Komisi III sebut kaburnya Labora jadi tamparan keras buat Menkum HAM
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding menegaskan bahwa kaburnya terpidana rekening gendut polisi, Labora Sitorus merupakan tamparan keras bagi Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly.
"Saya kira ini menunjukkan ketidakmampuan Menkum HAM dalam rangka melakukan suatu pengawasan terhadap para bawahannya khususnya di Dirjen pas. Ini sungguh sangat memalukan, ini ironi dan tamparan bagi Kemenkum HAM, seorang yang sudah berada di bawah pengawasannya, tanggung jawabnya kok bisa dia kabur melarikan diri," kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3).
Politisi Partai Hanura ini menjelaskan bahwa kaburnya Labora bisa menjadi evaluasi menyeluruh kepada jajaran Kemenkum HAM khususnya di Dirjen pas. Sudding menuding Kemenkum HAM memang tidak mampu menjalankan tupoksinya secara baik.
-
Siapa yang mengawasi kinerja Kemenkumham? Pada dasarnya, lanjut Yasonna, Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga masyarakat mengawasi kita, sekecil apapun gerak-gerik kita terus dipantau.
-
Kenapa PPK dan PPS Situbondo dianggap melanggar kode etik? Agita Primasanti menegaskan bahwa anggota PPK dan PPS sampai dengan saat ini masih menyandang status sebagai penyelenggara pemilu, sehingga harus menjaga marwah penyelenggara dengan tidak berafiliasi ataupun mendukung salah satu calon.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Apa masalah di Embung Kebumen? Bukannya disambut suka cita, pembangunan embung tersebut justru menimbulkan masalah baru, yaitu tanah longsor yang membahayakan warga.'Waktu embung ini sudah jadi 100 persen, serang beberapa bulan hujan terus menerus. Akibatnya jebol dan banyak bagian yang longsor. Setelah perbaikan, hujan turun, jebol lagi,' kata Kepala Desa Giritirto, Sugito, mengutip YouTube Liputan6 pada Senin (22/1).
-
Siapa yang diduga melanggar kode etik di Pilkada Situbondo? Puluhan orang panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di Pilkada Situbondo, Jawa Timur, diduga melanggar kode etik.
"Kita lihat selama ini Kemenkum HAM tidak ada hasil signifikan yang dilakukan pada perbaikan di sistem lembaga pemasyarakatan," tuturnya.
Sudding menilai, Labora dipindahkan ke penjara manapun akan percuma. Sebab menurutnya manajemen pengawasan di penjara tergolong buruk.
"Sepanjang aparat oknum penjaga masih memberikan ruang kepada napi untuk apakah dia kabur, keluar masuk penjara, atau memberikan fasilitas berlebih kepada napi. Saya kira ini masalah yang selama ini terjadi di lapas. Mau dipindahkan kemanapun, selama aparat petugas tidak menjalankan tugasnya dengan baik, saya kira bukan jalan keluar," ungkapnya.
Sudding menyayangkan berulang kali Menkum HAM kebobolan terkait pengawasan di lapas. Dia berharap Menkum HAM segera memberikan tindakan tegas.
"Jadi ada pembiaran yang dilakukan, seakan-akan aparat-aparat di bawah, apakah ada pemberian, kerjasama dari napi, apakah ada upeti dan sebagainya. Sehingga ada suatu jaringan terkordinasi secara baik," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KontraS menilai bahwa momentum ini kurang maksimal untuk menggali ‘Isi Kepala’ para Calon Presiden terkait isu HAM
Baca SelengkapnyaKetua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut Mahkamah Agung paling banyak diadukan masyarakat. Terutama masalah mafia peradilan
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyentil Mahfud. Dia mengungkit kinerja Mahfud saat menjabat Menko Polhukam selama hampir lima tahun.
Baca SelengkapnyaMA dianggap lamban merespons saat dikonfirmasi soal temuan ataupun aduan masyarakat yang diterima Komisi III.
Baca SelengkapnyaKeduanya diminta klarifikasi terkait kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Sulteng dan NTT sehingga menyedot perhatian publik.
Baca SelengkapnyaAsisten Hasto PDIP sebelumnya melaporkan dugaan pelanggaran penyidik KPK ke Dewas dan Komnas HAM.
Baca SelengkapnyaKubu Tom Lembong mempersoalkan penangkapan dan penetapan tersangka mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaPemantauan Komnas HAM menghasilkan tiga kesimpulan dan sejumlah poin rekomendasi bagi empat kementerian/lembaga.
Baca SelengkapnyaRapat hari ini adalah rapat perdana Natalius Pigai usai resmi menjabat sebagai Menteri HAM.
Baca SelengkapnyaNamun, menurut Benny, Dewas KPK tak sepenuhnya menjalankan tugas tersebut.
Baca SelengkapnyaStaf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Kusnadi memilih mendatangi Gedung Bareskrim Polri
Baca SelengkapnyaKomisi III menghormati jika Hasto ingin memberikan pembelaan karena menjadi bagian hak sebagai warga negara.
Baca Selengkapnya