Komisi III sebut kaburnya Labora jadi tamparan keras buat Menkum HAM
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding menegaskan bahwa kaburnya terpidana rekening gendut polisi, Labora Sitorus merupakan tamparan keras bagi Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly.
"Saya kira ini menunjukkan ketidakmampuan Menkum HAM dalam rangka melakukan suatu pengawasan terhadap para bawahannya khususnya di Dirjen pas. Ini sungguh sangat memalukan, ini ironi dan tamparan bagi Kemenkum HAM, seorang yang sudah berada di bawah pengawasannya, tanggung jawabnya kok bisa dia kabur melarikan diri," kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3).
Politisi Partai Hanura ini menjelaskan bahwa kaburnya Labora bisa menjadi evaluasi menyeluruh kepada jajaran Kemenkum HAM khususnya di Dirjen pas. Sudding menuding Kemenkum HAM memang tidak mampu menjalankan tupoksinya secara baik.
-
Siapa yang mengawasi kinerja Kemenkumham? Pada dasarnya, lanjut Yasonna, Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga masyarakat mengawasi kita, sekecil apapun gerak-gerik kita terus dipantau.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Apa masalah di Embung Kebumen? Bukannya disambut suka cita, pembangunan embung tersebut justru menimbulkan masalah baru, yaitu tanah longsor yang membahayakan warga.'Waktu embung ini sudah jadi 100 persen, serang beberapa bulan hujan terus menerus. Akibatnya jebol dan banyak bagian yang longsor. Setelah perbaikan, hujan turun, jebol lagi,' kata Kepala Desa Giritirto, Sugito, mengutip YouTube Liputan6 pada Senin (22/1).
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
"Kita lihat selama ini Kemenkum HAM tidak ada hasil signifikan yang dilakukan pada perbaikan di sistem lembaga pemasyarakatan," tuturnya.
Sudding menilai, Labora dipindahkan ke penjara manapun akan percuma. Sebab menurutnya manajemen pengawasan di penjara tergolong buruk.
"Sepanjang aparat oknum penjaga masih memberikan ruang kepada napi untuk apakah dia kabur, keluar masuk penjara, atau memberikan fasilitas berlebih kepada napi. Saya kira ini masalah yang selama ini terjadi di lapas. Mau dipindahkan kemanapun, selama aparat petugas tidak menjalankan tugasnya dengan baik, saya kira bukan jalan keluar," ungkapnya.
Sudding menyayangkan berulang kali Menkum HAM kebobolan terkait pengawasan di lapas. Dia berharap Menkum HAM segera memberikan tindakan tegas.
"Jadi ada pembiaran yang dilakukan, seakan-akan aparat-aparat di bawah, apakah ada pemberian, kerjasama dari napi, apakah ada upeti dan sebagainya. Sehingga ada suatu jaringan terkordinasi secara baik," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KontraS menilai bahwa momentum ini kurang maksimal untuk menggali ‘Isi Kepala’ para Calon Presiden terkait isu HAM
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyentil Mahfud. Dia mengungkit kinerja Mahfud saat menjabat Menko Polhukam selama hampir lima tahun.
Baca SelengkapnyaAsisten Hasto PDIP sebelumnya melaporkan dugaan pelanggaran penyidik KPK ke Dewas dan Komnas HAM.
Baca SelengkapnyaPemantauan Komnas HAM menghasilkan tiga kesimpulan dan sejumlah poin rekomendasi bagi empat kementerian/lembaga.
Baca SelengkapnyaRapat hari ini adalah rapat perdana Natalius Pigai usai resmi menjabat sebagai Menteri HAM.
Baca SelengkapnyaNamun, menurut Benny, Dewas KPK tak sepenuhnya menjalankan tugas tersebut.
Baca SelengkapnyaStaf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Kusnadi memilih mendatangi Gedung Bareskrim Polri
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan (HH), tersangka kasus suap pengurusan perkara.
Baca SelengkapnyaDalam debat keempat Pilpres 2024 Mahfud sempat menyinggung soal permasalahan SDA lantaran pedang hukum yang tumpul ke bawah.
Baca SelengkapnyaJaksa punya waktu 14 hari untuk menyatakan kasasi, dan menyusun memori kasasi, setelah sidang putusan.
Baca SelengkapnyaKuasa hukum menyebut, ada kesalahan dalam proses penyitaan barang bukti milik staf Hasto, Kusnadi.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K Harman menyindir pedas Kementerian Hukum dan HAM ketika rapat kerja bersama, Rabu (12/6)
Baca Selengkapnya