Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi III DPR usulkan bentuk Panja 'Papa Minta Saham' Freeport

Komisi III DPR usulkan bentuk Panja 'Papa Minta Saham' Freeport Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Komisi III DPR memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait penanganan hukum kasus PT Freeport Indonesia. Hal ini menjadi catatan akhir dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III bersama Jaksa Agung HM Prasetyo, Rabu (20/1). Pembentukan Panja tersebut bertujuan untuk membantu Kejaksaan Agung yang mengusut kasus 'Papa Minta Saham' yang menjerat Mantan Ketua DPR Setya Novanto.

"Komisi III memutuskan untuk membentuk panitia kerja (panja) terkait penanganan hukum kasus Freeport," kata Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin dalam Raker dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1).

Namun, pendapat berbeda datang dari Anggota fraksi NasDem, Taufiqulhadi yang menilai panja PT freeport belum dibutuhkan. "Saya pikir belum perlu dan sebaiknya dikomunikasikan dulu dalam fraksi," sambut Taufiq.

Orang lain juga bertanya?

Namun, penolakan tersebut tak digubris oleh Aziz Syamsuddin selaku pimpinan Komisi III DPR. Dia menyatakan Panja bakal tetap berjalan. "Saya kira NasDem tidak setuju, tidak masalah," jawab Aziz.

Anggota Fraksi Golkar Jhon Kennedy Aziz mengatakan Panja tersebut sangat penting. Mengingat dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung menjadi topik yang paling lama menyita waktu untuk dibahas sejak, Selasa (19/1).

"Ini harus ada catatan ini. Karena dibahas lima jam. Tidak mungkin tidak penting," katanya.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS, Nasir Djamil, meskipun setuju diadakan Panja ini, tetapi dia meminta Panja harus dipertimbangkan.

"Saya sependapat. Kami usulkan frasa mempertimbangkan," kata Nasir.

Namun demikian, setelah mendengar pendapat dari beberapa masing-masing fraksi, Ketua Komisi III, Aziz Syamsudin pun memutuskan untuk dibahas lagi dalam rapat internal Komisi II.

"Ini hanya menjadi catatan bukan kesimpulan dalam rapat ini. Makanya saya sertakan dalam cacatan akhir saja supaya diketahui bersama dan menjadi pertimbangan," kata Aziz menutup rapat. (mdk/ren)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Chico Hakim: PDIP Tidak Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Hanya Minta Pemerintah Kaji Ulang
Chico Hakim: PDIP Tidak Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Hanya Minta Pemerintah Kaji Ulang

Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser "Cekak!"

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.

Baca Selengkapnya
Gerindra soal Wacana Panja Netralitas Polri: Tidak Masuk Akal
Gerindra soal Wacana Panja Netralitas Polri: Tidak Masuk Akal

Tidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas PDIP di DPR Tolak Pemberian Izin Tambang, Ormas Keagamaan Bukan untuk Cari Untung!
VIDEO: Tegas PDIP di DPR Tolak Pemberian Izin Tambang, Ormas Keagamaan Bukan untuk Cari Untung!

Adi mengatakan pemberian izin Kelola tambang tersebut kurang tepat

Baca Selengkapnya
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
PSI Soal PPN 12 Persen: Lihat Jejak Digital, PDIP Jadi Pengusul dan Terlibat Panja UU HPP
PSI Soal PPN 12 Persen: Lihat Jejak Digital, PDIP Jadi Pengusul dan Terlibat Panja UU HPP

PSI menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen.

Baca Selengkapnya
NasDem Sebut PDIP Politisasi Isu PPN 12 Persen untuk Raih Simpati Publik
NasDem Sebut PDIP Politisasi Isu PPN 12 Persen untuk Raih Simpati Publik

NasDem menilai PDIP tidak konsisten karena telah mengkhianati atau mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama antara Pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya
7 Fraksi DPR Tolak Usulan PDIP soal Polri di Bawah TNI atau Kemendagri
7 Fraksi DPR Tolak Usulan PDIP soal Polri di Bawah TNI atau Kemendagri

Mayoritas fraksi di Komisi III DPR menolak usulan agar Polri berada di bawah TNI atau Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: RUU DKJ, Gubernur Jakarta Dipilih Presiden | Wajah Serius Anies Bela Surya Paloh
TOP NEWS: RUU DKJ, Gubernur Jakarta Dipilih Presiden | Wajah Serius Anies Bela Surya Paloh

Anies menegaskan bahwa Surya Paloh merupakan ketua umum partai yang lebih memikirkan bangsa.

Baca Selengkapnya
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna

NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.

Baca Selengkapnya
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI

PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih
DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih

Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur

Baca Selengkapnya