Komisi III yakin mutasi Kapolda NTT tak terkait miras Herman Hery
Merdeka.com - Akhir 2015, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menerbitkan Surat Telegram Rahasia dengan Nomor ST/2718/XII/2015. Isinya rotasi di tubuh Polri, termasuk pergantian tujuh kapolda. Salah satunya Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigjen Endang Sunjaya yang digeser menjadi Irwil III Itwasum Polri. Posisinya digantikan Brigjen Widiyo Sunaryo yang sebelumnya bertugas di Div Hubinter Mabes Polri.
Sebelum mutasi Brigjen Endang dari kursi Kapolda NTT, ramai diberitakan terkait perseteruan antara anggota komisi III DPR Herman Hery terkait razia miras yang dilakukan Kasubdit Narkoba Polda NTT, AKPB Albert Neno. Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad langsung buru-buru menepis jika ada yang mengaitkan mutasi Kapolda NTT dengan kasus kepemilikan miras Herman Hery dan perseteruan dengan Albert Neno.
"Menurut saya tidak relevan jika proses rotasi ini dikaitkan dengan perkara yang sedang dalam sorotan media sekarang. Karena itu kan rotasi bukan cuma satu, ada banyak jabatan, banyak personel yang ikut rotasi tersebut," ujar Dasco saat dihubungi merdeka.com, Senin (4/1).
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Bagaimana DPR mendorong Polri untuk menuntaskan kasus FP? Selanjutnya, Sahroni terus mendorong Polri agar menuntaskan kasus ini dengan menangkap pelaku utama, yaitu FP.
-
Kapan DPR mengapresiasi rencana Polda Metro Jaya? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Kenapa DPR khawatir dengan tindakan polisi? 'Ini berbahaya sekali kalau benar terjadi. Jangan sampai ada jajaran di bawah melakukan intimidasi terhadap siapa pun, apalagi ada kaitannya dengan konteks kepemiluan.'
Politikus Partai Gerindra ini yakin tidak ada intervensi dari pihak luar dalam proses mutasi di tubuh institusi bhayangkara. Dasco menegaskan, pergantian Kapolda NTT berdasarkan keputusan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri.
"Kita kan sama-sama tahu bahwa untuk proses mutasi, rotasi itu kan harus lewat dari evaluasi Wanjakti Polri. Tidak bisa tiba-tiba terjadi begitu saja," tuturnya.
Dasco yakin proses mutasi atau rotasi sudah direncanakan jauh hari. Bahkan sudah disiapkan jauh sebelum kasus yang melibatkan Herman Hery. Hanya saja eksekusinya baru dilakukan. "Rencana rotasi ada enam atau tujuh Polda itu sudah direncanakan Polri jauh hari kira-kira mungkin pertengahan atau awal Desember," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Benny K Harman mengungkap sosok 'Ngeri' di Polda NTT yang pernah bikin Ipda Rudy Soik dijebloskan ke penjara.
Baca SelengkapnyaDPR tidak ingin berasumsi atas peristiwa atau kejadian yang memang belum adanya pernyataan secara resmi.
Baca SelengkapnyaUsulan ini muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Polri
Baca SelengkapnyaKapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Mohang Silitonga rapat dengan Komisi III membahas kasus Ipda Rudy Soik buntut pembongkaran mafia BBM
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca SelengkapnyaPolri diharapkan menjalankan fungsinya untuk mengamankan pemilu agar damai.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menilai, perlu adanya evaluasi terkait pemecatan Ipda Rudy Soik tersebut.
Baca SelengkapnyaKasat Reserse Narkoba Polresta Barelang Kompol Satria Nanda bersama 9 personelnya diduga menyisihkan 1 kg barang bukti sabu-sabu.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR dari NTT, Stevano Rizki Adranacus menyatakan siap mengawal kasus tersebut hingga tuntas.
Baca SelengkapnyaTidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca SelengkapnyaProses pembahasan yang cepat juga berpeluang terjadi jika pemerintah tak keberatan dengan perubahan tersebut.
Baca Selengkapnya