Komisi VIII: Pemerintah Seharusnya Tetap Berangkatkan Jemaah Haji Meski Tak Semua

Merdeka.com - Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menegaskan, Kementerian Agama seharusnya mempertimbangkan secara lebih mendalam sebelum memutuskan pembatalan ibadah haji tahun ini. Apalagi kemudian membuat keputusan secara sepihak.

"Kalau kita lihat soal haji ini adalah persoalan yang sakral, yang dinanti oleh umat Islam di dunia dan sekitar 5 juta masyarakat Indonesia yang sudah antre," kata Bukhori, dalam diskusi daring, Jumat (5/6).

"Karena itu apapun yang diputuskan oleh pemerintah pasti akan mendapatkan implikasi yang tidak sederhana. Karena itu diperlukan bahwa putusan itu tidak hanya sepihak dari pemerintah atau dari pihak tertentu," ujar dia.

Politikus PKS ini mengakui bahwa tidak mudah melakukan persiapan pemberangkatan jemaah haji di tengah pandemi Covid-19. Hal itu kemudian menjadi pertimbangan pemerintah, dalam konteks ini Kementerian Agama.

"Dalam kondisi normal pemerintah untuk bisa memberangkatkan sejumlah 200.000-an jemaah haji itu perlu persiapan pertengahan Mei atau akhir Mei sudah harus clear semua. Sehingga mereka menganggap persiapan waktu ini dianggap tidak cukup untuk memberangkatkan jamaah sebesar sekitar 220.000," ujar dia.

Tapi menurut dia, hal itu tidak berarti Kementerian Agama bisa membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Apalagi belum ada keputusan final dari pemerintah Arab Saudi.

"Harusnya memiliki wawasan yang lebih luas di dalam kaidah fiqih itu mengatakan, sesuatu yang tidak bisa dicapai keseluruhan ya tidak harus ditinggalkan secara keseluruhan," ungkap dia.

"Di sinilah pentingnya kenapa pemerintah tidak boleh tergesa-gesa. Mungkin kalau tidak bisa memberangkatkan separuhnya, maka boleh jadi sepertiganya. Kalau tidak bisa sepertiganya, seperempatnya," urai dia.

Kalaupun alasan pemerintah adalah untuk melindungi jemaah haji yang berada pada kelompok usia rentan, maka tidak bisa dilakukan dengan membatalkan ibadah haji secara keseluruhan.

"Kalau alasannya oh masih terlalu banyak juga sekitar 5 persen jamaah itu adalah mereka orang usia renta. Saya kira bisa saja yang usia renta itu dibicarakan, lalu dipastikan tidak berangkat karena terkait dengan masalah Covid-19. Atau pemerintah bagaimana meyakinkan calon jemaah yang usia renta ini bisa mendapatkan jaminan," terang dia.

Memang pihaknya meminta pemerintah untuk mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan ibadah haji. Namun, dia berpandangan bahwa protokol kesehatan tentu sudah disiapkan pemerintah. Karena itu, seharusnya pemerintah tidak membatalkan pelaksanaan ibadah haji.

"Memang kita di satu sisi. Kita juga menuntut kalau pemerintah ingin memberangkatkan tahun ini, mereka juga harus melakukan satu prosedur atau SOP terkait protokol kesehatan. Itu sebenarnya setahu saya sudah disiapkan oleh pemerintah semuanya. Sehingga tinggal jalan saja. Sehingga kami melihat ketergesaan ini memang sesuatu yang tidak seharusnya terjadi," tandas dia.