Komisi IX DPR Nilai PPKM Mikro Kebijakan Tepat Hadapi Lonjakan Covid-19
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena, menilai PPKM Mikro merupakan kebijakan tepat untuk menangani lonjakan kasus Covid-19. Melki menyebutkan sejumlah alasannya.
"Terkait kebijakan pemerintah yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa pilihan paling tepat saat ini adalah PPKM Mikro. Tentu ini sudah melalui pertimbangan, diskusi, pembahasan, dan lebih dari pada itu pengalaman kita berkali-kali dalam penanganan lonjakan Cobid-19 itu adalah berbagai pola dan yang paling tepat adalah PPKM Mikro yang sudah menjadi pilihan pemerintah," ujar Melki kepada wartawan, Kamis (24/6).
Menurut Melki, PPKM Mikro membantu pembatasan aktivitas di level hulu. Yaitu di level RT/RW, kelurahan, desa dan sebagai. Supaya masyarakat bisa dikendalikan agar tidak beraktivitas dalam jumlah besar.
-
Bagaimana PKL di bantu? Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan tidak hanya membawa dampak positif bagi pedagang dan masyarakat, tetapi juga menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih kondusif di area tersebut
-
Bagaimana PKM dilakukan? PKM adalah perwujudan penelitian, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, inovasi teknologi, atau karya tulis di kalangan mahasiswa.
-
Apa manfaat PKL? Berikut beberapa manfaat PKL yang bisa didapatkan:• Penerapan Pengetahuan Praktis: Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari di kelas dalam situasi dunia nyata.
-
Bagaimana pengendalian sosial membantu masyarakat? Pemberlakuan pengendalian sosial diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang.
-
Apa itu PKM? PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa, Ini Penjelasan Lengkapnya PKM membantu meningkatkan mutu mahasiswa agar optimal saat terjun ke masyarakat.
-
Bagaimana PKL membantu siswa? PKL merupakan kegiatan implementasi untuk menumbuhkembangkan karakter dan budaya kerja profesional bagi peserta didik. Selain itu, tujuan PKL juga untuk meningkatkan kompetensi sesuai kurikulum dan kebutuhan dunia kerja.
"PPKM Mikro ini tentunya, akan membantu agar di level hulu itu masyarakat dibatasi atau dikendalikan utk beraktivitas dan itu berbasis pada skala mikro," katanya.
Selain itu, dengan PPKM mikro juga diklaim akan memudahkan melakukan testing dan tracing.
"Tentu apabila ada proses testing tracing itu lebih mudah dilakukan, lebih cepat dilakukan apabila di level sekala komunitas sehingga membantu agar pemetaan dan indentifikasi terhadap pasien Covid-19 lebih mudah, cepat, tepat dilakukan," jelas Melki.
Politikus Golkar ini juga mendorong proses vaksinasi dipercepat di tengah lonjakan kasus. Sudah ada berbagai vaksin yang didatangkan pemerintah, juga dibantu dengan program gotong royong.
"Tentu kita dorong agar vaksinasi juga diintensifkan di berbagai tempat khususnya di zona-zona merah," kata Melki.
Selain itu, tempat isolasi juga diperkuat jumlah kapasitasnya. Sekaligus distribusi tenaga kesehatan diatur supaya mendapat tugas di berbagai tempat. Begitu juga dengan fasilitas kesehatan harus disiapkan kapasitas dan kualitasnya dengan baik.
"Perpaduan berbagai langkah tersebut dalam kebijakan PPKM Mikro yang dilakukan oleh pemerintah ini mudah-mudahan mampu segera mengendalikan situasi ini dan membuat kita bisa kembali menjalankan aktivitas normal," ujar Melki. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani meminta Pemerintah memperkuat jaring pengaman layanan kesehatan secara komprehensif dan terkoordinasi, terkait penyakit monkeypox.
Baca SelengkapnyaBhabinkamtibmas Aiptu Sastro menerapkan program pendinginan situasi keamanan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaKepolisian memprioritaskan pengamanan Pilkada serentak agar berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaMengingat virus cacar monyet bukanlah penyakit sembarangan.
Baca SelengkapnyaMeskipun medan yang dilalui cukup sulit dan harus menggunakan sepeda motor, hal ini tidak menjadi hambatan untuk dapat menjumpai masyarakat di pelosok desa.
Baca SelengkapnyaLuhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya