Follow
Komisi IX Ingatkan Pemerintah Terkait Pengadaan Vaksin Covid-19 untuk Masyarakat
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan, pemerintah tidak bisa mengcover seluruh pemberian vaksin untuk masyarakat. Sebab vaksin itu yang ditanggung dan diberikan secara gratis hanya tenaga medis hingga peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Sementara itu, masyarakat kelas menengah yang tidak mendapat bantuan tetap harus membayar vaksin tersebut. "Masyarakat lainnya pekerja penerima upah kemudian yang kepersertaan sendiri harus bayar sendiri (vaksin Covid-19)," kata Netty saat dikusi 'Yakin Dengan Vaksin', Sabtu (17/10).
Dia juga mengatakan nantinya vaksin yang digunakan untuk mencegah masuknya virus Covid-19 akan dijual kepada masyarakat. Harganya pun kata dia berkisar Rp 200 ribu per dosis.
-
Kenapa negara termiskin kesulitan beli vaksin? Ini terlepas fakta bahwa negara termiskin juga berjuang untuk membeli dan meluncurkan vaksin COVID-19 untuk melawan pandemi.
-
Siapa saja yang berisiko karena anak tidak divaksinasi? Anak yang tidak divaksinasi juga membawa risiko bagi anggota keluarga lainnya.
-
Siapa yang bisa dapat PKH? Untuk dapat menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH), ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Siapa yang dapat fasilitas BPJS? Yang menarik, fasilitas BPJS Ketenagakerjaan ini digunakan untuk membantu warga setempat yang bekerja di sektor non formal seperti pertanian dan pedagang.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
"Harganya satuannya begitu (Rp 200 ribu) tapi belum bisa memastikan karena masih dalam uji klinis dan belum dikemas," ungkap Netty.
Netty pun mengingatkan kepada pemerintah agar vaksin tersebut tidak dijadikan ladang bisnis. Sebab saat ini seluruh masyarakat yang terpapar atau tidak sedang menunggu vaksin tersebut.
"Jadi jangan sekali-sekali berbisnis dengan rakyat, karena yang sakit tidak akan menunggu kemungkinan yang kena dampak juga tidak bisa diambaikan," ungkap Netty.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Maxi berujar, kelompok pertama yang bisa mendapatkan vaksin gratis adalah yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 sama sekali.
Baca Selengkapnya
Mulai 1 Januari 2024, vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum berbayar.
Baca Selengkapnya
Vaksin booster masih gratis dan dapat ditemukan di puskesmas atau faskes terdekat.
Baca Selengkapnya
Mulai Januari 2024, vaksinasi Covid-19 tidak lagi gratis alias berbayar.
Baca Selengkapnya
Saat ini, syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda)
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah mengumumkan perubahan dalam mekanisme penjaminan pelayanankesehatan terkait Covid-19
Baca Selengkapnya
Cakupan imunisasi PCV pada bayi tahun 2023, yakni sebanyak 139.887 atau 84,48 persen.
Baca Selengkapnya
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, bagi para peserta BPJS Kesehatan yang terinfeksi rabies bisa menggunakan kartu kepesertaan.
Baca Selengkapnya
Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca Selengkapnya
Ghufron Mukti mengaku heran kerap disalahkan karena kekurangan obat dan dokter. Padahal, masalah tersebut bukan tanggung jawabnya.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Budi menyatakan vaksin cacar monyet masih menyasar kelompok tertentu, seperti penderita HIV.
Baca Selengkapnya
Jokowi berharap, meski ke rumah sakit sudah gratis karena BPJS, namum diharapkan warga tetap menjaga kesehatan.
Baca Selengkapnya