Komisi Yudisial Umumkan Calon Hakim untuk Diusulkan ke DPR
Merdeka.com - Komisi Yudisial mengumumkan nama-nama calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara, hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung dan hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung yang diusulkan untuk disetujui DPR.
Calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak yang lulus seleksi dan diusulkan DPR adalah Hakim Pengadilan Pajak Triyono Martanto. Kemudian untuk calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung yang lulus seleksi adalah Banelaus Naipospos, Petrus Paulus Maturbongs, Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yarna Dewita.
Dari enam posisi kosong, hanya empat orang tersebut yang lulus seleksi untuk mengisi posisi itu.
-
Bagaimana KY meyakinkan bahwa calon hakim agung memenuhi syarat? 'Artinya, walaupun satu hari menjadi hakim tinggi, termasuk apabila hakim tersebut tidak ditempatkan di pengadilan tinggi, tetapi ditempatkan di unit-unit di MA, misalnya di Badan Pengawas MA, di kepaniteraan dan sebagainya, maka hakim karier tersebut sudah memenuhi syarat sebagai calon hakim agung,' jelas dia.
-
Bagaimana Mahkamah Agung ingin ciptakan hakim muda yang kompeten? Harapannya, bisa mendukung proses regenerasi hakim dan menghadirkan hakim muda yang kompeten dan berkualitas.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk Pilgub DKI 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.
-
Siapa saja yang dipanggil MK dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024? Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
Banelaus Naipospos merupakan hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sedangkan Petrus Paulus Maturbongs adalah hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura.
Selanjutnya Sinintha Yuliansih Sibarani adalah hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan Yarna Dewita merupakan hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang.
Seperti dilansir dari Antara, untuk hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung yang lulus seleksi adalah Achmad Jaka Mirdinata dari unsur Apindo dan Andari Yuriko Sari dari unsur serikat pekerja.
Achmad Jaka Mirdinata adalah Staf Hubungan Industrial Bagian SDM FT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII), sedangkan Andari Yuriko Sari adalah Ketua Pusat Studi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
Komisi Yudisial berharap nama-nama tersebut disetujui seluruhnya oleh DPR karena calon yang dinyatakan lulus seleksi telah dipertimbangkan semua hasil penilaian pada semua tahapan seleksi. Selain itu, posisi yang akan diisi para calon akan segera kosong karena hakim yang bertugas akan pensiun.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi III DPR RI, Rabu (28/8), sepakat tidak menyetujui 12 nama yang direkomendasikan KY
Baca SelengkapnyaTotal jumlah pendaftar yang masuk terdapat sebanyak 281 orang.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, surat tersebut nantinya akan dibawa ke rapat pleno untuk menentukan sikap kelembagaan KY.
Baca SelengkapnyaKY membantah anggapan Komisi III DPR RI yang menyatakan terdapat kesalahan mekanisme seleksi calon hakim.
Baca SelengkapnyaAdies pun bertanya kepada seluruh anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam rapat apakah menyetujui keputusan tujuh nama calon hakim agung.
Baca SelengkapnyaKY mencontohkan, kebutuhan calon hakim agung pada kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak sangat mendesak karena saat ini hanya ada satu orang.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KY, Siti Nurdjanah mengatakan, kedudukan hakim saat ini masih belum jelas.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi Yudisial, Amzulian Rifai mengatakan, karir 3 hakim tersebut bisa dikatakan berakhir.
Baca SelengkapnyaKeputusan itu diambil setelah fraksi di Komisi III menyampaikan pandangannya atas adanya kesalahan mekanisme seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc 2024.
Baca SelengkapnyaDPR bakal menggulirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Hal ini sebagai bentuk menyerap aspirasi para hakim yang menuntut sejumlah hak.
Baca SelengkapnyaMKMK ini akan bekerja selama satu bulan untuk mengusut dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim terkait putusan yang mengubah syarat capres cawapres.
Baca SelengkapnyaKomisi Yudisial mengulas persoalan etik yang bersinggungan dengan dugaan tindak pidana dengan Kejagung,
Baca Selengkapnya