Komisi X DPR Setujui Pagu Definitif Kemenpora untuk 2022 Rp1,9 Triliun
Merdeka.com - Komisi X DPR RI menyetujui pagu definitif Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp1,9 triliun. Persetujuan tersebut disepakati dalam rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali terkait penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
Zainudin memaparkan ada beberapa program baru dalam postur RKA-K/L TA 2022 pada aspek kepemudaan, di antaranya mengkoordinasikan data kepemudaan guna memastikan data yang valid di tingkat nasional dan daerah.
“Lalu, memberikan penghargaan kepada individu atau organisasi yang layak untuk mendapatkannya, melakukan kerja sama internasional sebagai dukungan keterlibatan pemuda Indonesia di forum internasional, dalam rangka menangani indikator kinerja outcome,” katanya dalam siaran pers Kemenpora dilansir Antara, Selasa (21/9).
-
Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi? Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Bagaimana DPR memastikan target RPJMN tercapai? Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan, terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,' kata Puteri.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa yang hadir di rapat pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
Selain program kepemudaan, postur RKA tahun 2022 juga meliputi pembaruan dalam program keolahragaan. Anggaran tersebut akan difokuskan pada pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).
Menurut Zainudin, hasil dari program keolahragaan ini nantinya secara garis besar diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif berolahraga di kalangan masyarakat, khususnya peserta didik pada satuan pendidikan.
Tak hanya itu, program tersebut juga berharap dapat meningkatkan pencapaian prestasi olahraga dunia yang fokus pada capaian peringkat di Asian Games dan Asian Para Games 2022 di China sebagai persiapan menuju Olimpiade dan Paralimpiade 2024 Prancis.
“Serta, memperkuat tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga nasional yang modern,sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi olahraga, dunia usaha dan industri, dan masyarakat yang didukung oleh big data analytics olahraga nasional,” kata dia menambahkan.
Anggaran itu juga, lanjut dia, meliputi pogram-program dalam pembinaan dan pengembangan industri olahraga nasional serta optimalisasi penggunaan produk dalam negeri sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta agar program strategis nasional dan program yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat akan dilaksanakan Kemenpora.
“Pelaksanaan ini diharap dijalankan dengan baik dan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi X DPR RI sesuai pembahasan RAPBN TA 2022 yang telah dilakukan,” kata Syaiful Huda.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengungkap untuk apa saja anggaran tersebut.
Baca SelengkapnyaMendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat meminta adanya penambahan anggaran.
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaSebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah dengan Komisi II DPR menyetujui penetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi X DPR mengkritisi kebijakan internal Kemenpora mengenai automatic adjustment
Baca SelengkapnyaRapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.
Baca SelengkapnyaPembagian tugas untuk Komisi XII dan Komisi XIII telah disepakati dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraks di DPR.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI pengesahan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR periode 2024-2029
Baca SelengkapnyaDengan pagu anggaran ini Sri Mulyani membaginya menjadi kepada 5 pos penggunaan.
Baca SelengkapnyaJumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca Selengkapnya