Komite Penyelenggara Referendum Terbatas Deklarasi Jokowi 3 Periode

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komite Penyelenggara Referendum Terbatas pada Konstitusi 1945 resmi dideklarasikan di lapangan Holywood Kupang, Senin (21/6).

Sebelum pembacaan deklarasi komite Referendum NTT #Jokowi3Periode dimulai dengan defile dari Hotel Sasando Internasional yang berjarak kurang lebih 200 meter dari lokasi.

Hadir dalam kegiatan itu adalah Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat yang diwakili oleh Karo Administrasi Pimpinan Setda NTT, Marius Ardu Jelamu, Bupati Sumba Tengah, Paul SK Limu dan Plt. Ketua Umum Bara JP, Gustaf Pati.

Orang lain juga bertanya?

Dalam maklumat tersebut disebutkan, Referendum bersifat terbuka itu akan dilaksanakan selama satu bulan dimulai hari ini, Senin 21 Juni hingga 21 Juli 2021.

Masyarakat NTT diminta menentukan pilihan untuk dua pertanyaan yang diajukan oleh Komite Referendum. Apakah setuju jika Presiden Joko Widodo dipilih kembali menjadi presiden untuk periode ketiga? dan apakah setuju jika pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden diubah?

Ketua Komite Penyelenggara Referendum Terbatas, Pius Rengka mengatakan, sedang berkembang opini di tengah masyarakat NTT yang meminta Presiden Joko Widodo dapat dipilih kembali.

"Sehingga Komite Penyelenggara Referendum Terbatas pada konstitusi 1945 diinisiasi untuk mengkonsilidasi opini rakyat melalui jalan yang sah untuk mengubah pasal 7 UUD 1945," kata Pius dalam pidatonya.

Menurut Pius, upaya mengubah Konstitusi termasuk mengubah pasal 7 UUD 1945 bukanlah hal tabu, sehingga komite akan meminta MPR untuk mengubah Konstitusi, karena sebelumnya pernah dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali.

Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk periode lima tahun dan setelahnya, dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan disuarakan untuk diubah dengan frasa Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk periode lima tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali.

"Dukungan untuk memfasilitasi opini rakyat tersebut dilatari, bahwa pendapat setiap rakyat adalah bagian dari hak asasi manusia," tegas Pius.

Deklarasi ini didukung pemerintah provinsi NTT. Menurut Karo Administrasi Pimpinan Setda NTT, Marius Ardu Jelamu, ide kreatif ini harus didukung dan diapresiasi. Apalagi jika dilihat dari pemerataan pembangunan yang terjadi di NTT dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kami berharap rakyat NTT yang selama ini merasakan sentuhan tangan bapak Presiden dalam membangun Indonesia, mari kita memberikan dukungan penuh terhadap ide-ide kreatif seperti ini," ungkap Marius.

Menurutnya, dalam negara demokrasi perdebatan itu sangat penting, sah dan wajar. Sehingga Marius mengajak rakyat dengan pikiran yang sehat, serta akal budi yang murni membahas ide dan gagasan ini, untuk kemajuan negara Indonesia dan NTT.

"Pemerintah mendukung rakyat yang merasakan secara langsung intervensi pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat, dibawa kepemimpinan bapak Presiden Joko Widodo. Panitia deklarasi ini merupakan bagian dari rakyat yang merasakan langsung sentuhan pembangunan," tutup Marius.

Usai deklarasi, komite dan simpatisan merayakan hari ulang tahun Presiden Joko Widodo, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. (mdk/gil)