Komisi IV DPR dukung Amien Rais adu data dengan Luhut soal reklamasi
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan mendukung rencana Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, menantang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan adu gagasan dan data terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Menurutnya, adu data itu bisa memperkuat dasar hukum dari megaproyek reklamasi. "Bagus saja agar keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik sesuai data dan fakta, dan ini juga akan memperkuat kepastian hukum bagi pengembang dan investasi," kata Daniel saat dihubungi merdeka.com, Rabu (17/5).
Dengan adanya adu data dan gagasan itu, kata Daniel, pemerintah bisa mendapatkan masukan untuk dalam pengambilan keputusan terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta itu. "Untuk kebaikan kenapa enggak dukung? Pemerintah juga butuh data yang valid," jelasnya.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
Secara pribadi, Wasekjen PKB ini mendukung proyek reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan. Namun, pemerintah harus memperhatikan sejumlah hal, seperti pelaksanaan proyek sesuai dengan UU, adanya soal kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan jaminan kehidupan layak bagi nelayan yang terkena dampak reklamasi.
"Saya setuju selama dipenuhi 3 hal, sesuai peraturan dan UU, harus ada amdal kawasan sehingga tidak menimbulkan bencana lingkungan dan bencana sosial. Serta ada jaminan mata pencaharian dan penghidupan nelayan terdampak," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menantang keakuratan data dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta.
"Kemudian kita menghargai Pak Luhut Pandjaitan dan dia menghargai kita mari kita adu fakta dan data. Kalau memang (data) Pak Luhut justru reklamasi mengurangi banjir itu betul yah sudah saya tiarap, tapi kalau data kita lebih kuat Pak Luhut mohon maaf hentikan (reklamasi)," kata Amien di Gedung DPR, Senayan, Selasa kemarin.
Lebih lanjut, tegas Mantan Ketua MPR ini, Menteri Luhut lah yang pertama kali menantang adu data terkait proyek reklamasi.
"Apalagi ini Pak Luhut yang menantang, saya (Luhut) sudah punya data saya sudah punya tim, tapi buktinya ini aja masih disiapkan oleh Bappenas," jelasnya.
Amien siap mengalah jika pihak Menteri Luhut memiliki data yang benar soal reklamasi Jakarta dan warga sekitar mendapatkan manfaat dari proyek tersebut. Namun sebaliknya, jika data yang diperoleh dari tim penolak reklamasi benar maka pihak Luhut yang harus menerima dengan menyetop proyek tersebut. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Baleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.
Baca SelengkapnyaLaporan itu bagus apabila diproses oleh Bawaslu, karena sumber datanya dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mencecar tajam Jaksa Agung terkait aliran duit suap
Baca SelengkapnyaAnies mengakui data lahan Prabowo bersumber dari Jokowi saat debat Pilpres 2019.
Baca SelengkapnyaMenurut JK, alangkah baiknya bila Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan anggota Baleg DPR RI, Benny K. Harman terlibat adu mulut saat membahas status RUU Perampasan Aset
Baca SelengkapnyaAnies memakai data Jokowi untuk mengungkap lahan milik Prabowo yang disebut mencapai 340 ribu hektar.
Baca SelengkapnyaArah dukungan politik dari Anies Baswedan dan relawannya, bisa menjadi penentu pemenang Pilkada DKI.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum Supratman Andi Agtas bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal RUU Perampasan Aset.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla memberikan penjelasanny terkait lahan milik Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaAmien Rais berharap tidak terjadi kecurangan secara substansial demi memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).
Baca Selengkapnya