Komisi III kecewa Jokowi batal lantik Komjen Budi Gunawan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Jokowi menunjuk Wakalpolri Badrodin Haiti untuk menjadi calon Kapolri yang baru.
Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan mengaku kecewa dengan keputusan Jokowi tersebut. Dia berharap setelah proses praperadilan Komjen Budi Gunawan dikabulkan maka Jokowi akan melantiknya.
"Tentu kami kecewa dengan putusan ini. Karena kami sampai berharap bahwa Pak Jokowi bilang menunggu hasil proses praperadilan untuk melantik Pak Budi. Tapi setelah diputus beliau malah mengumumkan BG tidak jadi dilantik dan diganti Pak Badrodin," kata Trimedya di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Siapa yang mendapatkan pesan dari Kapolri? Peraih Adhi Makayasa Akpol 2024 diberi pesan oleh Kapolri. Begini isinya.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
Menurutnya saat ini DPR akan menunggu surat dari Jokowi untuk pengajuan Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru. Namun, DPR sendiri telah mengagendakan reses mulai besok yang akan menjadi kendala waktu untuk membahas.
"Tentu sebagai anggota DPR, komisi III kami menunggu surat. Nanti akan kami tanya ke pimpinan dan akan kami pelajari dulu surat tersebut. Cuma problemnya hari ini adalah penutupan masa sidang, artinya mulai besok kita reses. Sehingga untuk membahas pergantian Kapolri baru dibahas setelah masa sidang akan datang," terang dia.
Lanjut dia, Komisi III akan mempelajari dulu surat yang dilayangkan Jokowi tentang nama calon Kapolri baru. Keputusan untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri baru akan diputuskan dalam rapat komisi III.
"Semua tergantung Presiden, itukan hak beliau mengusulkan nama calon Kapolri. Apakah DPR mau melakukan fit and proper test apa tidak, nanti akan ditentukan setelah kami bahas bersama di komisi III," pungkas dia.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.
Baca Selengkapnya10 gubernur akan mengakhiri masa jabatannya di Bulan September
Baca SelengkapnyaJokowi mengusulkan M. Herindra yang saat ini menjabat Wakil Menteri Pertahanan 2019-2024 menggantikan Budi Gunawan.
Baca SelengkapnyaPDIP menanggapi isu pergantin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).
Baca SelengkapnyaGibran meminta awak media untuk bertanya kepada yang mengusulkan.
Baca SelengkapnyaJokowi telah menunjukkan bahwa ia solid bersama relawannya dengan memberikan jabatan di kabinet, ketimbang PDIP sebagai partainya.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi III DPR berduka karena penegak hukum justru menjadi tersangka kasus hukum.
Baca SelengkapnyaKaesang menganku enggan menanggapi urusan partai lain.
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaPutusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaBatalnya RUU tersebut disahkan membuat putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep tak bisa maju pada pemilihan gubernur (Pilgub) 2024.
Baca SelengkapnyaDisinggung soal arah dukungan Jokowi, Puan meminta awak media bertanya kepada presiden langsung.
Baca Selengkapnya