkapnyaNasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaPKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaFraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya