Komisi III: Jangan memaksa, beri keleluasaan Presiden pilih Kapolri
Merdeka.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyadari, pergantian Kapolri menarik dibahas karena semakin dekatnya waktu pensiun Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang hanya menyisakan waktu satu bulan. Meski begitu Bambang meminta agar tak ada pihak yang mendesak Presiden Jokowi segera menentukan pengganti Badrodin.
"Semua pihak hendaknya perlu menahan diri dengan tidak memaksa Presiden. Berikan keleluasaan kepada Presiden untuk memilih sosok Kapolri yang tepat," kata Bambang melalui pesan singkatnya, Senin (6/6).
Politikus Partai Golkar ini menilai, Polri memiliki sejumlah perwira tinggi yang sudah matang dan siap melanjutkan estafet tongkat komando institusi Bhayangkara. Dia yakin Jokowi tahu dan mencatat hal tersebut.
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Apa harapan Jokowi untuk Pemilu 2024? 'Ya ini adalah pesta demokrasi kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jurdil, luber dan diiktui oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraaan karena ini adalah pesta rakyat. Pesta demokrasi,' jelasnya.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
"Karena itu, proses perubahan kepemimpinan Polri hendaknya diserahkan pada pertimbangan dan kebijaksanaan Presiden, berdasarkan saran dari para perwira tinggi Polri sendiri," tuturnya.
Menurutnya, yang perlu dipegang Jokowi adalah UU No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat (2) tentang usia pensiun maksimal anggota Polri. Termasuk pengecualian tentang perpanjangan masa dinas aktif sampai dua tahun jika perwira bersangkutan memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan negara.
"Presiden tentu akan memilih figur Kapolri sesuai dengan tantangan terkini. Selain masalah sosial, politik dan hukum yang tengah mengemuka saat ini, Presiden pun tampaknya butuh Kapolri yang mampu memberi dukungan maksimal terhadap upaya pemerintah mewujudkan iklim kondusif bagi percepatan pertumbuhan investasi asing maupun lokal," ujarnya.
Bambang melihat kecenderungan ini dari insiatif Jokowi yang belum lama ini memanggil Kapolri, Jaksa Agung dan pimpinan KPK terkait rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Dia menganggap Jokowi ingin adanya keseragaman persepsi antara pemerintah dan penegak hukum terhadap rencana kebijakan tax amnesty itu.
"Jika sudah waktunya, saya yakin Presiden tidak akan kesulitan memilih sosok Kapolri baru. Polri memiliki sejumlah perwira yang sudah matang dan siap memimpin," ungkapnya.
Menurut Bambang, sejauh ini ada beberapa orang yang bisa menjadi kandidat Kapolri. Beberapa di antaranya, Wakil Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang sudah teruji dan lolos fit and proper test di DPR RI beberapa waktu lalu. Ada juga Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso, Inspektur Pengawas Umum Komjen Pol Dwi Priyatno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Tito Karnavian dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Pol Syafruddin.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Reza, tidak ada yang salah atas statement Kapolri tersebut
Baca SelengkapnyaDave menilai, Jokowi sebagai presiden ada baiknya saling diskusi dengan Prabowo yang bakal melanjutkan pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaKapoli Listyo Sigit Prabowo melihat adanya situasi panas selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap hasrat Jokowi yang terus ingin berkuasa meski sudah tak lagi menjadi presiden.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta seluruh relawan tidak melakukan provokasi dan fitnah.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman mengamini ucapan Jokowi mengenai Presiden boleh memihak dan mendukung pasangan Capres dan Cawapres
Baca SelengkapnyaJokowi ingin Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang kuat. Karena Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan.
Baca SelengkapnyaJokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres.
Baca Selengkapnya