Komisi VIII Minta Kemenag Ambil Peran Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Guru Agama
Merdeka.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mencatat, ada sejumlah poin yang harus ditindaklanjuti Kementerian Agama terkait sejumlah program yang akan dilangsungkan pada 2022. Salah satunya adalah optimalisasi koordinasi dengan kementerian lembaga dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas guru agama.
"Ini penting, yang usulkan Pemda, Kemendikbud yang menentukan (lalu) Menpan (mengesahkan), jadi Kementerian Agama tak ada peran. Jadi kalau bisa diambil alih," kata Yandri saat rapat bersama Kementerian Agama di Parlemen Senayan, Kamis (2/9).
Selain itu, dalam rapat berikutnya Kementerian Agama juga diminta menyampaikan hal lebih rinci terkait Program Cyber Islamic University.
-
Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi? Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang diyakinkan oleh Menkominfo terkait Revisi UU ITE jilid II? Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat. Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
-
Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kerja sama pertukaran peserta pendidikan, alih pengetahuan dan teknologi, latihan bersama, serta upaya kolaboratif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara.
-
Apa yang diusulkan Kemenkominfo terkait AI? 'Kita mengusulkan agar bagaimana digital divide bisa dihilangkan dengan mengedepankan inklusivitas dari semua negara yang mengembangkan AI,' tutur Wamenkominfo Nezar Patria dalam Ministerial Session Regional Approach to Advance Ethical Governance of Artificial Intelligence, di Brdo Congress Centre, Slovenia, Senin (5/2).
-
Apa yang dibahas dalam rapat Komisi VI DPR? Rapat membahas sejumlah isu, salah satunya distribusi BBM subsidi.
"Kami minta data pendukungnya yang lebih rinci," harap Yandri.
Terakhir, Yandri juga meminta kepada Kementerian Agama agar peningkatan anggaran untuk kualitas prasarana madrasah dan pencapaian program kemandirian pesantren dilakukan sampai 2024.
"Koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam upaya mengembalikan program pembangunan sarana dan prasaran sanitasi pesantren ke Kementerian Agama," Yandri menandasi.
Sebagai informasi, poin tindaklanjut tersebut akan dibahas Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Agama pada Senin 6 September 2021 pada pukul 10 pagi di Gedung Parlemen Senayan.
Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq meminta Nasaruddin untuk terus mempertegas bahwa Kemenag bukan tempat untuk cari proyek
Baca SelengkapnyaSelain itu juga akan dikonfirmasi terkait pemenuhan persyaratan, terutama karya ilmiah sebagai syarat khusus untuk menjadi guru besar.
Baca SelengkapnyaKementerian Agama dalam beberapa tahun terakhir terus mendorong PTKN untuk melakukan proses alih status.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti mengaku masih perlu ada pembahasan lebih lanjut perihal perlindungan terhadap para tenaga pengajar.
Baca Selengkapnya"1,6 juta guru belum sejahtera mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini yang akan didorong oleh pemerintah."
Baca SelengkapnyaMendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat meminta adanya penambahan anggaran.
Baca SelengkapnyaDPR panggil Nadiem Makarim untuk meminta penjelasan terkait lonjakan UKT.
Baca SelengkapnyaKemenag dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah menandatangani suatu MOU soal kuota haji.
Baca SelengkapnyaTugas khusus itu diberikan kepada Menag guna mengecek dugaan penyimpangan dilakukan ponpes Al-Zaytun
Baca SelengkapnyaProgram ini sebagai bentuk menjaga pondasi pendidikan berkualitas untuk kemajuan bangsa.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VIII dari PDIP, Ina Ammania meminta pada Kemenag agar ada petugas haji yang bisa bahasa Arab
Baca Selengkapnya