Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi X DPR: Mendikbud Bilang Tidak Benar Aktivitas Sekolah Dibuka Juli 2020

Komisi X DPR: Mendikbud Bilang Tidak Benar Aktivitas Sekolah Dibuka Juli 2020 Mendikbud Nadiem Makarim. Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dikabarkan belum memutuskan membuka kegiatan belajar mengajar di sekolah. Wacana pembukaan kembali kegiatan di sekolah pada Juli 2020 dihembuskan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen), Hamid Muhammad.

Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih menuturkan, saat menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, kabar tersebut sudah dikonfirmasi. Mendikbud menyatakan kabar itu tidak benar.

"Tanggal 20 Mei lalu Komisi X Raker dengan Kemendikbud dan kita tanya apakah benar Juli sekolah mau dibuka kembali? Mas Menteri (Nadiem Makarim) menyatakan tidak benar, karena Kemendikbud akan taat mengikuti keputusan tim gugus tugas percepatan penanganan pandemi Covid-19," katanya kepada Merdeka.com, Selasa (2/6).

DPR juga mendapatkan masukan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa tidak selayaknya pelonggaran diberlakukan pada dunia pendidikan dalam menghadapi Pandemi. Karena anak-anak rentan terhadap penularan Covid-19.

"Banyak yang positif dan ada puluhan yang meninggal di Indonesia dari usia anak-anak," jelas dia.

Politikus PKS ini menyampaikan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan tahun ajaran baru bisa dimulai Juli. Namun menggunakan sistem daring.

"Karenanya Komisi X telah membentuk Panja PJJ, Pembelajaran Jarak Jauh. Maknanya bahwa model ini mesti dikuatkan karena pandemi Covid-19 ini belum jelas kapan mencapai titik kulminasi (puncak), melandai lantas menurun. Yang akhirnya kita bisa melakukan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) seperti biasa dengan tatap muka langsung," ucapnya.

Awal Mula Wacana Sekolah Dibuka Kembali

Sebelumnya Kemendikbud mewacanakan membuka kegiatan belajar mengajar di sekolah pada Juli 2020. Hal ini dikonfirmasi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen), Hamid Muhammad.

Menurut Hamid, keputusan tersebut tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat. "Sudah dibahas minggu lalu. Tinggal tunggu keputusan pemerintah kalau sudah final," kata dia saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (13/5).

Menurut Hamid, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan hal itu. Dan masih terus mengkoordinasikannya dengan BNPB. Pihaknya masih menunggu keputusan final dari wacana itu. "Tunggu pengumuman resmi saja, masih dikoordinasikan ke BNPB dan Kemenkes," tandasnya.

Sejak pandemi Covid-19 melanda tanah air, Kemendikbud memutuskan aktivitas belajar dan mengajar di rumah. Metode pembelajaran dilakukan lewat aplikasi video dan menyaksikan ditayangan televisi pemerintah kemudian siswa melaporkannya setelah sekolah aktif.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dapat Kritikan Bertubi-tubi, Ini Reaksi Menteri Nadiem
Dapat Kritikan Bertubi-tubi, Ini Reaksi Menteri Nadiem

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengakui banyaknya kritik atas kinerjanya sebagai Menteri.

Baca Selengkapnya
DPR Bicara Merdeka Belajar Era Mendikbud Nadiem Makarim: Jika Itu Positif Harus Dipertimbangkan
DPR Bicara Merdeka Belajar Era Mendikbud Nadiem Makarim: Jika Itu Positif Harus Dipertimbangkan

Komisi X DPR menilai program Merdeka Belajar disebutnya bukan merupakan program baru. Karena hal itu bagian dari kurikulum lama yang diperkuat lagi.

Baca Selengkapnya
Nasib Program Merdeka Belajar Nadiem, Ini Jawaban Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti
Nasib Program Merdeka Belajar Nadiem, Ini Jawaban Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti bicara nasib program Merdeka Belajar Nadiem Makarim

Baca Selengkapnya
Nadiem Bungkam saat Ditanya Soal Kasus Perundungan dan Sentilan Jusuf Kalla
Nadiem Bungkam saat Ditanya Soal Kasus Perundungan dan Sentilan Jusuf Kalla

Awak media pun langsung memberondong sejumlah pertanyaan salah satunya yakni terkait kasus perundungan.

Baca Selengkapnya
Komisi X DPR Panggil Menteri Nadiem, Cecar 3 Hal Soal UKT
Komisi X DPR Panggil Menteri Nadiem, Cecar 3 Hal Soal UKT

DPR panggil Nadiem Makarim untuk meminta penjelasan terkait lonjakan UKT.

Baca Selengkapnya
DPR Terbuka Wacana UN Kembali Diterapkan: Ada Kesan Tidak Ada Ujian Itu Enggak Semangat
DPR Terbuka Wacana UN Kembali Diterapkan: Ada Kesan Tidak Ada Ujian Itu Enggak Semangat

Komisi X DPR RI terbuka membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali menerapkan UN.

Baca Selengkapnya
Bela Menko Muhadjir, Pemuda Muhammadiyah Tersengat Pernyataan Menteri Nadiem
Bela Menko Muhadjir, Pemuda Muhammadiyah Tersengat Pernyataan Menteri Nadiem

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengaku selalu kena getahnya dalam polemik zonasi Penerimaan Peserta Didik

Baca Selengkapnya
VIDEO: NGAMUK! Anggota DPR Minta KPK Periksa APBN Kemendikbudristek
VIDEO: NGAMUK! Anggota DPR Minta KPK Periksa APBN Kemendikbudristek

Komisi X DPR menggelar rapat kerja dengan Mendikbud Nadiem Makarim pada Rabu (6/5)

Baca Selengkapnya
Nasib Sistem Zonasi Sekolah Bakal Diputuskan Prabowo saat Rapat Kabinet
Nasib Sistem Zonasi Sekolah Bakal Diputuskan Prabowo saat Rapat Kabinet

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan memperdalam dan mengkaji sistem zonasi.

Baca Selengkapnya
Dapat Alokasi Anggaran Rp83,18 Triliun, Kemendikbud Ajukan Tambahan Rp26 Triliun untuk Tahun 2025
Dapat Alokasi Anggaran Rp83,18 Triliun, Kemendikbud Ajukan Tambahan Rp26 Triliun untuk Tahun 2025

Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat meminta adanya penambahan anggaran.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Wacana Ekstrakurikuler Pramuka Dihapus
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Wacana Ekstrakurikuler Pramuka Dihapus

Adapun penambahan isu terkait wacana penghapusan pramuka dari ekstrakurikuler masuk jadi pembahasan rapat dengan DPR.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan
DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan

Dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.

Baca Selengkapnya