Komisi X DPR Dukung Sekolah Tatap Muka Dimulai 2021 Dengan Prokes Ketat

Merdeka.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendukung usulan untuk membuka sekolah tatap muka pada 2021. Jika benar diterapkan, Huda mengingatkan pemerintah supaya menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Kami mendukung pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Tetapi hal itu harus dilakukan dengan protokol Kesehatan ketat karena saat ini penularan wabah Covid-19 masih terus berlangsung. Bahkan menunjukkan tren peningkatan dalam minggu-minggu terakhir ini," ujar Huda dalam keterangannya, Jumat (20/11).

Pembukaan sekolah dinilai menjadi kebutuhan utama di daerah. Huda mengatakan, pola pembelajaran jarak jauh tidak berjalan efektif karena minim sarana dan prasarana pendukung. Misalnya siswa yang tidak memiliki gawai dan akses internet tidak merata. Di satu sisi, siswa harus tetap mendapatkan materi pembelajaran.

"Di beberapa daerah siswa selama pandemi Covid-19 benar-benar tidak bisa belajar karena sekolah ditutup. Kondisi ini sesuai dengan laporan terbaru World Bank (WB) terkait dunia Pendidikan Indonesia akan memunculkan ancaman loss learning atau kehilangan masa pembelajaran bagi sebagian besar peserta didik di Indonesia," katanya.

Menurutnya, ancaman kehilangan generasi peserta didik ini bukan suatu yang remeh. Huda menilai akan memunculkan efek domino peserta didik akan kehilangan kompetensi sesuai usia mereka.

Itu juga disinggung dalam laporan UNICEF tentang dampak pandemi kepada anak di Indonesia. Lebih para jika peserta didik putus sekolah karena tidak mempunyai biaya atau terpaksa membantu orang tua.

"Kami menerima laporan bahwa jumlah pekerja anak selama pandemi ini juga meningkat, karena mereka terpaksa harus membantu orang tua yang kesulitan ekonomi," katanya.

Pembukaan sekolah, diyakini akan mengembalikan ekosistem pembelajaran bagi peserta didik. Hampir satu tahun para peserta didik tidak merasakan hawa dan nuansa sekolah tatap muka.

"Kondisi ini membuat mereka seolah terlepas dari rutinitas dan kedisiplinan pembelajaran. Pembukaan kembali sekolah tatap muka akan membuat mereka kembali pada rutinitas dan mindset untuk kembali belajar," ucap Huda.

DPR kembali mengingatkan pemerintah untuk memastikan syarat pembukaan sekolah. Di antaranya ketersediaan bilik disinfektan, sabun dan wastafel untuk cuci tangan, hingga pola pembelajaran yang fleksibel. Penyelenggara sekolah juga harus memastikan jika jaga jarak benar-benar diterapkan dengan mengatur letak duduk siswa dalam kelas.

"Waktu belajar juga harus fleksibel, misalnya siswa cukup datang sekolah 2-3 seminggu dengan lama belajar 3-4 jam saja," ucapnya.

Pemerintah juga harus menyiapkan anggaran khusus untuk memastikan prasyarat-prasyarat protokol Kesehatan benar-benar tersedia di sekolah-sekolah. Sesuai laporan World Bank, disebutkan jika 40 persen sekolah di Indonesia masih belum mempunyai toilet. Sedangkan 50 persen sekolah di Indonesia belum mempunyai wastafel dengan air mengalir yang diperlukan saat pandemi ini.

"Kami berharap ada alokasi anggaran khusus untuk memastikan sarana penting tersebut tersedia sebelum sekolah benar-benar dibuka," kata politikus PKB ini.

Kemendikbud dan Pemda harus intensif koordinasi pembukaan sekolah. Agar memastikan pola pembelajaran tatap muka dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, menghindari muncul klaster sekolah.

Sesuai dengan SKB 4 menteri bahwa pemerintah daerah melalui Satgas Covid-19, sekolah, dan orang tua siswa memegang peranan yang sama-sama penting dalam proses pembelajaran tatap muka. Elemen-elemen ini harus selalu berkoordinasi untuk mengambil keputusan secara cepat sesuai dinamika di lapangan termasuk segera menghentikan pembelajaran tatap muka di sekolah jika ada satu saja siswa atau guru yang reaktif Covid-19.

Usul KPAI

KPAI mengusulkan sekolah tatap muka mulai dibuka pada 2021. Usulan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan mutu pendidikan nasional di tengah pandemi Covid-19.

"30 November nanti seluruh hasil pengawasan kami, berikutnya seluruh masukan kami agar 2021 kita mulai berpikir buka sekolah," kata Anggota KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, dalam diskusi virtual yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Jumat (13/11).

