Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi III: Jangan memaksa, beri keleluasaan Presiden pilih Kapolri

Komisi III: Jangan memaksa, beri keleluasaan Presiden pilih Kapolri Sertijab Kapolda Metro Jaya. ©2016 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyadari, pergantian Kapolri menarik dibahas karena semakin dekatnya waktu pensiun Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang hanya menyisakan waktu satu bulan. Meski begitu ‎Bambang meminta agar tak ada pihak yang mendesak Presiden Jokowi segera menentukan pengganti Badrodin.

"‎Semua pihak hendaknya perlu menahan diri dengan tidak memaksa Presiden. Berikan keleluasaan kepada Presiden untuk memilih sosok Kapolri yang tepat," kata Bambang melalui pesan singkatnya, Senin (6/6).

Politikus Partai Golkar ini menilai, Polri memiliki sejumlah perwira tinggi yang sudah matang dan siap melanjutkan estafet tongkat komando institusi Bhayangkara. Dia yakin Jokowi tahu dan mencatat hal tersebut.

"Karena itu, proses perubahan kepemimpinan Polri hendaknya diserahkan pada pertimbangan dan kebijaksanaan Presiden, berdasarkan saran dari para perwira tinggi Polri sendiri," tuturnya.

Menurutnya, yang perlu dipegang Jokowi adalah UU No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat (2) tentang usia pensiun maksimal anggota Polri. Termasuk pengecualian tentang perpanjangan masa dinas aktif sampai dua tahun jika perwira bersangkutan memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan negara.

"Presiden tentu akan memilih figur Kapolri sesuai dengan tantangan terkini. Selain masalah sosial, politik dan hukum yang tengah mengemuka saat ini, Presiden pun tampaknya butuh Kapolri yang mampu memberi dukungan maksimal terhadap upaya pemerintah mewujudkan iklim kondusif bagi percepatan pertumbuhan investasi asing maupun lokal," ujarnya.

Bambang melihat kecenderungan ini dari insiatif Jokowi yang belum lama ini memanggil Kapolri, Jaksa Agung dan pimpinan KPK terkait rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Dia menganggap Jokowi ingin adanya keseragaman persepsi antara pemerintah dan penegak hukum terhadap rencana kebijakan tax amnesty itu.

"Jika sudah waktunya, saya yakin Presiden tidak akan kesulitan memilih sosok Kapolri baru. Polri memiliki sejumlah perwira yang sudah matang dan siap memimpin," ungkapnya.

Menurut Bambang, sejauh ini ada beberapa orang yang bisa menjadi kandidat Kapolri. Beberapa di antaranya, Wakil Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang sudah teruji dan lolos fit and proper test di DPR RI beberapa waktu lalu. Ada juga Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso, Inspektur Pengawas Umum Komjen Pol Dwi Priyatno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Tito Karnavian dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Pol Syafruddin.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bela Kapolri, TJI Ungkap 3 Kubu Capres Gunakan Kata ‘Keberlanjutan’
Bela Kapolri, TJI Ungkap 3 Kubu Capres Gunakan Kata ‘Keberlanjutan’

Menurut Reza, tidak ada yang salah atas statement Kapolri tersebut

Baca Selengkapnya
Jokowi Siap Beri Saran Susunan Kabinet Prabowo, Golkar: Memangnya Salah?
Jokowi Siap Beri Saran Susunan Kabinet Prabowo, Golkar: Memangnya Salah?

Dave menilai, Jokowi sebagai presiden ada baiknya saling diskusi dengan Prabowo yang bakal melanjutkan pemerintahannya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kapolri Listyo Tegas Serukan Cari Pemimpin yang Melanjutkan Estafet Kepemimpinan
VIDEO: Kapolri Listyo Tegas Serukan Cari Pemimpin yang Melanjutkan Estafet Kepemimpinan

Kapoli Listyo Sigit Prabowo melihat adanya situasi panas selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
PDIP: Prabowo Enggak Perlu Ragu Imbau Jokowi Jangan Terlalu Cawe-Cawe di Pilkada
PDIP: Prabowo Enggak Perlu Ragu Imbau Jokowi Jangan Terlalu Cawe-Cawe di Pilkada

Hasto ungkap hasrat Jokowi yang terus ingin berkuasa meski sudah tak lagi menjadi presiden.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Reaksi Jokowi Soal Putusan MK, Gibran Bisa Jadi Cawapres
VIDEO: Reaksi Jokowi Soal Putusan MK, Gibran Bisa Jadi Cawapres

Presiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya
Jika Diminta, Jokowi Tak Masalah Memberi Saran Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran
Jika Diminta, Jokowi Tak Masalah Memberi Saran Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Jokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya
Situasi Politik Mulai Hangat, Jokowi Minta Relawan Jangan Fitnah dan Baperan
Situasi Politik Mulai Hangat, Jokowi Minta Relawan Jangan Fitnah dan Baperan

Jokowi meminta seluruh relawan tidak melakukan provokasi dan fitnah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: TKN Prabowo Amini Ucapan Jokowi Presiden Boleh Memihak & Kampanye, Tapi?
VIDEO: TKN Prabowo Amini Ucapan Jokowi Presiden Boleh Memihak & Kampanye, Tapi?

Habiburokhman mengamini ucapan Jokowi mengenai Presiden boleh memihak dan mendukung pasangan Capres dan Cawapres

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: Jokowi Sebut Prabowo Pemimpin Kuat | Putusan MKMK Copot Anwar Usman
TOP NEWS: Jokowi Sebut Prabowo Pemimpin Kuat | Putusan MKMK Copot Anwar Usman

Jokowi ingin Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang kuat. Karena Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons Kejutan Jokowi Blak-blakan Soal Putusan MK, Gibran Bisa Jadi Cawapres
VIDEO: Respons Kejutan Jokowi Blak-blakan Soal Putusan MK, Gibran Bisa Jadi Cawapres

Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres.

Baca Selengkapnya