Komisi IX DPR Desak Polisi Usut Tuntas Dugaan Mafia Alkes
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mendesak Polisi membongkar dugaan adanya praktik mafia alat kesehatan (Alkes) impor. Hal ini diduga menjadi penyebab rendahnya tracing covid-19 dan mahalnya alat untuk tes PCR dan Swab Antigen itu.
"Ini perlu didalami pihak kepolisian, tinggal panggil importir-importir itu. Agar terang kasusnya maka perlu pendalaman," ujar Rahmad kepada wartawan, Kamis (26/8).
Menurut Rahmad, pengusaha boleh saja mencari untung dari penjualan alat-alat kesehatan termasuk PCR dan swab antigen. Namun meraup keuntungan tersebut janganlah berlebihan dan menyusahkan rakyat.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Bagaimana KPK menyita barang Hasto? Penyitaan itu dilakukan oleh salah seorang penyidik bernama Rossa Purbo Bekti. Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Apa yang ditemukan KPK di Basarnas? Lembaga antirasuah mengungkap kasus dugaan korupsi di Basarnas.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
"Saya bilang silakan untung, tapi untung yang wajar dan sesuai dengan kantongnya rakyat. Jangan malah memberatkan. Karena itu, yang paling utama ini tugas pemerintah untuk mendalami," katanya.
Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menuturkan, memang seharusnya Indonesia bisa memproduksi alat kesehatan sendiri. Bahkan, dari tahun 2020 lalu DPR telah merekomendasikan bahwa Indonesia ketergantungan impor hanya 70 persen dari sebelumnya 90 persen.
"Kalau idealnya kita bisa produksi sendiri. Bahkan, Komisi IX DPR bahkan dalam rapat-rapat memerintahkan di tahun 2020 untuk menaikan produksi dalam negeri 20 persen, jadi ketergantungan kita impor 90 persen dikurangi 20 persen jadi tinggal 70 persen," ungkapnya.
Rahmad juga menegaskan, jika ada pihak-pihak yang sengaja mempermainkan harga alat-alat kesehatan jauh di bawah standar. Maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bisa bertindak.
Sementara jika ada mafia alat kesehatan seperti yang melakukan pengelapan ataupun melakukan penyelundukan. Maka dia meminta polisi untuk turun tangan.
"Jadi kalau usaha apapun yang berlawanan dengan hukum ya tetap polisi akan mengambil tindakan," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaKPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaPencegahan ke luar negeri lima orang tersebut mulai berlaku enam bulan pertama dan dapat diperpanjang.
Baca SelengkapnyaKPK menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) penanganan Covid-19 di Kemenkes RI.
Baca SelengkapnyaSebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.
Baca SelengkapnyaIa meyakini pengusutan kasus tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaDia meminta agar pendekatan hukum termasuk korupsi di dalamnya ini dapat diluruskan dan dimurnikan.
Baca SelengkapnyaDalam penyidikan kasus ini, KPK sudah menentukan pihak yang akan bertanggungjawab.
Baca SelengkapnyaKPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI
Baca SelengkapnyaNilai proyek yang mencapai nilai triliunan Rupiah tersebut untuk pengadaan 5 juta set APD.
Baca Selengkapnyaintinya siapa pun terlibat diproses, silakan, asal jangan tebang pilih," kata Benny
Baca Selengkapnya