Retno menyarankan, nantinya pembukaan sekolah tatap muka tidak perlu berbasis zona risiko terhadap Covid-19. Cukup berbasis kesiapan sarana dan prasarana masing-masing sekolah.

"Jadi kami berharap ini disiapkan dulu oleh Pemda. Politik anggaran di ke sanakan, Kemendikbud mulai jangan bantuan kuota saja tapi mulai infrastruktur sekolah agar anak-anak kita selama di sekolah dia betul-betul terlindungi," ujarnya.

Untuk saat ini, lanjut Retno, sekolah tatap muka belum bisa dilaksanakan. Sebab, mayoritas sekolah di Indonesia belum memiliki fasilitas sanitasi dan belum siap beradaptasi dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Penilaian ini berdasarkan temuan KPAI di lapangan. Retno menyebut, dari 46 sekolah di 19 provinsi yang didatanginya, hanya empat sekolah yang benar-benar siap melaksanakan sekolah tatap muka.

Koordinator Bidang Peserta Didik Direktorat SMA Kemendikbud, Juandanilsyah mengatakan, pihaknya sempat berpikir untuk membuka sekolah tatap muka. Namun, terganjal aturan zonasi risiko Covid-19.

Berdasarkan aturan, sekolah yang diizinkan belajar tatap muka hanya di wilayah zona hijau dan kuning Covid-19. Sedangkan untuk wilayah zona merah dan oranye Covid-19 tidak diperbolehkan.

"Kita juga tidak ingin ada kehilangan pembelajaran bagi anak-anak kita. Kita juga berpikir bersama-sama, mal saja dibuka, bioskop dibuka, kenapa nggak sekolah. Tetapi kan pertimbangannya adalah persyaratan-persyaratan itu kan sudah diikuti dan di-studi beberapa kementerian yang mengambil keputusan terhadap zona-zona itu," ujar dia.

Ke depan, kata Juandanilsyah, Kemendikbud berencana membuka sekolah tatap muka. Dengan catatan, sekolah tersebut sudah memiliki fasilitas sanitasi yang baik dan siap menerapkan protokol kesehatan.

"Ke depan kita juga bersyukur kalau sudah ada vaksin misalnya awal tahun barangkali kita bisa tatap muka. Dicoba di (zona) kuning, merah," tutupnya.

Rencana Mendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan bahwa kegiatan belajar mengajar sekolah di semester pertama 2021 masih akan menggunakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dikombinasikan dengan tatap muka.

"Menurut saya, ekspektasi saya tahun depan bakal walaupun lebih banyak yang melakukan (pembelajaran) tatap muka tapi masih ada proses hibrid-nya (campuran) ya. Ini mungkin masalahnya seperti di zona kuning dan hijau ini sekarang mereka melakukan tatap muka tapi dengan setengah kapasitasnya. Jadi masih ada satu hari di rumah, satu hari di sekolah akan ada rotasi seperti itu," papar Mendikbud dalam acara Indonesia Bicara yang disiarkan melalui kanal Youtube Media Indonesia pada Kamis (5/11)

Nadiem mengharapkan pada tahun 2021, sekolah akan melakukan pembelajaran secara kombinasi, yakni PJJ dengan tatap muka. Meski begitu, keputusan dikembalikan kepada sekolah masing-masing disesuaikan dengan kondisi yang ada.

"Tapi kombinasi itu tidak bisa ditentukan di pusat, masing-masing sekolah punya dinamika yang berbeda, tergantung kelompok gurunya itu ingin melakukan tipe hibrid seperti apa, apa shifting per hari, atau kapasitas jamnya aja dikurangin, tugasnya dibesarin," kata Nadiem.

Semuanya, menurut Mendikbud ditentukan oleh inovasi dan inisiatif dari masing-masing sekolah.

"Tapi saya rasa ekspektasi saya hibrid model ini paling tidak di semester pertama tahun depan itu akan berjalan," ujarnya.

Sementara untuk perguruan tinggi, Nadiem memperkirakan perkuliahan dengan menggunakan sistem online akan berlangsung permanen.

"Menurut saya di universitas, online learning itu akan menjadi suatu hal yang permanen," ucapnya.

Sementara untuk pendidikan dasar dan menengah, Nadiem tak melihat adanya tren seperti itu. "Menurut saya di SMA, SMP, SD menurut saya kebanyakan masih berat kepada tatap muka. Cuma menggunakan teknologi untuk meningkatkan potensi dari pada proses pengajaran tersebut," imbuhnya.