Follow
Komisi III sebut Jokowi tak langgar UU saat batal lantik Komjen BG
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyebut tidak ada yang dilanggar oleh Presiden Joko Widodo saat membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebab, hak prerogratif Presiden untuk menunjuk maupun memberhentikan seseorang sebagai Kapolri.
"Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri adalah hak prerogratif Presiden. Sehingga menurut saya tidak melanggar UU. Tentu saat mencalonkan BG kan sudah dicek dan ricek kemudian dibatalkan. Menurut saya tidak melanggar Undang-Undang," kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).
Sementara, ketika ditanya apakah Komisi III akan meloloskan Komjen Pol Badrodin Haiti yang telah ditunjuk sebagai pengganti Budi Gunawan dia tak mau berkomentar lebih jauh.
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Apa predikat yang diterima Polri? Mahasiswa Beri Apresiasi Polri Berpredikat Lembaga Bercitra Baik Versi Litbang Kompas Hal ini tak lepas dari kerja keras Polri di bawah komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Mahasiswa Apresiasi Polri atas hasil survei Litbang Kompas baru-baru ini. Dalam survei tersebut Polri menempati urutan teratas setelah TNI sebagai lembaga yang memiliki citra terbaik.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Kita belum tahu. Tapi saya sebagai kader PPP tentu kita menerima karena wewenang presiden. Tentu disertai dengan beberapa catatan," kata dia. (mdk/ian)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi mempertanyakan dirinya yang katanya disebut akan menjadi ketua maupun dewan pembina Partai Golkar.
Baca Selengkapnya
Puan bongkar fakta kabar Jokowi minta tiga periode ke Megawati.
Baca Selengkapnya
Bahlil Usul Jokowi jadi Penasihat Khusus Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Bambang Widjojanto mengungkit wacana perpanjangan masa jabatan presiden
Baca Selengkapnya
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar.
Baca Selengkapnya
Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu bakal mengisi posisi Ketua Dewan Pembina Golkar.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Megawati dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca Selengkapnya
Bahlil menegaskan, dirinya yang pertama kali melontarkan isu perpanjangan 3 periode.
Baca Selengkapnya
Hasto juga menyinggung adanya permintaan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode
Baca Selengkapnya
Munas Golkar mengesahkan Bahlil Lahadalia menjadi ketua umum Partai Golkar, Rabu (21/8).
Baca Selengkapnya