Komisi IX Pastikan Pemerintah akan Bayar Tunggakan Klaim RS Lewat Refocusing Anggara

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo memastikan tunggakan terhadap klaim pelayanan pasien Covid-19 akan dibayar pemerintah. Menurutnya, pemerintah akan melakukan refocusing anggaran dari kementerian atau lembaga untuk membayar klaim tersebut.

Rahmad menyebut, tunggakan ini terjadi karena faktor anggaran yang diberikan pemerintah lebih rendah dibandingkan tagihan klaim dari rumah sakit yang hampir tiga kali lipat.

"2020 kan disediakan hampir 8 triliun untuk klaim rumah sakit, tapi pemberian ke masyarakat atau klaim dari rumah sakit hampir 22 lebih hampir 23 triliun, itu kan angka yang perbedaan sangat signifikan sehingga menjadi minus, masih banyak belum terbayar," katanya lewat pesan suara, Selasa (6/7).

Dia mengatakan, proses pembayaran untuk klaim rumah sakit tahun 2020 di anggarkan pada tahun ini. Menurutnya, pemerintah akan mencoba untuk menutupinya entah itu melalui refocusing dari anggaran-anggaran kementerian maupun lembaga.

"Kalau disampaikan pemerintah kan akan refocusing untuk menutupi anggaran klaim kesehatan ini dari kementerian lembaga untuk dialihkan pembayaran ke sini (rumah sakit)," ucapnya.

Rahmad menyebut, situasi saat ini memang sulit dari sisi kesehatan dan fiskal. Sehingga, ia mengajak semua pihak maupun rumah sakit lebih bersabar karena pemerintah berkomitmen untuk membayar.

"Kami juga memahami suasana batin dari rumah sakit dengan subsidi atau ditalangi beratus miliar berpuluh miliar di masing-masing rumah sakit kan angka sangat besar tentu sangat berimplikasi kepada pelayanan, berimplikasi pada belanja operasional, obat-obatan dan lain," tuturnya.

"Kita paham, tapi percayalah pemerintah berdasarkan informasi dari pemerintah menteri keuangan, menteri kesehatan, akan diupayakan bagaimana caranya untuk menutupi klaim rumah sakit itu," tambahnya.

Menurut politisi PDIP ini, refocusing anggaran menjadi salah satu jalan keluar. Dia memastikan, DPR akan mengawal terus tunggakan klaim rumah sakit ini.

"Karena pemerintah akan memberikan solusi salah satunya refocusing anggaran untuk pembayaran klaim klaim rumah sakit, kita tunggu saja meski butuh waktu," kata dia.

"Kami sebagai parlemen tentu memahami dan pasti mengawal karena itu adalah modal dasar untuk melakukan suatu operasionalisasi di rumah sakit kan anggaran, bayar dokter, bayar pegawai, dan modal kerja lainnya," tandasnya.