Komisi IX Desak Jokowi Terapkan PSBB atau Lockdown Pulau Jawa
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi PDIP Charles Honoris meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara nasional. Menurutnya, PPKM Mikro tidak lagi efektif dengan melihat angka kasus harian Covid-19 yang terus mencetak rekor belakangan ini.
"Untuk menyelamatkan hilir yang nyaris kolaps, Presiden Jokowi perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya lockdown di Pulau Jawa, yang berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran, kecuali pada segelintir sektor usaha vital tertentu," katanya, Minggu (27/6).
"Kalau pembatasan mobilitas besar-besaran tidak dilakukan di hulu, maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apa pun di hilir tetap tidak akan memadai," sambungnya.
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
-
Apa imbauan DPR kepada masyarakat? 'Untuk seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat, jangan takut untuk melapor dan memviralkan kalau mengalami intimidasi dari oknum aparat.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Mengapa DPR ingatkan OJK untuk hati-hati? Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
Belum lagi, kata politikus PDIP ini, tidak semua provinsi memiliki kapasitas fasilitas kesehatan yang sama. Kondisi faskes di Pulau Jawa tentu berbeda dengan di Indonesia Timur.
"Kita tentu tidak ingin, jika tanpa pembatasan sosial besar-besaran, provinsi lain seperti di Indonesia Timur, yang BOR faskesnya saat ini masih hijau, menjadi kacau balau seperti faskes Pulau Jawa sekarang," ucapnya.
Charles melihat, faskes di hilir tak akan kuat meredam lonjakan bila angka penularan dari hulu sangat deras. Maka dari itu, derasnya penularan Covid di hulu harus diredam sedini mungkin dengan pembatasan sosial besar-besaran
"Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Jangan sampai ini semakin gawat, dan akhirnya kita semua tersapu 'banjir bandang' yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tapi telat kiita tanggulangi," pungkasnya.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polusi udara di Jakarta saat ini semakin memburuk.
Baca SelengkapnyaKasus ISPA di Jabodetabek meningkat drastis gara-gara polusi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai kualitas udara di Jakarta telah mencapai tingkat yang membahayakan.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaPuan mendorong agar Pemerintah memperkuat infrastruktur penyedia air untuk warga.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.
Baca SelengkapnyaDaniel mengatakan, kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, edukasi dan kesadaran masyarakat harus gencar dilakukan terkait informasi wabah Mpox tersebut,
Baca SelengkapnyaPuan Maharani meminta Pemerintah melakukan mitigasi dan memperkuat sistem early warning, terutama di daerah rawan bencana.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam penyelesaian krisis air bersih.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan Maharani, infrastruktur yang kokoh akan mengurangi risiko bencana alam akibat cuaca ekstrem.
Baca SelengkapnyaMengingat virus cacar monyet bukanlah penyakit sembarangan.
Baca Selengkapnya