Komisi V dukung Mendag bebastugaskan anak buah terkait dwelling time
Merdeka.com - Ketua Komisi V DPR, Fary Djemi Francis mendukung langkah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel yang langsung membebastugaskan empat pejabat yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu), pejabat eselon II, eselon III, dan IV. Keempatnya dibebastugaskan terkait kasus dwelling time.
"Kami mendukung keputusan Mendag Rachmat Gobel yang langsung menonaktifkan para pejabat tersebut dalam rangka membantu proses hukum yang tengah dilakukan oleh kepolisian," kata Fary di Jakarta, Kamis (30/7).
Politikus Partai Gerindra itu lebih jauh mengatakan, pihaknya juga mendukung aparat kepolisian untuk bekerja keras membongkar dan menertibkan proses bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan agar lebih murah dan lebih cepat. Sebab, bongkar-muat yang lama sampai berminggu-minggu dan antrean peti kemas justru merugikan negara setiap harinya mencapai Rp 65 miliar.
-
Bagaimana Kementan dibantu oleh Polri? Kapolri menambahkan bahwa pihaknya siap mem backup dan mendukung berbagai kegiatan Kementan melalui pengerahan para Kapolda, Kapolres hingga anggota babinkamtibmas yang tersebar di seluruh Indonesia.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Kenapa KPK geledah rumah kader PDIP? Penggeledahan itu disebut terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
-
Bagaimana Kemendagri mendorong kinerja TP PKK? Tri menegaskan kepada Pj. Ketua TP PKK yang dilantik agar dapat meningkatkan kinerja para pengurus dan kader PKK di daerahnya masing-masing.
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
"Biaya bongkar muat logistik selama ini masih 25 persen - 30 persen, yang seharusnya di bawah 20 persen. Karena itu, dengan penggeledahan dan tindakan hukum jika terbukti melakukan permainan, gratifikasi dan korupsi, DPR mendukung langkah Mendag membersihkan kementeriannya. Kepolisian juga harus membuktikan korupsi itu dan jika terbukti harus ditindak tegas sampai pemecatan," tegasnya.
Sementara itu, Rachmat Gobel telah menunjuk Inspektur Jenderal Kemendag, Karyanto Suprih sebagai Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) untuk menggantikan Partogi Pangaribuan.
"Tadi lisan saya dapat arahan agar saya menjabat sebagai Plt Dirjen Daglu, tapi suratnya belum saya terima, baru lisan dari Pak Menteri," kata Karyanto.
Dia menegaskan dari sisi pelayanan perizinan, Kemendag sering melakukan evaluasi, bahkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman memberikan nilai integritas 70 sebagai angka yang cukup baik, karena informasi pengurusan izin transparan dan berbasis online.
"Dengan adanya kasus ini, kita lihat sebagai momentum untuk mengetahui apa yang salah selama ini. 100 lebih yang online sudah jalan," ujar Karyanto.
Karyanto Suprih menjelaskan, Mendag juga meminta agar kinerja seluruh karyawannya tidak boleh kendor. Khususnya dalam memberikan pelayanan kepada publik.
Seperti diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah Gedung Kementerian Perdagangan di Jl. M. Ridwan Rais, Jakarta Pusat, Selasa (28/7).
Polisi memeriksa ruangan Dirjen Daglu Partogi Pangaribuan. Dalam penggeledahan tersebut polisi sudah menetapkan tiga tersangka, yaitu Sub-Direktorat Kementerian Perdagangan Berinisial I, Pegawai harian lepas berinisial MU, dan perantara berinisial N. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu perlu dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali.
Baca SelengkapnyaKejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca SelengkapnyaKomisi D DPRD Jateng yang digeledah KPK membidangi perhubungan, infrastruktur, hingga pengelolaan keuangan.
Baca SelengkapnyaTerhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaMenteri Budi mengatakan, ketujuh desk tersebut kan melakukan tugasnya, seperti memberantas judi online hingga memberantas penyelundupan narkoba
Baca SelengkapnyaPara tahanan yang kabur tersebut terdiri dari tindak pidana kriminal umum, narkoba, dan titipan jaksa.
Baca SelengkapnyaKemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca SelengkapnyaDia mengancam bakal mencopot menteri yang kinerjanya buruk.
Baca SelengkapnyaBG mengatakan, ada beberapa hal yang akan dilakukan Kompolnas, seperti fokus pada program prioritas presiden.
Baca SelengkapnyaDalam penurunan terhadap APK tersebut, Bawaslu dibantu TNI Polri serta Satpol PP.
Baca SelengkapnyaSementara dari 14 Tahanan yang melarikan diri telah 8 Tersangka telah diamankan kembali.
Baca Selengkapnya